Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Berat, Penerapan SPP di Bank Pelat Merah

27/09/2007
 
New Page 1 Jakarta, Probisnis RM. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi yang dimungkinkan dengan kewajiban penerapan kebijakan kepemilikan tunggal (Single Presence Policy/SPP). Pasalnya, penerapan SPP cukup berat dan secara regulasi bertentangan dengan aturan Bank Indonesia (BI) soal kepemilikan aset bank maksimal 20 persen. "Sementara kalau bank BUMN seluruhnya disatukan, asetnya bisa mencapai 38 persen," kata Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Perbankan Kementerian Negara BUMN Parikesit Suprapto kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Parikesit juga mengatakan, alternatif divestasi untuk menjual sebagian kepemilikan juga akan bertentangan dengan Undang Undang BUMN yang menyatakan bahwa suatu badan usaha dikatakan BUMN kalau kepemilikan pemerintah mencapai 50 persen lebih. "Kalau hanya 25 persen misalnya, itu artinya bukan BUMN dong. Jadi kita terus melakukan kajian, harusnya nanti seperti apa," ujarnya. Di sisi lain, lanjut Parikesit, juga berkembang diskursus agar pemerintah hanya memiliki dua bank, BRI dan BTN. Sementara bank pelat merah lainnya dijual saja ke publik. "Namun semua itu masih debatable. Kita masih mempertimbangkan berbagai aspek dan terus melakukan kajian khusus," cetusnya. Selain itu, berkembang juga pemikiran agar pemerintah hanya memiliki dua bank; bank khusus dan satu bank besar. "Opsi merger masih jadi opsi terakhir, mengingat kompleksitas yang ditimbulkannya sebagaimana pengalaman kita sebelumnya," tegasnya. Dia menambahkan, pihaknya terus mendorong agar bank-bank pelat merah bisa melakukan akuisisi agar dari sisi asset dan modal terus meningkat dan bisa go internasional. Diberitakan sebelumnya, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil meminta dispensasi bagi Bank BUMN supaya dikecualikan dari penerapan kebijakan kepemilikan tunggal perbankan nasional menjelang berakhirnya batas waktu penerapan kebijakan tersebut pada Desember 2007. Menurut Sofyan, sebenarnya ada dua opsi yang tersedia yaitu mengikuti penerapan kebijakan atau meminta dispensasi. Semula, kementerian BUMN menyiapkan dua opsi menyangkut kepemilikan sahamnya di sejumlah bank berupa penyiapan satu bank induk serta mendirikan perusahaan baru sebagai perusahaan induk (holding company) bank BUMN. Pemerintah sebenarnya memiliki empat pilihan menyikapi keluarnya aturan bank sentral mengenai kepemilikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal. Kebijakan kepemilikan tunggal mengikat para pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari satu bank. Para pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tinggal memiliki satu bank. Bank campuran, bank asing dan pemilik bank konvensional yang juga mengendalikan bank syariah dikecualikan dari ketentuan tersebut. IU
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130