BTN Akan Revisi Target KPR-SH

Semarang- Kendati tahun ini pemerintah dipastikan menaikkan harga rumah sederhana sehat (RSH), manajemen PT Bank Tabungan Negra optimis mampu mengejar target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 75 ribu unit.  Untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga RSH, manajemen bank pelat merah tersebut tengah mempertimbangkan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan merevisi target pengucuran KPR bagi RSH, baik yang bersubsidi maupun non subsidi.   “Dengan adanya kenaikan harga unit RSH, otomatis segalanya harus diperhitungkan ulang. Termasuk target penyaluran KPR bagi unit RSH,” kata Direktur Utama Bank BTN Kodradi, usai mengikuti Fun Bike Batara VIII di Semarang, sabtu (12/3). Sebelumnya, kalangan pengembang meminta pemerintah menaikkan harga RSH sekitar 20% dari harga saat ini Rp 36 juta akibat melejitnya harga bahan bangunan yang terpengaruh kenaikan tarif bahan bakar minyak. (Investor Daily,0/3). Kodradi mengatakan, pihaknya masih mempelajari sejumlah kemungkinan yang bisa dilakukan terkait rencana kenaikan harga RSH. Salah satunya bisa dengan menurunkan penyaluran KPR dari porsi jumlah unit RSH-nya. “Di sisi lain, bisa saja nantinya meningkatkan nominal plafon KPR di unit RSH,” ujar Kodradi. Ia menegaskan, pemerintah saat ini belum menetapkan berapa nominal kenaikan harga RSH. Jika harganya naik, plafon KPR RSH juga berpeluang untuk ditingkatkan. “Itu bergantung pada perhitungannya kemudian,” jelas dia. SMF Pada bagian lain penjelasannya, Kodradi yakin bahwa sumber pembiayaan di sektor perumahan akan semakin cerah apabila pemerintah segera merealisasikan pemebentukan Secondary Mortgage Facility (SMF). Meski begitu, kata dia, tahun ini sulit mengharapkan lembaga penjamin sumber dana jangka panjang ke sektor perumahan itu bisa terbentuk karena terbentur persoalan birokrasi. Sebab, prosedur pembentukan lembaga SMF membutuhkan waktu yang cukup lama. “Kita mungkin bisa gembira, karena beleid yang mengatur pembentukan SMF telah ditandatangani oleh Presiden SBY. Semua pihak yang terkait dalam industri perumahan sudah tidak sabar agar institusi segera terbentuk,” katanya. Kodradi menegaskan, lembaga SMF itu nanti akan menjadi mitra kerja utama bagi BTN. Pasalnya, dana KPR yang telah diterbitkan BTN sekitar Rp 2 triliun, dapat dijadikan agunan pada SMF. “Dengan begitu, kami dapat menambah atau menyetujui KPR baru untuk meningkatkan sumber dana bagi pihak ketiga,” kata dia. Tahun ini BTN menargetkan penyaluran KPR sederhana sehat (SH) sebanyak 75 ribu unit. Namun, menurut Direktur Kredit BTN Siswanto, pihaknya belum menghitung berapa unit yang akan memperoleh subsidi, mengingat proses penyalurannya membutuhkan prinsip kehati-hatian agar tepat sasaran. “Mungkin jumlah penerima KPR-SH subsidi mencapai 2/3 dibangkan non subsidi. Kurang lebih sama dengan tahun lalu,” ujar Siswanto saat dihubungi lewat telpon genggamnya, Minggu (13/3). Siswanto menyebutkan, KPR-SH yang telah disalurkan tidak seluruhnya berhak memperoleh subsidi. Sebab, hanya pemohon yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai penerima subsidi, yaitu mereka yang penghasilannya di bawah Rp 1,5 juta. “Sama seperti pemohon KPR yang lain, kami menyalurkan KPR RSH bersubsidi dengan prosedur normal, tidak terlalu longgar. Melalui mekanisme interview, nantinya kita dapat mengetahui penghasilan si pemohon kredit untk menentukan kelayakan seseorang menerima atau tidak subsidi KPR SH,” ujar Siswanto. Sementara itu, bagi rumah KPR RSH non-subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih dari Rp 1,5 juta, Kodradi mengusulkan, transaksi sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Atau dengan kata lain, bagi konsumen yang berminat membeli RSH tapi berpenghasilan memadai, aturan mainnya disejajarkan dengan sektor properti kelas menengah atas. Kodradi menilai, potensi pasar di sektor perumahan termasuk RSH masih sangat luas. Setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, belum seluruhnya dari angka kebutuhan rumah dapat terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasokan rumah terutama terjadi bagi mereka yang berpenghasilan rendah.