Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Bapertarum Hentikan Bantuan Rumah Buat PNS

25/11/2008
 
New Page 1 Setelah bunga kredit pemilikan rumah (KPR) melonjak, giliran konsumen rumah bersubsidi khususnya pegawai negeri sipil (PNS) terhadang masalah. Mulai bulan November, PNS tak lagi mendapat fasilitas pinjaman uang muka (PUM). INFORMASI ini disampaikan asosiasi pengembang Real Estate dalam pertemuan terbatas akhir pekan lalu. Pengembang mengeluhkan dihentikanya fasilitas PUM itu karena menghambat pasar pembangunan rumah bersubsidi. "Penundaan PUM untuk PNS akan berdampak pada berkurangnya daya beli PNS yang belum memiliki rumah," kata Ketua DPD REI Jakarta Setyo Maharso melalui pidato sambutan. Padahal, kata Setyo, sektor properti menghadapai kendala berat karena pihak perbankan menyetop pengucuran kredit. Sinyal itu dapat kita lihat dari naiknya suku bunga KPR rata-rata 15 persen. Kondisi ini jelas membuat pasar properti dalam negeri menjadi kurang bergairah. Padahal sektor properti sering diibaratkan sebagai lokomotif yang menggerakkan perekonomian sebuah negara. "Dengan bergeraknya properti, maka otomatis bisnis ikutannya juga akan bergerak. Ini juga berarti menggerakkan sektor riil," katanya. Menanggapi itu, Kepala Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Alisjahbana membenarkan adanya penghentiaan pemberian PUM untuk PNS terhitung 10 November lalu. "Saya sedang di Bandung membahas ini. Semalam saya bertemu dengan Bank BTN, Apersi dan Pemda Jawa Barat," kata Ali pada Rakyat Merdeka Jumat lalu. Ali mengakui penundaan PUM untuk PNS ini berdasarkan surat keputusan Menteri Perumahan Rakyat. Penundaan PUM ini menurutnya, telah melalui bayak pertimbangan. Bahkan hingga kini masih dalam penyempurnaan. "Saya tidak memiliki kompetensi untuk memberikan pernyataan secara gamblang. Hasil pertemuan dengan BTN, kami menyepakati perlu ada sosialisasi mengenai hal ini. BTN siap untuk memfasilitasi Apersi," kata Ali. Ali mengakui, pihaknya masih akan mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan REI cabang-cabang di regional IV, Jawa Barat. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Bapertarum Zulfi Syarif Koto mengatakan, penundaan ini sifatnya sementara. Penundaan ini tidak hanya pada pemberian PUM tapi juga PLK (Pinjaman Lunak Konstruksi). "Penundaan ini menunggu hingga Keppres baru turun. Keppres ini nantinya merupakan payung hukum terkait PUM dan PLK," jelasnya. Menurutnya, pada Keppres tahun 1994 lalu, yang tercantum hanya BUM (Bantuan Uang Muka) yang sifatnya hibah dan jumlahnya tidak terlalu besar. BUM yang diberikan Bapertarum sesuai dengan golongannya mulai dari Rp 1,2 juta. Rp 1,6 juta sampai Rp 1,8 juta per orang. Dijelaskannya, munculnya PUM dan PLK dari perjalanan dan proses Bapertarum setelah 1994. Namun sayangnya sejak perkembangan itu, belum ada payung hukum yang membahas secara detail terkait kedua hal ini. "Keppres yang baru ini akan segera turun, hampir semua pihak sudah menandatangani rancangan Keppres ini tinggal tunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan," ungkap Zulfi. Diyakininya, dampak penghentian PUM tidak signifikan karena tidak berlangsung lama. Namun untuk mengantisipasinya, sementara waktu dapat ditalangin oleh Pemda dan pengembang masing-masing. "Dapat berupa pinjaman atau bantuan," tambahnya. (Rakyat Merdeka)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130