Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


80% Bantuan Bapertarum Salah Sasaran

29/09/2005
 
"Sistem penyaluran bantuan membangun rumah bagi PNS sangat longgar." JAKARTA - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menyatakan, selama ini terdapat indikasi bahwa lebih dari 80% bantuan biaya membangun yang diberikan lembaga tersebut kepada pegawai negeri salah sasaran. Salah satu penyebabnya adalah longgarnya sistem penyaluran bantuan yang berlaku. "Inilah hasil temukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) atas kajian penyaluran bantuan biaya membangun Taperum-PNS di tiga Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah," ujar Kepala Divisi Adminstrasi dan Penyaluran Dana Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Saraswati di Jakarta, Selasa (27/9). Saraswati menyebutkan, di Provinsi Sumatera Utara, 78,72% dari 5.247 PNS penerima bantuanbiaya membangun tidak memanfaatkannya untuk membangun rumah, sedangkan di Sulawesi Selatan mencapai 86,5% dari 2.271 PNS. "Berbeda dengan Jawa Tengah, di provinsi ini banyak beroperasi calo-calo yang sangat merugikan PNS," ujarnya. Menurut dia, dari evaluasi yang dilakukan BPKP tersebut terungkap, di antara penyebab salah sasaran tersebut adalah terlalu mudahnya penerbitan surat perintah membayar (SPM) oleh tim Bapertarum di daerah, serta kemudahan pencairan bantuan biaya membangun rumah oleh PT Bank Tabungan Negara. Selama ini BTN hanya berfungsi sebagai juru bayar bantuan biaya membangun rumah yang tidak harus melakukan verifikasi. Berdasarkan ketentuan saat ini, PNS yang memenuhi persyaratan bisa mendapat bantuan biaya membangun rumah sebesar Rp 3,5 juta. Sejak September 1993 hingga April 2005 Bapertarum-PNS telah menyalurkan bantuan BM senilai Rp 810,36 miliar lebih kepada 464.780 PNS. Angka ini sedikit lebih besar dari bantuan uang muka yang diberikan oleh Bapertarum-PNS pada periode yang sama, yakni mencapai Rp 806,27 miliar untuk 621.338 PNS. Saat ini Bapertarum-PNS menyimpan dana sekitar Rp 1 triliun. Untuk menghindari terulangnya kasus penyaluran bantuan bantuan membangun rumah salah sasaran, menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Toeti Ariati Sussongko, pihaknya akan mengubah pola bantuan tersebut menjadi pinjaman. Menyangkut besarnya nilai pinjaman akan ditingkatkan menjadi maksimal Rp 10 juta. "Ini juga dimaksudkan agar PNS lebih terbantu, selain itu keuangan Bapertarum juga tidak terancam defisit," ujar Toeti. Tak hanya bantuan biaya membangun rumah, menurut Toeti, Bapertarum juga akan menaikkan pinjaman uang muka menjadi maksimal Rp 10 juta. Keduanya akan mempunyai jangka waktu pengembalian maksimal 10-15 tahun dengan bunga maksimal 8,5% per tahun. Presiden Mendukung Sementara itu, Menpera M Yusuf Asy'ari mengungkapkan, secara prinsip pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan iuran Tabungan Perumahan (Taperum) PNS menjadi 2,5% dari gaji pokok. "Menyangkut kenaikan iuran Taperum menjadi 2,5%, saya sudah bicara dengan Presiden dan beliau mendukung. Ini akan kita lakukan bersamaan dengan kenaikan gaji PNS," ujar Menpera. Saat ini iuran Taperum PNS berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 10.000 rupiah bergantung pada pangkat/golongan. Menyangkut kenaikan iuran Taperum PNS menjadi 2,5% tersebut, Toeti memastikan, hal itu tidak akan membebani PNS. Pasalnya, kenaikan tersebut jauh lebih kecil dibanding kenaikan gaji yang akan diterima PNS. Toeti berharap, draf keputusan presiden tentang kenaikan iuran yang telah dipersiapkan Bapertarum dapat segera ditandatangani oleh presiden.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130