Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Bank Enggan Bangun Perumahan Rakyat?

28/01/2008
 
New Page 1 Perilaku perbankan saat ini semakin jauh saja dari sifat-sifat hakikatnya, yaitu mengangkat harkat hidup orang miskin. Bank cenderung tidak lagi menjadi lembaga intermediasi dana antara pihak yang kaya yang kelebihan dana dan pihak miskin yang kekurangan dana. Dana yang dihimpun perbankan cenderung hanya berputar-putar di lingkungan orang kaya. Tengok saja nasib para pengusaha mikro dan kecil di negeri ini. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 40 juta usaha. Namun, yang mendapat akses pembiayaan dari bank tak lebih dari seperempatnya saja. Itu pun setelah mereka berjuang setengah mati untuk mendapatkannya. Persyaratan yang berbelit-belit, terutama soal agunan dan suku bunga yang teramat tinggi, mengurungkan niat mereka untuk mengajukan pinjaman ke bank. Padahal, mereka sangat membutuhkan dana untuk modal kerja agar usaha tetap jalan dan dapur tetap mengepul. Akhirnya, terpaksalah mereka menerima tawaran tengkulak yang bunganya sangat mencekik. Di sisi lain, bank dengan mudah menyalurkan pinjaman miliaran rupiah kepada orang-orang kaya yang memiliki usaha sukses. Orang-orang atau perusahaan-perusahaan kaya itu mampu memberikan jaminan yang memadai kepada bank sehingga bank merasa aman. Pengusaha itu dinilai juga memiliki risiko yang kecil karena perusahaannya diperkirakan tetap eksis dalam waktu lama. Padahal kalau mau ditelaah lebih jauh, sungguh pengusaha itu bisa memutar roda usahanya sendiri tanpa meminjam kredit dari bank. Perbankan masa kini memang tidak mau repot. Daripada susah-susah membina pengusaha mikro dan belum jelas keuntungan yang bakal diterima, lebih baik dekati saja pengusaha besar. Lalu, di manakah keperpihakan bank kepada rakyat kecil? Bukankah kesinambungan bank dilihat dari bagaimana mereka membina pengusaha-pengusaha mikro, membesarkannya hingga mereka loyal dan menjadi mitra jangka panjang bagi bank? Tidak adanya keberpihakan bank kepada rakyat kecil juga terlihat dari minimnya bank yang mau menyalurkan kredit untuk perumahan rakyat bersubsidi atau rumah sederhana sehat (RSH) yang harganya di bawah Rp 50 juta. Dari 132 bank umum yang beroperasi di Indonesia, praktis hanya satu bank, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), yang tetap konsisten menyalurkan pembiayaan RSH. Sementara itu, perbankan gegap gempita menyalurkan kredit perumahan komersial yang harganya Rp 150 juta-Rp 500 juta. Data menunjukkan posisi kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) komersial per Agustus 2007 mencapai Rp 86,27 triliun, tumbuh 26,4 persen atau Rp 18,03 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Bank tidak peduli apakah debitor KPR komersial benar-benar membutuhkan rumah atau tidak, mengingat banyak di antara mereka yang sebenarnya telah memiliki rumah. Sebagian besar debitor KPR komersial membeli rumah hanya untuk investasi, yang lalu akan dijual ketika harganya sudah melambung tinggi. Ini amat kontras dengan orang miskin yang benar-benar membutuhkan rumah, dalam arti untuk berlindung secara layak dari terik matahari dan dinginnya malam. BTN, sebagai satusatunya bank yang menyalurkan kredit RSH, jelas memiliki keterbatasan. Mereka hanya mampu membiayai RSH sekitar 100.000 per tahun. Ini sangat jauh dari kebutuhan RSH yang diperkirakan mencapai 600.000 per tahun. Alhasil, setiap tahun orang miskin yang tidak memiliki rumah semakin menumpuk. Padahal, rumah sejatinya merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Tanpa rumah, manusia bisa