Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Takkan Dimerger

17/05/2005
 
JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, Bank Tabungan Negara tidak akan dilebur dengan bank mana pun. Bank BTN justru diarahkan menjadi satu bank yang tetap focus terhadap penyaluran kredit perumahan. Penegasan ini disambut positif kalangan pengembang yang tergabung dalam pengurus Real Estate Indonesia.             Penegasan Wapres itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (PP REI) Lukman Purnomosidi dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/5) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Jusuf Anwar ikut mendampingi Wapres.             Sebagai bank yang membiayai perumahan, kapasitas BTN justru harus ditingkatkan lagi agar lebih banyak kredit perumahan yang bisa disalurkannya. “ Tadi dijelaskan Wapres bahwa pemerintah belum memutuskan ke mana arah BTN. Akan tetapi, satu hal yang pasti dijelaskan Wapres adalah bank tersebut tetap menjadi bank yang khusus untuk perumahan dan kapasitasnya akan ditingkatkan. Jadi, tidak dilebur oleh bank mana pun, tetapi tetap sebagai bank berdiri sendiri,” ujar Lukman.             Ditanya arti peningkatan kapasitas BTN bermakna pemerintah akan meningkatkan permodalannya, Lukman mengatakan, Wapres tak merincinya. “Kami tadi justru mengusulkan peningkatan permodalan BTN. Untuk membuat cakupan bank tersebut besar dan memiliki manajemen yang lebih baik lagi, diusulkan supaya dilakukan penawaran perdana sahamnya kepada public (initial public offering/IPO),” lanjut Lukman.             Mengenai proposal yang pernah diajukan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) ke pemerintah untuk menggandeng Bank BTN, Lukman menyatakan, itu usulan biasa saja. “Mau tidaknya ‘dilamar’ kan tergantung pemiliknya, yaitu  pemerintah.             Menurut Lukman, selama 33 tahun DPP REI, BTN yang paling aktif mendukung pembiayaan pembangunan dan kepemilikan perumahan. Porsinya sampai 90 persen dari total yang diperlukan. “Padahal, tercatat adalah lebih dari 30 bank yang telah menandatangani kerja sama penyaluran pembiayaan perumahan dengan pemerintah,” lanjut Lukman.             Bank Fokus             Di tempat terpisah, Direktur Utama BTN Kodradi mengatakan, bank yang dipimpinnya masih tetap masuk dalam persyaratan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). “Bank yang harus merger adalah bank yang belum memenuhi persyaratan API. Kalau bank saya sudah masuk persyaratan,” katanya di sela-sela penandatanganan kerja sama sistem pelayanan online dengan PT Pos Indonesia.             Ditanya pilihan yang lebih menguntungkan kalau menjadi bank fokus atau bank hasil merger, Kodradi mengungkapkan, bank fokus, nasional, maupun internasional sama-sama menguntungkan. “Tapi bagi Bank BTN, insya Allah (lebih menguntungkan menjadi) bank focus karena mampunya demikian. Jadi BTN adalah bank fokus perumahan menengah ke bawah, tapi cakupan nasional,” katanya.             Kodradi juga menjelaskan bahwa saat ini BTN sudah memenuhi persyaratan modall minimum perbankan seperti yan gtertuang dalam API, yakni Rp 100 miliar sampai Rp 10 triliun pada tahun 2011. Modalnya saat ini sebesar Rp 1,2 triliun.             “Kalau mau meletakkan pada API, BTN sudah aman. Jelasnya, pada ketentuan API, bank dibagi menjadi bank internasional, nasional, fokus, dan dibawahnya bank lokal. Bank BTN sudah bank focus, dengan persyaratan modal Rp 100 miliar sampai Rp 10 triliun. Jadi sudah aman saya,” tegasnya.             Menurut Kodradi, bank yang perlu dimerger adalah bank yang belum memenuhi persyaratan API. Namun, API bukan selalu berarti merger dan akuisisi. “Jadi terserah anda sekarang, siapa yang belum memenuhi syarat. Kalau saya (BTN) sudah memenuhi syarat. Makanya jangan diganggu gugat. Yang penting, saya jalankan amanah sesuai yang seharusnya dilakukan.Ini demi kebaikan BTN  dan bermanfaat bagi masyarakatdan sektor riil,” tuturnya Syariah             Masalah konversi BTN menjadi bank umum syariah, menurut tanggapan Kodradi, langkah itu tergantung dari kebutuhan pasar dan selanjutnya diserahkan kepada pemilik saham. Dia menambahkan, pertengahan Maret lalu pihaknya telah menyerahkan program kerja BTN hingga tahun 2007.             “Dalam rencana bisnis tahun 2005-2007, ada opsi untuk berbisnis syariah. BTN telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk membuka usaha syariah. Saat ini sudah buka lima unit usaha syariah, dan sampai akhir tahun rencananya menjadi tujuh unit,” ungkapnya.             Sampai tahun 2007 diperkirakan BTN sudah dapat memiliki 20 usaha unit syariah (UUS). Sementara yang non syariah 44 unit. “Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sudah ada rencana menjadi 45 kantor cabang pada tahun 2005,” paparnya. Tunggu Pasar Normal             Mengenai rencana penerbitan obligasi XI sebesar Rp 750 miliar, Kodradi mengatakan, BTN akan menanti hingga tingkat suku bunga normal sehingga dapat memberikan kupon bunga yang tidak terlalu tinggi.             “Saat ini investor cenderung menawar dengan tingkat bunga diatas 12 persen, tentunya akan sulit laku apabila obligasi XI dipasarkan saat ini karena tingkat bunganya dibawah itu.” Biaya Tinggi             Dalam laporannya kepada Wapres, Lukman menyatakan, pihaknya pesimis akan pencapaian taeget pembangunan 225.000 unit rumah sehat sederhana (RSH) untuk tahun 2005 ini. Bahkan bisa dibawah tahun lalu yang hanya mencapai 75.000 unit RSH.             “Hal itu karena empat masalah pokok yang dihadapi pengembang, dan sangat memprihatinkan pengurus REI. Empat masalah itu adalah pembiayaan pembangunan perumahan, perizinan, pertanahan, dan kelistrikan,” kata Lukman.             Mnegenai belum terbentuknya lembaga pembiayaan sekunder perumahan (secondary mortgage facility/SMF), menurut Lukman, Menkeu akan menjanjikan terbentuk dalam tiga bulan ini.     
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130