PT BANK Tabungan Negara (BTN) Tbk akan melakukan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp. 750 miliar pada Oktober mendatang. Rencana itu mengulang langkah perseroan pada tahun lalu yang berhasil melakukan se kuritisasi asetnya sebesar Rp. 500 miliar.
Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah mengatakan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) kembali akan bertindak sebagai arranger sekaligus standing buyer dalam proses sekuritisasi ini. "SMF siap sebagai standing buyer. Namun, kalau melihat dari pernyataan beberapa investor, saya sangat optimistis (akan terserap pasar) karena menurut mereka performance-nya bagus. Mereka sekarang sudah yakin," papar Evi di sela diskusi panel Efek Beragun Aset KPR BTN ke-3 Tahun 2010 di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Direktur Utama SMF Erica Soeroto telah menyambut baik langkah BTN ini dan menyatakan siap bila BTN ingin meningkatkan nilai aset yang akan disekuritisasi. Yang disepakati Rp. 750 miliar, kalaupun ada peningkatan akan kita layani, ujarnya beberapa waktu lalu.
Evi menambahkan, saat ini total aset KPR BTN yang siap disekuritisasi mencapai Rp. 8 triliun. Sementara itu, terkait dengan penyaluran KPR bersubsidi, Evi menyatakan bahwa BTN siap mengucurkan KPR bersubsidi dengan pola subsidi baru berupa fasilitas likuiditas (FL). Namun, BTN masih menunggu turunnya petunjuk teknis dari pemerintah.
Seperti diketahui, subsidi pe rumahan berupa fasilitas likuiditas telah dicanang kan bersama oleh Menteri Peru mah an Rakyat dan Menteri Ke uangan baru-baru ini untuk menggantikan pola subsidi perumahan yang lama berupa subsidi uang muka dan selisih bunga.
Menurut Evi, saat ini sudah sekitar 50 ribu hingga 60 ribu rumah (landed house) dibiayai dengan skim KPR bersubsi di lama. Sementara itu, untuk ru sunami, belum ada yang di realisasikan karena masih menunggu petunjuk teknisnya.
“Prinsipnya BTN siap mengucurkan KPR dengan fasilitas likuiditas. Kalau memang bisa disampaikan ke kita, kita akan cepat, tegasnya.
Untuk mempersiapkan itu, Evi mengungkapkan BTN sudah melepas obligasi senilai Rp. 1,6 triliun. Dana itu yang nan tinya akan digabung dengan dana fasilitas likuiditas yang disiapkan pemerintah.
Kalau pemerintah menyediakan Rp. 2,6 triliun, berarti dana tambahan untuk FL sekitar 30% lagi atau Rp. 800-an miliar.
Dana itu sudah kita siapkan,†ujarnya. (*/E-3)