Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Besaran Subsidi Perumahan Akan Ditinjau Kembali

03/03/2006
 
New Page 1 SOLO - Pemerintah akan meninjau kembali ketentuan yang mengatur nilai subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) bagi rumah sederhana sehat (RSH). Hal tersebut dikemukakan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari di Solo, Kamis (2/3). Namun, ia tidak menyebutkan alasan rinci dari peninjauan kembali ketentuan subsidi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut termasuk besaran baru yang kemungkinan akan diberlakukan. Padahal, akhir Desember lalu, Menpera baru saja menandatangani Peraturan Menpera Nomor 05/PERMEN/M/ 2005 yang di antaranya menetapkan peningkatan subsidi uang muka dan subsidi selisih bunga dari sebelumnya Rp 3 juta hingga Rp 5 juta menjadi Rp 5 juta hingga Rp 9 juta. Pada kesempatan yang sama, Menpera juga mengemukakan harapannya agar undang-undang yang mengatur tentang sekuritisasi dapat segera diterbitkan. Pasalnya, keberadaan undang-undang tersebut menjadi syarat agar PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dapat menerbitkan produk sekuritisasi. "Dengan terbitnya undang-undang sekuritisasi, SMF bisa mulai beroperasi di lingkungan pasar modal untuk mencari pendanaan," ujar Menpera. Hingga saat ini, RUU tentang sekuritisasi tersebut masih disiapkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum masuk dalam pembahasan DPR. Berdasarkan ayat 1 Pasal 20 Peraturan Presiden (Perpres) 19/ 2005, selama KPR yang diterbitkan oleh kreditor asal belum memenuhi syarat untuk dibeli, SMF diperbolehkan memberi pinjaman langsung kepada kreditur asal dengan jaminan aset keuangan. Namun, pada ayat 3 pasal yang sama, pinjaman tersebut paling lama hanya bisa diberikan tiga tahun sejak SMF berdiri. Yusuf berharap, SMF hanya meminjamkan dananya kepada bank-bank yang memiliki fasilitas KPR terutama KPR bersubsidi. "Ya, terutama bank penyalur KPR untuk rumah sederhana sehat (RSH) seperti BTN (PT Bank Tabungan Negara, red)," kata dia. Selain mendorong beroperasinya SMF, langkah yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat adalah memantapkan mekanisme pasar primer dan sekunder perumahan. "Untuk pasar primer, salah satu caranya dengan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di 24 provinsi. Kami ingin menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah," ujar Menpera. Dengan adanya persamaan persepsi, lanjut Menpera, pemda dapat memberi langkah nyata untuk menekan biaya ekonomi tinggi. Biaya-biaya yang dipungut oleh pemda, seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dianggap pengembang masih cukup membebani. Selain itu, Kemenpera akan mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan perumahan." Kami juga akanmeningkatan tabungan perumahan masyarakat dalam bentuk trust fund," ujar dia.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130