Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Penuhi Syarat API

17/05/2005
 
Kapasitas BTN untuk memberi kredit kemungkinan akan ditingkatkan.             JAKARTA – Bank Tabungan Negara (BTN) mengaku telah memenuhi criteria modal yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dengan demikian, BTN tidak merasa perlu untuk di merger dengan bank lain dan akan bertahan sebagai bank focus.             Penegsan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BTN, Kodradi di Jakarta, Selasa (10/5). Hal yang sama juga disampaikan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla pada kesempatan terpisah.             “BTN sudah aman sebagai bank focus. Persyaratan modalnya hanya 100 miliar sampai 10 triliun rupiah. Jadi saya (BTN) sudah aman. Yang perlu dimerger adalah bank yang belum memenuhi persyaratan dalam API itu,” kata Kodradi seusai penandatanganan PT Pos Indonesia.             Dia menjelaskan, API yang ditetapkan BI telah membagi strata bank berdasarkan modal, yakni bank Internasional, bank nasional, bank fokus dan bank segmen khusus. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, modal BTN sudah masuk dalam kategori strata bank fokus. Oleh karena itu, wacana meger seharusnya tidak perlu dibicarakan lagi.             “Saya tidak ingin bicara soal merger. BTN sudah memenuhi persyaratan. Jangan diganggu gugat,” pintanya dengan nada serius.             Kodradi menambahkan, BI telah mewajibkan semua bank untuk mengirim penjelasan bahwa rencana kerja sampai tahun 2007. dengan mengacu ketentuan API.             Secara terpisah, Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana dikutip Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi, menegaskan, BTN tidak akan dimerger dengan bank lain. Tetapi kapasitas BTN untuk memberi kredit kemungkinan akan ditingkatkan.                         Penerbitan Obligasi             Sementara itu, terkait dengan penerbitan obligasi, Kodradi mengatakan, rencana itu akan ditunda. Penyebabnya, bunga yang ditawarkan BTN dianggap terlalu rendah oleh pasar.             Kelak jika kondisi pasar normal, BTN akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 750 miliar. “Obligasi bagian dari salah satu pendanaan untuk pemberian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang disebut-sebut mismatch (tidak sesuai) oleh banyak orang Namun kecenderungan suku bunga pasar meningkat, lebih dari 12 persen. Sementara obligasi kami sekitar 12,5 persen. Kami masih belum bisa memenuhi harapan investor,” jelasnya.             Dikatakan, saat ini, BTN tetap memperhitungkan jangka waktu penawaran obligasi yang efektif selama 6 bulan. Oleh karena itu, keputusan penawaran obligais masih ditunggu hingga situasi pasar hingga akhir bulan. Untuk itu, BTN telah menyiapkan laporan kinerja keuangan hingga akhir Maret 2005.             Sehubungan dengan rencana konversi ke syariah, Kodradi menjelaskan BTN masih jauh dari rencana itu. Saat ini, cabang konvensional BTN masih jauh lebih banyak dari cabang syariah.             BTN syariah hanya merupakan konsekuensi logis dari UU yang telah ditetapkan pemerintah mengenai system perbankan nasional, yang menyatakan setiap bank berhak beroperasi dengan menggunakan system syariah. Apalagi bank-bank asing di Indonesia juga telah melirik bisnis tersebut.             “Saya klarifikasi saja. Semua bank di Indonesia paling lambat pada 11 Maret lalu harus mengirim business plannya sampai tahun 2007. Surat saya, seperi bank-bank lain, dalam rencana itu ada opsi syariah. Sekarang saja cabank konvesional sudah 45, sementara syariah baru 7. Jadi kalau konversi sangat tergantung pada kebutuhan pasar dan pemegang saham,” ujarnya. Tak Penuhi Target             Sementara  saat pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, DPP REI khawatir target pemerintah membangun 225.000 unit rumah sehat sederhana pada tahun 2005 tidak terwujud bila biaya pembangunan rumah yang tinggi tetap dipertahankan. Bahkan bukan tidak mungkin jumlah rumah sehat sederhana yang akan di bangun tahun ini lebih sedikit dari tahun 2004 lalu yang berjumlah 75.000 unit.             Karena itu DPP REI minta pemerintah untuk mengurangi sejumlah biaya seperti masalah pembiayaan masalah listrik, dan sertifikat dan kepemilikan tanah. Lukman Purnomosidi mengungkapkan, hingga sekarang baru sekitar 20.000 an unit rumah yangsudah dibangun dari 225.000 unit yang direncanakan untuk dibangun tahun ini.             Dalam pertemuan dengan Wapres, pengusaha Real Estate mengeluhkan tingginya biaya pembangunan rumah di Indonesia. Mereka antara lain mengeluhkan masalah pembiayaan yang menjadi tanggung jawab bank. Dari sekian banyak bank yang memberi KPR, yang peluang besar adalah BTN.             Berkaitan dengan itu Lukman mengatakan, DPP REI mendesak pemerintah supaya menghapus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuannya, agar target pembangunan 225 unit rumah sehat sederhana pada tahun 2005 tercapai.   
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130