Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BEI Dorong BUMN Go Public

Sumber: Harian Seputar Indonesia
10/12/2009
JAKARTA (SI) - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyayangkan masih sedikitnya badan usaha milik negara (BUMN) yang mencatatkan sahamnya di bursa.
 
Direktur Utama BEI Ito Warsito menilai, hal ini tak lepas dari kekhawatiran bahwa penerimaan negara dari dividen BUMN akan berkurang akibat pemerintah melepas sebagian kepemilikannya ke publik. Padahal, semakin banyak BUMN yang melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) bukan hanya mampu meningkatkan likuiditas bursa, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah berpikir kalau sahamnya terdilusi, penerimaan negara menjadi berkurang," ujarnya di sela-sela Forum Dialog Meneropong Ekonomi Indonesia ke Depan, di Jakarta kemarin.

Ito mengatakan, indikasi tersebut bisa dilihat dari kenyataan minimnya jumlah perusahaan pelat merah yang go public. Selama 18 tahun terakhir, baru 15 BUMN yarig sudah berstatus perusahaan publik. Menurut dia, pemerintah belum sepenuhnya percaya kepada kinerja BUMN yang sudah melantai di bursa. Padahal, dengan menjadi perusahaan publik, BUMN menjadi lebih transparan dan dituntut mampu menjalankan tata kelola yang baik (good corporate governance). Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga akan menguntungkan BUMN bersangkutan dan pemerintah.

"Ambil contoh Telkom. Ketika IPO, nilai saham pemerintah hanya Rp20 triliun, tapi sekarang naik menjadi Rp90 triliun," lontamya.

Ito berharap, ke depannya pemerintah bisa lebih banyak melepas saham BUMN di lantai bursa. "Saya juga mendukung rencana Bank Mandiri untuk dapat insentif pajak dengan melepas lagi sahamnya di bursa," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Deputi Analisa Makro Erlangga Mamik mengatakan, minimnya BUMN yang melantai di bursa disebabkan pencatatan saham butuh proses panjang dan memakan waktu. Sebab, perusahaan pelat merah harus memperoleh persetujuan dari DPR dan peraturan pemerintah untuk privatisasi. "Sebenarnya, IPO BUMN bukan untuk menambah keuangan negara tapi untuk menyehatkan perusahaan," tegasnya.

Dihubungi terpisah Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menilai wajar sikap pemerintah yang cukup hati-hati dalam melakukan privatisasi-BUMN. Sebab, tidak semua BUMN layak go public. "Kalau memang tidak layak, kan tidak bisa dipaksakan.Pemerintah juga pasti tahu mengenai ini," kata dia.

Dia menambahkan, saat ini masih banyak sektor-sektor yang digeluti BUMN perlu dibenahi. Jadi tidak semata-mata hanya masalah keuntungan, kemudian BUMN layak dijadikan perusahaan terbuka.

Hal senada diungkapkan pengamat pasar modal Edwin Sinaga. Menurut dia, tidak layak jika pemerintah disalahkan hanya karena masih sedikitnya BUMN yang go public. "Yang jelas BUMN go public itu tidak semata hanya mencari uang dari pasar, tetapi juga dikarenakan transparansi. Mungkin masalah transparansi ini yang sedang dibenahi," jelasnya.

Edwin berpendapat, selama ini, privariasi BUMN banyak menghadapi kendala, termasuk sulitnya memperoleh restu DPR. "Di DPR ada persepsi kalau menjual BUMN berarti menjual aset negara. Jadi, saya kira bukan juga salah pemerintahnya," pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), kapitalisasi 14 BUMN publik per 30 Oktober mencapai Rp591,8 triliun, atau sekitar 31,59% dari total kapitalisasi bursa yang sebesar Rpl.873 triliun.

Sementara berdasarkan catatan, untuk tahun ini emisi saham perdana diperkirakan tidak lebih dariRp3,79triliun Angka ini berasal dari delapan perusahaan yang mencatatkan sahamnya tahun ini dan empat lPO yang menyusul bulan ini, termasuk PT Bank Tabungan Negara (BTN). CPO BTN akan menjadi IPO terbesar tahun ini dengan nilai sekitar Rp1,888 triliun, (j erna/rakhmat baihaqi)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130