Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


2007, Jateng Gratiskan Biaya Perizinan RSH

23/06/2006
 
New Page 1 SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada 2007 akan membebaskan semua biaya perizinan bagi pengembang yang mengembangkan rumah sederhana sehat (RSH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah (Jateng) Sudjadi mengatakan, pembebasan semua biaya perizinan tersebut akan diberikan oleh Pemprov Jateng untuk merealisasikan program pemerintah, yakni Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). "Saat ini saja, di sejumlah daerah di Jateng telah bebas biaya izin peruntukan (IP) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Misalnya saja di daerah Pekalongan," kata Sudjadi kepada Investor Daily di Surabaya, belum lama ini. Sudjadi mengatakan, Wakil Gubernur Jateng Ali Mufizd beberapa waktu lalu sempat mengatakan kepada dirinya, hingga akhir 2006 nanti Pemprov Jateng akan menggratiskan biaya IP dan IMB di 17 kota dan kabupaten yang ada di Jateng. Selama ini, menurut Sudjadi, berbagai jenis pajak perizinan lokasi dan mendirikan bangunan cukup membebani pengembang RSH. Hal tersebut secara langsung menyebabkan pembengkakan biaya produksi yang harus ditanggung pengembang. "Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pengembang RSH seringkali tidak seimbang dengan tuntutan penyediaan RSH yang cukup besar," ujar dia. Sudjadi menegaskan, jika penghapusan biaya perizinan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat itu dilakukan, REI Jateng optimis-. tis mampu menyelesaikan target pembangunan 10 ribu unit rumah hingga akhir 2006. Sudjadi mencontohkan, Pemerintah Kota Semarang selain menerapkan pengenaan pajak atas izin lokasi dan IMB, juga mengenakan biaya izin gambar situasi bagi pembangunan RSH. Untuk biaya izin gambar situasi, pengembang harus membayar Rp 1.000 per m2. Selain masih dikenakan pajak izin lokasi, IMB, dan gambar situasi, pajak pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PPHTB) juga dikenakan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota sebesar 5% kepada pengembang. Beban berikutnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan pajak BPHTB yang menjadi beban konsumen ditanggung pengembang sebesar 5%. Padahal, dalam ketentuan yang telah diatur pemerintah pusat, pengenaan BPHTB ditujukan pada rumah dengan harga di atas Rp 60 juta. Di lain pihak, lanjut Sudjadi, saat ini Jateng mengalami backlog perumahan sebanyak satu juta unit rumah. Jika hal tersebut tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dipastikan akan terus terjadi penambahan backlog. Sudjadi menambahkan, di beberapa wilayah Jateng, saat ini mengalami keterbatasan lahan untuk mengembangkan RSH. Sehingga, imbuh dia, perlu dipikirkan alternatif lain guna merealisasikan pengembangan RSH
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130