Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Aturan BPHTB Tidak Ganggu Fasilitas Likuiditas BTN

Sumber: Rakyat Merdeka, 25 Januari 2011
28/01/2011
DIRUT Bank BTN Iqbal Latanro optimis bisnis pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) properti lewat Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) di 2011 tetap tumbuh. Meskipun pada awal tahun ini ada masalah aturan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 
DIRUT Bank BTN Iqbal Latanro optimis bisnis pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) properti lewat Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) di 2011 tetap tumbuh. Meskipun pada awal tahun ini ada masalah aturan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Memang beberapa daerah belum memiliki Perda (Peraturan Daerah). Tapi banyak juga Pemda yang sudah memiliki aturan BPTHB,"kata Iqbal di sela Seminar Outlook Ekonomi, Perbankan dan Properti 2011 di Jakarta, kemarin.

Menurut Iqbal, memang ada Pemda yang belum mengerti tentang pengelolaan BPHTB. Tapi banyak juga Pemda yang sudah memiliki unit pengelola BPHTB.

Iqbal menyatakan, BTN akan sangat hati-hati dalam menyikapi soal aspek legal. BTN juga tidak akan ceroboh membuat kebijakan yang terkait dengan BPHTB. "Bukti tentang kepemilikan memang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

Iqbal menambahkan, BTN tetap akan melakukan transaksi properti meskipun mayoritas Pemda belum siap dengan aturan BPHTB.

Tapi jangan sampai semua masalah yang ada nanti muaranya diselesaikan dengan kebijakan bank. Karena kalau itu yang terjadi, berarti kondisinya tidak sehat," terangnya.

Menurutnya, BTN tengah melakukan kajian dan menimbang risiko dari kondisi yang terjadi saat ini. Bank pelat merah ini juga tengah membuat strategi lain, misalnya mengucurkan kredit pada sektor-sektor usaha yang tidak terkait dengan aturan BPHTB.

"Kami akan menyiapkan kebijakan bisnis yang tidak bergantung pada BPHTB," tuturnya.

Namun, BTN tetap menargetkan pertumbuhan kredit sebanyak 25-27 persen pada 2011. Sebanyak 85 persen diharapkan dapat dikontribusi dari KPR dan sisanya dari kredit non KPR.

Direktur Agung Podomoro Group (APG) Mathius Jusuf mengatakan, aturan BPHTB bisa mengganggu pencapaian target perbankan di daerah. Pasalnya sulit merealisasikan transaksi jual beli.

Menurut Mathius, sepanjang minggu pertama dan kedua Januari 2011, memang belum terjadi jual beli karena konsumen baru membayar uang muka (down payment/DP).

Mathias berharap, masalah belum adanya regulasi BPHTB di daerah harus selesai pada kuartal pertama tahun 2011. Apalagi, ketiadaan transaksi bukan hanya merugikan dunia usaha saja, tapi juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Mereka akan kehilangan salah satu sumber pemasukan. Bukan hanya rugi karena BPHTB, tapi juga karena tanpa transaksi dan tak ada pemasukan dari PPH," jelasnya.

Kendati aturan BPHTB belum ada, namun Mathius mengaku transaksi tetap bisa dilakukan. Misalnya dengan pola pembayaran cash.

Menpera Suharso Monoarfa mengatakan, yaitu transaksi tetap bisa dilakukan meski. BPHTB belum dibayar. Hal itu sesuai Dengan surat Edaran Menkeu No. 632/mk.07/2010 dan Peraturan Kemenpera no 15 tahun 2010.

"Transaksi ini berlaku bagi Pemda yang belum menerbitkan Perda tentang BPHTB," tegas Menpera usai melantik pejabat Eselon 3, kemarin. FIK
 
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130