BTN patok kredit rumah tumbuh 27%

New Page 1 SEMARANG: PT Bank Tabungan Negara (BTN) pada 2008 menaikkan plafon pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 27% menjadi Rpl0,04 triliun, untuk mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan di berbagai daerah. Dana pembiayaan yang dialokasikan untuk tahun depan itu, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun ini yang hanya Rp8,l triliun 110.000 unit rumah. Target pembangunan rumah juga mengalami peningkatan menjadi 150.000 unit dari berbagai tipe, termasuk rumah susun. Dirut BTN Kodradi mengatakan meski kondisi perekonomian tahun depan masih belum bisa diprediksikan, akibat dampak kenaikan harga minyak dunia. Namun, BTN tetap optimistis pembiayaan KPR tetap akan tumbuh. Sensitivitas pasar, lanjut dia, terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia sudah mulai menurun, masyarakatpun sudah mulai terbiasa dengan kondisi perekonomian saat ini, sehingga minat beli perumahan kembali akan bergairah. "Masyarakat mulai terbiasa dengan kondisi gejolak ekonomi, buktinya setiap tahun KPR terus mengalami pertumbuhan yang menggembirakan," ujarnya pekan ini. Dia menambahkan prospek bisnis properti sektor perumahan masih tetap membaik, yang didukung oleh turunnya suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 8%, sehingga mengindikasikan bahwa fungsi BI mampu mengendalikan inflasi. "BI rate turun dari 8,25% menjadi 8%, ini dipastikan akan diikuti oleh punurunan bunga kredit perbankan, yang akan mampu menarik minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan KPR," tutur Kodradi. Pembiayaan untuk KPR bersubsidi, BTN akan mengalokasikan dana sebesar Rp800 miliar, hampir sama nilainya dengan subsidi dari pamerintah sesuai Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 senilai Rp800 miliar. Tidak naik Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy'ari mengatakan pemerintah belum merencanakan untuk menaikkan harga jual rumah RSH. "Kini masih melihat langkah efisiensi yang dilakukan oleh pengembang untuk mendapatkan keuntungan berhasil atau tidak."Menurut dia, para pengembang masih bisa melakukan efisiensi biaya pembangunan rumah, antara lain soal biaya perizinan yang dianggap mahal. (Bisnis Indonesia)