Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BEI JAJAKI SINDIKASI KREDIT BANK ASING

18/06/2009
 
Dua BUMN Siap Lepas Saham   JAKARTA BTN Siap IPO Tahun Ini Jakarta - Kementerian Negara BUMN menilai dua perusahaan yang paling siap melakukan penjualan saham perdana kepada publik (IPO) pada tahun ini. Kedua BUMN tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Pembangunan Pemerintah (PP). NERACA "Secara teknis dua BUMN ini paling siap untuk IPO," kata Sekretaris Menneg BUMN, Said Didu usai BUMN Breakfast Meeting di Jakarta, Rabu. Dijelaskan Said, sektor perbankan dan konstruksi saat ini dalam kondisi yang cukup bagus sehingga sangat memungkinkan kedua perusahaan untuk dilepas kepada publik. Ia mengakui saat ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk merealisasikan IPO, menyusul Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah berada di atas level 2.000 poin. Sebelumnya Menneg BUMN Sofyan Djalil, menegaskan jika indeks di atas 2.000 poin pemerintah akan merealisasikan IPO sejumlah BUMN. Menurut catatan, BUMN yang masuk daftar IPO pada 2009 antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), Garuda Indonesia, PTPN III, IV, VII, Waskita Karya, Krakatau Steel, termasuk Pembangunan Perumahan. Namun rencana tersebut terhadang buruknya situasi pasar saham dalam negeri. "Saat ini PP sudah tidak ada masalah, saham karyawan yang ada di BUMN itu sudah siap dihibahkan. Tapi mekanisme pelepasan saham karyawan itu tanyakan pada direksi perusahaan" ujar Said. Meski begitu ujar Said, untuk merealisasikan hal itu Kementerian BUMN sudah mengirim surat kepada Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Privatisasi untuk membuka kembali peluang IPO. "Surat sudah kita kirim tinggal menunggu jawaban," katanya. Sementara itu, pengelolaan BUMN terlihat terus membaik, terlibat dari kinerja keuangan yang meningkat. Pada tahun 2008 laba bersih 141 BUMN mencapai Rp75,5 triliun, meningkat dari tahun 2004 sebesar Rp38,6 triliun. Total pendapatan mencapai Rpl.090 triliun, melonjak dari tahun 2004 sebesar Rp520 triliun. Sementara total aset tahun 2008 tercatat Rpl.845 triliun naik posisi 2006 yang Rp 1.506,19 triliun. Revisi UU BUMN Sementara itu, pemerintah berencana merevisi UU BUMN untuk mengakomodasi perkembangan pengelolaan perusahaan termasuk memperjelas penggunaan istilah privatisasi. "Penggunaan istilah privatisasi harus diluruskan, bila perlu diganti dengan kata lain sehingga tidak berkonotasi negatif di masyarakat," kata Said Didu di kesempatan yang sama Ia menjelaskan, revisi diharapkan bisa sekaligus meredam anggapan sebagian kalangan bahwa privatisasi itu sama dengan menjual perusahaan. Padahal tegasnya, privatisasi BUMN tidak selalu menjual kepemilikan saham perusahaan secara langsung. "Namun banyak pola lainnya seperti IPO, merger, maupun akuisisi, pembentukan holding, atau bahkan likuidasi," tegasnya. Ia mengatakan, mengingat terbatasnya pengertian privatisasi dalam UU BUMN, maka UU ini kedepan akan diubah. Perubahan tersebut diutarakan Said, juga terkait dengan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT). Tapi menurutnya, revisi UU BUMN ini tidak mungkin terealisasi dalam waktu dekat karena terkait penyelenggaraan Pemilu dan terbentuknya susunan kabinet dan anggota baru DPR-RI. Sementara itu, rencana membentuk Super Holding BUMN masih terganjal UU Keuangan Negara, sehingga dalam waktu dekat diperkirakan belum bisa terwujud. Menurut Said, pembentukan Super Holding BUMN menjadi bagian dari cetak biru Kementerian BUMN jangka panjang, jumlah BUMN pada 2025 akan menjadi 25 perusahaan, dari sebanyak 87 perusahaan pada 2015. Saat ini masih berjumlah 141 BUMN. Pinjaman Sindikasi Sementara itu, BUMN perbankan lainnya PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) tengah menjajaki pinjaman sindikasi perbankan asing berbasis di Singapura untuk membiayai proyek ekspor perusahaan nasional dan proyek pembangunan infrastruktur di luar negeri. "Komitmen fasilitas pinjaman sindikasi hingga 200 juta dolar" Amerika Serikat diharapkan tercapai pada Juli 2009," kata Direktur Utama BEI Arifin Indra, di Jakarta, Rabu. Menurut Arifin, dalam konsorsium sindikasi- perbankan itu akan melibatkan antara lain bank asal Jepang dan Cina yaitu BTMU, CNBC, OCBC, San Paulo, dan ICBC. "Selain kelima bank tersebut, juga terdapat delapan hingga sepuluh bank yang berminat ikut dalam sindikasi tersebut, termasuk Bank of China. Umumnya mereka sudah meminta persetujuan dari konsorsium," katanya. Selain itu ia menjelaskan, tiga bank pemerintah Bank Mandiri, BNI, dan BRI juga terlibat dalam konsorsium tersebut. Beberapa proyek lokal yang berpotensi dibiayai dari sindikasi perbankan itu antara lain sektor galangan kapal, gerbong kereta api, serta kelompok jasa konstruksi proyek diluar negeri. un/u
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130