Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Akuisisi Bank Tabungan Negara Mantap Ditentang Pengembang

03/10/2007
 
New Page 1 APERSI Tak Tinggal Diam REI Tanya Kenapa? Upaya akusisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke dalam BNI atau BRI benar-benar ditentang para pengembang yang merupakan stakeholder dan selama ini menjadi mitra. Dua asosiasi pengembang dengan tegas menolak. KETUA Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Fuad Zakaria mengatakan, dengan sisa dana Rp 2 triliun, BTN mampu menyelesaikan proyek yang digarapnya dari medio September hingga Desember yang mencapai jumlah keseluruhannya sekitar 110 ribu unit rumah. Sementara dari segi kinerja keuangan, rasio pinjaman terhadap deposito BTN mencapai 93,4 persen yang menunjukkan fungsi intermediasinya sudah berjalan serta rasio kecukupan (CAR) sebesar 18 persen. "Sehingga, jika terjadi akuisisi dengan alasan BTN sudah dianggap tidak punya modal untuk melayani lagi, hal inilah yang salah," tegasnya di Jakarta, kemarin. Fuad menyatakan, anggota APERSI yang saat ini berjumlah 980 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia tidak akan tinggal diam. Pihaknya berjanji menemui Meneg BUMN, Sofyan Djalil dalam upaya meminta keterangan atas upaya akusisi yang merupakan 'lagu lama' yang dihembuskan pemerintah. "Saya khawatir, apa yang dikemukakannya lantaran beliau tidak mengerti. Kalau pun disadari, kita ingin tahu maksud dan tujuannya. Padahal jelas-jelas Presiden sebagai atasannya tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus di sektor perumahan," ujar Fuad Hal diatas, tambahnya, membuktikan jika BTN tidak mengalami masalah yang berarti. "Yang ditakutkan adalah efek jangka panjangnya, karena apabila terjadi merger atau pun akuisisi terhadap BTN, berarti sudah tidak ada lagi bank yang fokus ke perumahan," kata Fuad. Fuad menilai, Meneg BUMN tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang penghasilannya tak lebih dari Rp 2,5 juta perbulan. Menghapus keberadaan BTN jelas-jelas menggerus pangsa pasar menengah ke bawah. "Bagi kita sebagai pengembang tidak menjadi persoalan apabila ternyata tidak lagi tersedia kredit bagi MBR. Kita tinggal menggarap pasar menengah atas, tetapi bagaimana nasib masyarakat bawah," tegas Fuad. Selama ini dikatakannya, ha nya ada satu bank yang benar-benar menangani KPR bagi kalangan menengah ke bawah yakni Bank BTN, dalam jangka pendek pada tahun 2007 BTN menargetkan 110 ribu unit rumah. Sampai September kemarin, jelas Fuad, sudah berdiri 69 ribu unit rumah dengan menghabiskan dana Rp 2,5 triliun. Baginya, sebenarnya pemerintah malah harus memikirkan bagaimana membesarkan BTN dan menambah-sfze-nya. Seandainya pihak pemerintah tidak bisa memberikan dana, ujar Fuad, upaya membesarkan BTN bisa dilakukan dengan cara lain, dengan obligasi misalnya. Fuad menyarankan, untuk dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan di sektor perumahan BTN dapat bekerjasama melalui strategic partner dengan lembaga keuangan non bank seperti lewat dana Jamsostek, asuransi atau dana pensiun yang kesemuanya berada di bawah naungan BUMN. "Kalau pemerintah mengeluarkan instruksi bank-bank plat merah di berikan kuota, misalnya satu bank diberikan kuota 50 ribu unit rumah dalam satu tahun, berarti tiga Bank akan menghasilkan 150 ribu unit rumah. Sehingga kalau ditambah, BTN mampu menghasilkan 110 ribu unit, berarti dalam satu tahun akan terselesaikan 270 unit rumah. Harusnya kan begitu," tambahnya. Dengan diberikannya kuota kepada masing-masing bank, secara otomatis bank-bank tersebut akan berlomba dan terjadi persaingan yang sehat, dimana pada akhirnya masing-masing bank akan memberikan kemudahan, baik kepada konsumen maupun developer. "Yang jelas kita menentang, karena dari sisi apapun yang kita pikirkan ke depan bagaimana membesarkan BTN dan kuota untuk RSH di BTN maupun bankbank lain," tegas Fuid. Sekarang ini, jelasnya, ada sekitar 30 bank yang memiliki MOU dengan pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan para pengembang, namun semua bank itu tidak terlalu kuat dalam segi pembiayaan bagi RSH. BNI misalnya, yang pada dua tahun lalu (2005) menandatangani kesepakatan dengan APERSI dan Jamsostek untuk menyalurkan 13.500 unit rumah. Namun sayangnya, hanya 400 unit yang terealisasi. Sedangkan BTN melakukanya malah telah melakukan over limite pada tahun lalu hingga mencapai 80.000 unit. Sedangkan di tahun ini sebanyak 110 ribu unit rumah dan sampai kini tidak ada masalah berarti. Senada dengan hal diatas, DPP Real Estat Indonesia (REI) lewat ketuanya, Lukman Purnomosidi mengatakan jika pangsa pasar BTN masih sangat dominan di segmen RSH atau nyaris 95 persen dari pembiayaan yang dilakukan bank-bank lain di segmen KPR RSH. "Konsern REI adalah ingin mengetahui secara jelas tujuan apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Yang kami harapkan tidak terjadi stagnasi layanan tapi malah terjadi peningkatan layanan," ucapnya. Perihal kemungkinan berpengaruhnya pembiayaan KPR RSH jika BTN nantinya menjadi bagian dari BRI atau BNI, Lukman mengaku jika ia belum bisa memprediksikan hal itu. "Saya rasa setiap perubahan akan berpengaruh, persoalannya apakah akan membawa pengaruh positif atau negatif," ucapnya. DIN/RIE
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130