Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


2008, BI Terapkan Kepemilikan Tunggal di Perbankan

06/06/2006
 
New Page 1 "Buatlah hanya satu bank, sehingga memudahkan Bl dan dia (pemilik bank) juga." Burhanuddin Abdullah Gubernur Bl JAKARTA - Bank Indonesia (BI) alvan menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) di perbankan pada 2008 mendatang. Menurut Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, pihaknya kini tengah menyiapkan tiga opsi terkait rencana membatasi kepemilikan di suatu bank itu. Pertama, BI akan mengimbau pemilik lebih dari satu bank, agar memiliki hanya satu bank. "Buatlah hanya satu bank, sehingga memudahkan BI dan dia (pemilik bank) juga," ujar dia kepada wartawan usai Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Keuangan dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (5/6). Opsi selanjutnya, lanjut dia, BI akan mengeluarkan aturan ten- tang single presence policy yang bersifat mengarahkan (directive). Pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pemilik bank serta melihat kondisi pasar dalam menerapkan aturan tersebut. "Opsi ketiga, kita akan keluarkan aturan (Peraturan BI) mengenai kebijakan tersebut," papar dia. Burhanuddin menjelaskan, pihaknya lebih memilih untuk menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap. Namun demikian, ia menolak menyebutkan tahapan-tahapannya. "Kita baru akan membahas ketiga opsi tersebut pada pekan depan," tutur dia. Penerapan kebijakan itu, kata dia, tidak akan mengganggu implementasi seluruh kebijakan BI yang telah diambil sebelumnya. "Contohnya, aturan mengenai modal inti. Kita akan perhatikan jangan sampai aturan yang satu tidak konsisten dengan yang lain," tandas dia. Sebelumnya, BI akan mengeluarkan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan kepemilikan tunggal bank pada Juni tahun ini. Sehingga, kebijakan tersebut sudah dapat diterapkan pada tahun depan. Upaya itu, kata Burhanuddin, dilakukan seiring adanya sejumlah pihak yang berencana untuk merger dengan adanya pembatasan kepemilikan di suatu bank itu. Menurut Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah, dengan adanya kebijakan tersebut, bank-bank yang dimiliki pemegang saham pengendali yang sama harus bergabung menjadi satu. Ia menyebutkan, kebijakan ini tidak akan diberlakukan terhadap bank-bank milik Pemerintah. "Kebijakan ini hanya untuk bank umum swasta yang jumlahnya sangat banyak," tandas dia. Saat ini, Pemerintah masih menjadi saham pengendali di Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Indonesia.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130