BTN Mulai Kucurkan Kredit Pengadaan Tanah

JAKARTA, KOMPAS – Bank Tabungan Negara mulai mengucurkan kredit pembelian tanah pembangunan rumah sederhana sehat. Kredit itu diutamakan perumahan yang bersubsidi. Tanah yang dibeli harus bersertifikat sebab nantinya jadi jaminan pada BTN. Program tersebut merupakan bagian dari kredit konstruksi dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp 750 miliar.              Demikian  Direktur Kredit Bank Tabungan Negara (BTN)Siswanto di Jakarta, Senin (16/5). Dikatakan, program kredit pembelian tanah dikucurkan guna meningkatkan pertumbuhan volumen pembangunan rumah sederhana sehat yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, krisis kepemilikan rumah yang dialami jutaan rakyat Indonesia dapat terpecahkan.             “Prinsipnya, BTN telah siap mengucurkan kredit pengadaan tanah unutk pembangunan rumah bersubsidi. JIka pengembang mengajukan proposal kredit, otomatis langsung diproses. Kalau memenuhi syarat, pasti dicairkan secepatnya,”kata Siswanto.              Krisis kepemilikan rumah sederhana sehat hingga tahun 2004 mencapai 6,5 juta unit, sedangkan realisasi hanya sekitar 70.000 unit.              Wakil Ketua Umum DPP RealEstat Indonesia (REI) Darmasetiawan Bachir menilai, kredit pengadaan tanah itu akan sangat membantu para pengembang mendapatkan lahan untuk pembangunan rumah bersubsidi.”Terus terang, kami merasa sangat terbantu dengan kebijakan itu. Banyak pengembang di daerah ingin membangun perumahan bersubsidi, tapi kesulitan modal dalam pembebasan lahan. Jadi, kebijakan ini benar-benar memberikan gairah baru dalam mendorong pertumbuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kami juga yakin program ini semakin berpeluang,”ujar Bachir.              Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Indonesia Panangian Simanungkalit mengatakan, kebijakan BTN itu sama sekali tak bertentangan dengan aturan Bank Indonesia (BI).BI,lanjutnya, selalu membolehkan dikucurkannya kredit pengadaan tanah unutk pembangunan rumah sederhana besubsidi.              Kendati demikian, BI harus meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kredit itu secara cermat. Langkah tersebut penting agar tidak terjadi spekulasi dalam realisasi kredit. Selain, itu mereka yang disetujui pencairan kredit adalah pengembang, yang memiliki reputasi tinggi dan membangun sesuai dengan kapsitasnya.(JAN)