Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Tetap Kucurkan Kredit Perumahan

Sumber: Harian Ekonomi Neraca, 21 Januari 2011
27/01/2011
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro menyatakan kredit BTN untuk sektor properti masih terus dikucurkan meskipun banyak daerah belum memiliki aturan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro menyatakan kredit BTN untuk sektor properti masih terus dikucurkan meskipun banyak daerah belum memiliki aturan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebanyakan daerah memang belum memiliki aturan tentang BPHTB, tapi banyak juga Pemda yang sudah punya aturan tersebut. Ada Pemda yang belum mengerti tentang pengelolaan BPHTB. Tapi ada juga Pemda yang malah sudah memiliki unit yang mengelola BPHTB," jelas Iqbal kepada wartawan disela Seminar Outlook Ekonomi, Perbankan dan Properti 2011 'Prospek & Tantangan Industri Perbankan dan Perbankan 2011' di Yogyakarta, Kamis (20/1).

Menurut Iqbal, BTN akan hati-hati dalam menyikapi soal aspek legal. BTN juga tidak akan ceroboh dalam membuat kebijakan yang terkait dengan soal BPHTB. "Tapi bukti tentang kepemilikan memang tidak bisa diabaikan," kata Dia.

Iqbal menambahkan, BTN tetap melakukan transaksi properti meskipun mayoritas Pemda belum siap dengan aturan BPHTB. "Tapi jangan sampai semua masalah yang nanti muaranya diselesaikan dengan kebijakan bank. Karena kalau itu yang terjadi, berarti tidak sehat," terangnya.

Dia juga mengungkap, BTN tengah melakukan kajian dan menimbang-nimbang resiko dari kondisi yang terjadi saat ini.

Iqbal juga menyebut, BTN akan membuat strategi lain, misalnya mengucurkan kredit pada sektor-sektor usaha yang tidak terkait dengan aturan BPHTB. "Kami akan menyiapkan kebijakan bisnis yang tidak bergantung pada BPHTB," tuturnya.

Sementara itu, Mathius Jusuf, Direktur Agung Podomoro Group (APG), saat ini aturan BPHTB di daerah memang tidak jelas. Kondisi itu bisa mengganggu pencapaian target perbankan di daerah. Pasalnya, sulit merealisasikan transaksi jual beli.

Mathius menambahkan, sepanjang minggu pertama dan kedua Januari 2011, memang belum terjadi jual beli karena konsumen baru membayar uang muka (down payment/DP).

Dia menyebut, masalah belum adanya regulasi BPHTB di daerah harus selesaidalam kuartal pertama tahun 2011. Apalagi, ketiadaan transaksi bukan hanya merugikan dunia usaha saja, tapi juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Mereka akan kehilangan salah satu sumber pemasukan. Bukan hanya rugi karean BPHTB saja, tanpa transaksi juga tak ada pemasukan dari PPH," jelasnya.

Kendati aturan BPHTB belum ada, namun Mathius mengaku, transaksi tetap bisa dilakukan. Misalnya dengan pola pembayaran cash bertahap. kam
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130