dikatakan belum hidup sebagai manusia. Kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa jelas dibentuk di bawah atap rumah. Semakin layak tempat hunian, dipastikan akan semakin berkualitas hidup keluarga tersebut. Keluarga yang berkualitas akhirnya membentuk kehidupan bangsa yang semakin baik. Di bawah atap rumah yang layak huni, anak-anak bisa belajar dengan baik menyi apkan masa depan untuk dirinya sendiri dan bangsanya. Tahun 2008, BTN menyiapkan dana sekitar Rp 3,4 triliun untuk membiayai 125.000 RSH. Kredit RSH disalurkan menggunakan pola subsidi. Nasabah cukup membayar bunga 5 persen 9 persen per tahun. Adapun selisihnya dengan bunga pasar, yang saat ini berkisar 15 persen, ditalangi APBN. Berpihak Tanggung jawab untuk menyediakan rumah memang bukan tugas perbankan. Negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menyediakan rumah untuk rakyatnya. Akan tetapi, bank dengan fungsi intermediasinya tetap memiliki peran dan tanggungjawab yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, mengatakan, perbankan pada dasarnya juga berpihak kepada rakyat kecil karena mereka biasanya menjadi pilar perekonomian suatu bangsa. "Berbicara tentang kredit, pasti berbicara tentang margin keuntungan dan risiko. Kenyataannya, kredit RSH memiliki keuntungan yang tipis namun berisiko besar. Ini jelas bukan sesuatu yang diinginkan bank," katanya. Tidak terlalu menguntungkan karena suku bunganya tidak terlampau tinggi, tetapi biayanya relatif mahal mengingat harga RSH hanya Rp 49 juta. Jika volumenya tidak besar, skala ekonomi tentu tidak tercapai. Selain itu, risiko kredit RSH juga tinggi karena tiadanya jaminan dari debitor. Dampaknya bank harus mencadangkan provisi untuk mengimbangi risiko. Provisi ini menjadi beban bank karena ada dana yang tertahan dan tidak bisa diputar sebagai kredit. Debitor RSH pun tergolong berisiko tinggi mengingat sebagian nasabah tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun memiliki pekerjaan, umumnya sebagai buruh pabrik yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Bank semakin enggan menyalurkan kredit RSH karena pencairan subsidi dari pemerintah juga kerap menimbulkan masalah. Apalagi, subsidi dibayarkan di belakang, yang artinya bank harus menombok terlebih dahulu. Menurut Ryan, untuk menurunkan risiko kredit RSH, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melonggarkan aturannya. Ryan mengusulkan agar aturan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk kredit RSH ATMR diturunkan, dari 40 persen saat ini menjadi 25 persen. ATMR merupakan nilai eksposur kredit dikalikan bobot risiko. Penurunan ATMR berarti membuat bank memiliki kemampuan menyalurkan kredit lebih banyak tanpa harus menambah modal. Dampaknya, bank memiliki ruang gerak yang relatif besar untuk memacu kredit RSH. Dengan margin yang tipis sekalipun, bank tetap bisa meraup untung. Dari segi teknis, bank tidak kesulitan menyalurkan kredit RSH. Sebagian besar bank telah terbiasa menyalurkan kredit konsumsi di bawah Rp 50 juta, untuk sepeda motor misalnya. Ekonom BRI, Djoko Retnadi, mengatakan, minimnya penyaluran kredit RSH bukanlah persoalan ada atau tidaknya keberpihakan bank kepada rakyat kecil. Menurut ia, kredit RSH memiliki keahlian dan penanganan khusus yang tidak semua bank mampu melakukannya. "Agar tidak malah menimbulkan masalah, lebih baik serahkan saja kredit RSH pada ahlinya, yakni BTN," kata Djoko. Bank-bank lain, kata Djoko, tidak memiliki infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung bisnis kredit RSH. (Kompas)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130