BCA dan BTN Kolaborasi KPR

Dua bank besar, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN), berkolaborasi untuk menggenjot kredit pemilikan rumah (KPR). Dalam pembiayaan perumahan dan properti ini, BCA memberi pinjaman Rp 2 triliun kepada BTN.

"Atas pinjaman tersebut, BTN diperkirakan mampu memberi pembiayaan properti kepada 70.000 debitur baru. Kerja sama ini dapat mendukung program pembiayaan perumahan nasional," kata Dirut BTN Iqbal Latanro seusai penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Dirut BCA Jahja Setiaatmadja di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut dia, hasil pinjaman dari BCA itu digunakan untuk penambahan portofolio kredit perumahan. Selanjutnya, BTN akan mengagunkan tagihan KPR kepada kreditur sampai dengan jatuh tempo pinjaman.

Dikatakan, kerja sama ini merupakan upaya untuk memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang bagi KPR.

Sementara itu, Dirut BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, BCA memang tergolong lebih likuiditas, hingga kerja sama ini akan mendukung usaha BTN untuk memberi pembiayaan kredit perumahan.

Repo kredit serupa telah dilakukan BTN dengan Sarana Multigriya Finansialada Juni 2011 senilai Rp 500 miliar dalam jangka waktu tiga tahun, serta kerja sama dengan Bank Mutiara dengan nilai transaksi Rp 150 miliar selama dua tahun.

Pada kesempatan itu, Iqbal menyambut balk kenaikan harga rumah murah. Menurut dia, naiknya harga akan menggairahkan pasar perumahan, karena akan banyak pengembang yang berpartisipasi karena proyek dianggap feasible.

Disebutkan, kenaikan harga rumah murah juga tidak akan menurunkan minat masyarakat. Sebab, pada dasarnya properti adalah kebutuhan dasar.

Kenaikan harga rumah pun akan mengaktifkan pengembang-pengembang baru untuk membangun rumah murah. "Nanti kalau naik, berarti lebih baik dan orang (pengembang) jual. Selama ini program FLPP, 99% dibiayai oleh BTN. Gaji pegawai juga kan naik, 2,5 juta yang tahu," tuturnya.

Program FLPP, menurut Iqbal, tidak sesuai harapan. Pasalnya, partisipasi dari pengembang sedikit, karena aturan yang ketat dari pemerintah. "Kalau mau jujur, FLPP tak sesuai dengan harapan. Dan hanya BTN yang gede. Orang enggak mau karena ada ketentuan yang rigid," kata Iqbal. (A78)