Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Asuransi Kredit Rumah Korban PHK Bakal Ditanggung

16/11/2006
 
New Page 1 Tahap pertama, pemerintah akan memberikan bantuan kepada 15 ribu debitor. JAKARTA-Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 8,4 miliar untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah mengambil kredit pemilikan rumah sederhana. Bantuan itu berupa pembayaran maksimal separuh dari total kewajiban pembayaran asuransi kredit. Menurut Asisten Deputi Investasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rifaid M. Nur, asuransi kredit itu baru akan diberlakukan mulai bulan depan. Asuransi kredit ini melengkapi asuransi kebakaran dan jiwa yang selama ini sudah diberlakukan. Besaran premi asuransi kebakaran dan jiwa yang sudah ada rata-rata 0,1 persen dari total kredit pemilikan rumah sederhana yang ditanggung oleh debitor. Kementerian-Perumahan Rakyat saat ini tengah melakukan proses tender untuk menentukan perusahaan asuransi. Perusahaan yang telah lolos kualifikasi antara lain PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Asuransi Sinar Mas. Rifaid menambahkan, kriteria penerima bantuan adalah debitor yang terkena pemutusan hubungan kerja dan membeli rumah sederhana maksimal seharga Rp 42 juta per unit. "Tahap pertama, pemerintah akan memberikan bantuan kepada 15 ribu debitor yang terkena pemutusan hubungan kerja," katanya kemarin. Ketika dimintai pendapat, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Fuad Zakaria menyambut baik rencana itu. Namun, dia menekankan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan benar. "Kalau tidak, percuma saja ada aturan itu," kata Fuad kepada Tempo. Menurut dia, dengan kebijakan tersebut, masyarakat akan makin mudah diakses lembaga perbankan. Pasalnya, setengah risiko perbankan ditanggung pemerintah secara tidak langsung melalui lembaga asuransi. Selama ini masyarakat sulit mendapat akses perbankan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah sederhana, yang disebabkan oleh prinsip kehati-hatian yang diterapkan perbankan. "Kami mengajukan 100 kandidat, paling hanya setengahnya yang disetujui," kata ujar Fuad. Sebelumnya, Asosiasi awal bulan ini mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga rumah sederhana dari Rp 42 juta menjadi Rp 49 juta per unit karena biaya produksi membengkak setelah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 Oktober tahun lalu. Akibat kenaikan harga bahan bakar itu, margin keuntungan pengembang turun dari 15-20 persen menjadi sekitar 10 persen. Namun, Asosiasi juga mengusulkan, bersamaan dengan kenaikan harga rumah sederhana itu, pemerintah ikut menaikkan subsidi sebesar Rp 2,5-5 juta agar masyarakat tetap dapat membeli rumah sederhana. Pemerintah saat ini memberikan subsidi Rp 5 juta, Rp 7 juta, dan Rp 9 juta, bergantung pada golongan penghasilan. Menurut Direktur Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Siswanto, pengaruh program asuransi itu baru terasa pada tahun depan. "Sekarang belum disesuaikan," ujarnya. Dia menambahkan, perbankan ada kemungkinan akan menetapkan besaran uang muka jika kebijakan itu diberlakukan.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130