Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Buah relaksasi kredit

27/12/2007
 
New Page 1 Kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan Bank Indonesia tampaknya mulai membuahkan hasil. Hal itu, paling tidak, bisa dilihat dari data statistik Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan kredit yang dikucurkan perbankan pada sepuluh bulan pertama tahun ini. Beleid baru yang dikeluarkan pada triwulan pertama 2007 itu sendiri mencakup dua hal. Pertama, perubahan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit bagi pegawai/pensiunan. Kedua, penahapan penetapan kualitas yang sama untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada debitor atau proyek yang sama. Poin penting dari kebijakan tersebut antara lain batas maksimal penyaluran kredit (BMPK) untuk UKM yang dinaikkan dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar dan keputusan bahwa kredit sampai dengan Rp500 juta (kredit usaha kecil) tidak dikenakan prinsip penyeragaman kolektibilitas (uniform dassifica tion). Selain pengaruh kebijakan relaksasi, faktor penurunan suku bunga juga menjadi penentu kian derasnya kredit. perbankan. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terakhir yang dilakukan awal bulan ini, bank sentral menggenapi penurunan BI Rate dari 8,25% menjadi 8%. Hasilnya adalah selama periode Januari-Oktober 2007 perbankan mengucurkan kredit baru sebesar Rpl43,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 48% ata,u Rp68,6 triliun merupakan kontribusi bank swasta nasional. Empat bank persero Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN mengambil porsi 27% atau Rp38,25 triliun, bank asing dan campuran 14% (Rp20,6 triliun) dan Bank Pembangunan Daerah 11% (Rpl5,5 triliun). Dari angka-angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas kebijakan moneter mulai meningkat. Menjadi tugas Bank Indonesia untuk terus menjaga ritme penyaluran kredit yang sudah berjalan di relnya ini. Tentu, semangat untuk mendorong pengucuran kredit jangan sampai memperlemah fungsi pengawasan terhadap perbankan. Bila efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil juga bisa berjalan seiring dengan efektivitas kebijakan moneter, rasanya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih jalan di tempat. Masalahnya, seberapa efektif kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil memengaruhi perekonomian nasional? APBN yang selama bertahun-tahun menjadi stimulus sektor riil kini multiplier efeknya semakin mengecil. Pertama, kebijakan pengadaan barang dan jasa umumnya tidak merata sepanjang tahun, tapi menumpuk di akhir tahun. Kedua, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah kurang mendapat respons dari dunia usaha. Contohnya adalah terbitnya PP No. 1/2007. tentang perlakuan pajak penghasilan untuk investasi di sektor-sektor tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Hingga kini, rasanya belum satu pun perusahaan yang mendapat fasilitas tersebut. Bagaimana dengan kebijakan sektor riil? Usaha pemerintah tampaknya sudah sangat maksimal. Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, sampai mendapat julukan sebagai 'Menko Paket' karena seringnya paket kebijakan yang keluar dari tangannya. Meski demikian, sambutan dunia usaha tampaknya masih adem ayem. Ini pula yang menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah kucuran kredit perbankan yang meningkat itu jatuh ke sektor produktif atau konsumtif?
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130