Apartemen Bersubsidi Jatuh ke Orang Kaya

New Page 1 JAKARTA-Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari khawatir apartemen bersubsidi pemerintah jatuh ke tangan orang-orang yang tak tepat. Dia meminta developer dan marketing apartemen atau rusunami (rumah susun sederhana hak milik) tidak mengarahkan calon pembeli untuk merekayasa data. Menurut Yusuf Asy'ari, mereka yang telah memesan belum mendapatkan jaminan akan mendapatkan unit apartemen tersebut. Sebab, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Kementerian Perumahan Rakyat akan melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan calon pembeli. "Hanya mereka yang memenuhi kriteria yang akan mendapatkan," kata Yusuf Asy'ari usai membuka Rapat Koordinasi Persiapan Survei Animo PNS untuk Menghuni Rusunami di Kantor Menpera kemarin. Sesuai dengan ketentuan, pembeli apartemen bersubsidi adalah mereka yang belum memiliki rumah di Jakarta. Untuk bisa memiliki apartemen dua kamar, penghasilannya maksimal Rp 4,5 juta. Sedangkan untuk apartemen satu kamar, maksimal penghasilannya Rp 3,5 juta. Pembeli mendapatkan subsidi bebas PPN dan mencicil uang muka hingga empat kali. Selain itu, dijanjikan pengembalian uang muka. Praktik di lapangan, dari pengamatan Indo Pos, marketing apartemen bersubsidi justru menyarankan calon pembeli yang di luar kriteria untuk merekayasa data. Misalnya, pembeli yang memiliki gaji di atas Rp 4,5 juta disarankan untuk membuat surat keterangan yang mencantumkan gaji sesuai syarat pembeli apartemen bersubsidi. Tidak hanya itu, marketing juga menyarankan pembeli yang ingin mengambil dua unit sekaligus menggunakan nama saudara atau teman agar lolos verifikasi. Fakta itu didapat Indo Pos di apartemen bersubsidi yang sedang dibangun di kawasan Cengkareng Valeria, manager marketing City Park, salah satu apartemen bersubsidi, mengatakan bahwa pihak bank tidak mungkin mengecek satu per satu data pemesan. "Bank akan memverifikasi secara acak," kata Valeria. Menurut Valeria, pembeli yahg bergaji di atas Rp 4,5 juta memang disarankan untuk membuat pernyataan dari kantor yang menyatakan bahwa gajinya tidak lebih dari Rp 4,5 juta. "Ada yang direktur perusahaan, grade-nya diturunkan menjadi manajer," ujarnya. Mengenai rekayasa pemesan apartemen, Yusuf Asy'ari menegaskan tidak bisa ditoleransi. "Kalau ini terjadi, namanya kriminal. Mereka (pemesan dan pengembang) bisa dipolisikan," katanya. Saat ini Kementerian Perumahan Rakyat sedang konsentrasi membangun rusunami untuk pegawai negeri sipil. Karena itu, dilakukan survei di sembilan kota besar. Yaitu, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, Batam, dan Bandung. Kepala Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BapertarumPNS) Alisjahbana mengatakan, sebelum ini sudah dilakukan survei di Jakarta. Hasil/iya, 53,5 persen PNS Jakarta siap tinggal di rusunami. "Itu menjadi salah satu dasar kami membangun rusunami," kata mantan Sekkota Surabaya itu. Acara kemarin dihadiri wali kota dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi yang hadir di acara tersebut mengatakan, Pemkot Surabaya pada prinsipnya mendukung pembangunan rusunami bagi PNS. Namun, Pemkot Surabaya menginginkan nama itu bukan rusunami. "Kami pakai nama apartemen rakyat," kata Arif Afandi, (tom) (Indo Pos)