Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Tak Risaukan Kisruh Bea Tanah

Sumber: Bisnis Indonesia, 24 Januari 2011
27/01/2011
Manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) tak merisaukan terganggunya penyerapan kredit properti pada 2011 akibat terhambatnya pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di sejumlah daerah.
 
Manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) tak merisaukan terganggunya penyerapan kredit properti pada 2011 akibat terhambatnya pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di sejumlah daerah.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro optimistis bisnis pembiayaan properti bank BUMN ini sepanjang tahun ini tetap tumbuh sesuai dengan target sekitar 25%- 27% dibandingkan dengan pencapaian pada 2010.

Dia mengklaim sampai saat ini penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan BTN tak menemui kendala berarti.

'Di beberapa daerah memang ada yang belum memiliki perda soal BPHTB. Namun, banyak juga pemda yang sudah memiliki aturan tersebut, sehingga kami tak terlalu risau,' katanya kemarin.

Pada sisi lain, sejumlah pengembang justru mengkhawatirkan penyaluran kredit baru properti mulai awal tahun ini akan terkendala lantaran sejumlah pemda belum membuat ketentu an BPHTB seperti diamanatkan dalam UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan kedua UU itu, pemda seharusnya sudah mengeluarkan perda soal BPHTB paling lambat 1 Januari 2011 untuk mendorong penambahan kas daerah.

Sejumlah pemda yang tak memiliki perda BPHTB dinilainya belum mengerti tentang pengelolaan BPHTB, sedangkan yang telah memiliki regulasi soal bea tanah tersebut dianggap lebih responsif mengikuti arus perubahan. Meski demikian, Iqbal memastikan BTN akan sangat berhatihati dalam menyikapi aspek legalitas di setiap transaksi properti.

'Karena itu, BTN tidak akan ceroboh dalam membuat kebijakan yang terkait dengan BPHTB karena hal ini menyangkut bukti kepemilikan yang sangat tidak bisa diabaikan,' katanya.

Direktur Agung Podomoro Group (APG) Mathius Jusuf menilai saat ini aturan BPHTB di sejumlah daerah masih tidak jelas.
Jika tak diselesaikan dengan cepat, kondisi itu bisa mengganggu pencapaian target perbankan di daerah, sehingga sulit merealisasikan transaksi jual beli.

Sepanjang minggu pertama dan kedua pada Januari, dia mengamati belum terjadi transaksi properti secara penuh karena konsumen baru membayar uang muka (down payment/DP).

Dia mendesak masalah belum adanya regulasi BPHTB di sejumlah daerah harus segera diselesaikan pada kuartal I/2011 agar terjadi transaksi properti secara legal dan sehat. Ketiadaan transaksi dinilainya bukan hanya merugikan dunia usaha tapi juga pemda dan pemerintah pusat.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130