PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memproyeksikan penambahan aset unit usaha syariah (UUS) Rp 1,4 triliun pada semester II 2010. Penambahan tersebut untuk 'mengejar' target aset UUS Rp 4 triliun pada akhir tahun ini.
"Target aset UUS kami mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan capaian aset per Juni 2010 sebesar Rp 2,6 triliun," kata Direktur Housing and Comercial Banking BTN Purwadi saat penandatanganan kerja sama perseroan dengan PT Permodalan BMT Ventura di Jakarta, Jumat (13/8).
Peningkatan aset tersebut diusahakan melalui ekspansi pembiayaan syariah. BTN menargetkakan, pembiayaan syariah tahun ini mencapai Rp 2,7 triliun. Hingga akhir Juni lalu, pembiayaan syariahnya sebanyak Rp 2,4 triliun.
Purwadi menjelaskan, sebagian besar pembiayaan itu masih disalurkan lewat kredit pemilikan rumah (KPR) syariah. "Dari pembiayaan syariah Rp 2,4 triliun, sebanyak Rp 1,6 triliun berasal dari KPR syariah dan sisanya nonKPR. Untuk pembiayaan sektor mikro melalui program kemitraan (linkage), kami telah menyalurkan Rp 265 miliar," papar dia.
Gandeng BMT
Kepala Divisi Syariah BTN Mas Guntur Dwi S mengatakan, penambahan aset UUS bakal ”dikejar" melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan institusi lain. Bank pemerintah itu akan mengintensifkan kerja sama dengan baitul maal wa tamwil (BMT) untuk penyaluran pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah.
"Kami bekerja sama dengan BMT Ventura untuk memfasilitasi kredit modal kerja kepada BMT-BMT di Indonesia," ucap dia.
Purwadi menjelaskan, BMT Ventura akan menjadi koordinator pendistribusian kredit modal kerja kepada 148 BMT yang telah didaftar dalam BMT Center dan dianggap layak mendapatkan pembiayaan. Lewat BMT tersebut, ada sekitar lima ribu debitor yang memiliki kesempatan untuk menerima pinjaman.
"BTN syariah memberikan pembiayaan untuk modal kerja dengan fasilitas akad mudharabah, maksimum sebesar Rp 1 miliar untuk masingmasing BMT. Modal tersebut akan dimanfaatkan untuk pembiayaan UMKM," kata dia.
Kerja sama dengan BMT Ventura berjangka waktu tiga tahun. Bulan ini, BTN berencana menyalurkan kredit modal kerja lewat BMT Ventura sebanyak Rp 20 miliar.
Direktur Utama BMT Ventura Saat Suharto mengungkapkan, BMT membutuhkan total kredit bank Rp 400 miliar. Namun, BMT baru memperoleh total pembiayaan Rp 70 miliar.' Sedangkan total aset BMT mencapai Rp 2,8 triliun.
"Kerja sama dengan BTN syariah diharapkan menjadi vehicle (kendaraan) bank untuk meningkatkan kredit mikro dan kami dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk UMKM," jelas dia.
Saat mengatakan, pihaknya telah membiayai enam ribu pedagang mikro dengan ratarata pembiayaan Rp 3 juta.
LDR BTN
Purwadi menambahkan, BTN terus berupaya menggenjot penyaluran pinjaman untuk meningkatkan rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR). "Kami berharap menyalurkan kredit lebih besar untuk meningkatkan fungsi intermediasi, yang berikutnya meningkatkan LDR bank," papar dia.
Selain dengan BMT Ventura, BTN menjalin kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendongkrak penyaluran kredit. Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut komitmen perusahaan untuk bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang lain.
"Kami sebelumnya menyalurkan kredit modal kerja (KMK) senilai Rp 50 miliar kepada PNM. Penyaluran kredit kini ditambah Rp 100 miliar sehingga total pinjaman menjadi Rp 150 miliar," jelas dia.
Pinjaman Rp 100 miliar tersebut berbunga 12,75% per tahun, dengan jangka waktu 48 bulan. Kredit ini diharapkan juga mendukung program pengembangan UMKM.
"PNM akan menggunakan KMK tersebut untuk penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM," imbuh dia.
BTN, tegas Purwadi, tetap memberikan komitmen pendanaan untuk industri yang tergolong UMKM. Sesuai rencana bisnis yang ditetapkan, perseroan akan menyalurkan 25% kredit ke sektor nonperumahan.
"Kami berupaya merealisasikan strategi bisnis dengan pola penyaluran pinjaman 75:25, yakni 75% berupa KPR dan 25% kredit di luar KPR," papar dia.
Purwadi berharap, kerja sama dengan PNM mendorong pelaku UMKM menjadikan perbankan sebagai mitra untuk pengembangan usaha.