Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Perbesar KPR Over Kredit

Sumber: Investor Daily, 21 Januari 2011
27/01/2011
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan memperbesar penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah over kredit. Pengembangan bisnis ini untuk mengantisipasi molornya penetapan peraturan daerah mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan memperbesar penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah over kredit. Pengembangan bisnis ini untuk mengantisipasi molornya penetapan peraturan daerah mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Kami akan mencari strategi lain untuk mengantisipasi masalah tersebut dengan pengembangan kredit yang tidak memerlukan BPHTB, salah satunya melalui KPR over kredit," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro di sela acara seminar outlook ekonomi perbankan dan properti 2011 di Yogyakarta, Kamis (20/1).

Sebagian besar pemerintah daerah belum mengeluarkan aturan mengenai BPHTB lantaran kurang memerhatikan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Seharusnya perda BPHTB sudah dikeluarkan paling lambat 1 Januari 2011 agar transaksi properti tidak terhenti.

Iqbal mengakui, belum adanya perda yang mengatur mengenai BPHTB di banyak daerah, sedikit banyak berdampak pada penyaluran kredit BTN. Meski demikian, pihaknya optimistis masalah tersebut tidak akan sampai mengganggu pertumbuhan penyaluran kredit BTN tahun ini.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Iqbal mengatakan, pihaknya akan mengarahkan penyaluran kredit ke rumah-rumah yang sudah dilengkapi dengan sertifkat. Dengan demikian tidak perlu lagi terpaku menunggu penetapan perda BPHTB oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, BTN juga akan semakin mengintensifkan kerja sama dengan pengembang dalam penyaluran KPR "Kami akan lihat kasus per kasus, setiap pengembang tentunya memiliki rekam jejak masing-masing dan akan kami sesuaikan dengan kondisi yang berkembang," kata dia.

Perseroan, ungkap Iqbal, menargetkan pertumbuhan kredit 25-27% pada 2011. Sebanyak 85% diharapkan dapat dikontribusi dari KPR dan sisanya dari kredit non-KPR. Target kredit tersebut sedikit lebih rendah dari angka yang ia kemukakan sebelumnya, yakni sekitar 25-30% atau setara Rp 30 triliun. Tahun lalu, BTN berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 21 triliun.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Bank BTN Saut Pardede mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp 2 triliun pada semester 1-2011. Terkait itu, perseroan terlebih dahulu menyelesaikan audit kinerja keuangan tahunan pada kuartal I-2011. Dana obligasi akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Agung Podomoro Tbk Matius Jusuf mengungkapkan, potensi kerugian pembiayaan di sektor properti dengan molornya perda tersebut bisa mencapai triliunan. Semakin lama perda tersebut tidak dibuat, semakin banyak pula transaksi jual beli rumah yang tidak dapat terjadi. Akibatnya, KPR yang biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian rumah, tidak bisa dikucurkan.

Akibat BPHTB

Sebagai gambaran, potensi transaksi properti yang terhambat akibat tidak adanya perda BPHTB bisa mencapai Rp 20 triliun per bulan dengan asumsi tansaksi properti sebesar Rp 240 triliun dalam setahun.

"Paling lambat, kuartal I-2011 perda mengenai pajak BPHTB sudah harus dibuat, karena itu menyangkut pendapatan daerah juga. Kalau lebih dari itu, berarti pemerintah daerahnya sudah nggak bener" ungkap Matius.

Dia melanjutkan, sebagai dampak banyaknya pemda yang belum membuat perda BPHTB tersebut, pertumbuhan KPR pada kuartal I-2011 akan melambat. Padahal, kata dia, prospek properti pada tahun ini jauh lebih bagus dibanding tahun lalu.

<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130