Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


DPR Back-up Bank BUMN Dalam Penuntasan NPL

27/09/2007
 
New Page 1 Jakarta-Lambannya penyelesaian kredit macet (Non Performing Loan/NPL) bank-bank BUMN membuat DPR gerah juga. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan (PP) 33/2006 mengenai tata Cara Penyelesaian Piutang Negara / Daerah setahun lalu. Akar masalahnya dinilai karena adanya perbedaan pandangan dan interpretasi dari BPK dan penegak hukum. Karena itulah Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah mengatakan akan memberikan jaminan politik terhadap usaha penyelesaian kredit macet yang sudah clear and dean oleh manajemen bank BUMN. Dia meminta agar bank-bank BUMN tidak ragu lagi untuk mempercepat penyelesaian NPL dan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit kepada dunia usaha. Menurut Awal, berdasar peraturan itu, piutang yang terdapat di BUMN tidak lagi menjadi piutang negara. Pengelolaan dan pengurusan piutang BUMN dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya. "Dengan demikian berdasar peraturan yang ada, maka upaya penyelesaian piutang pada BUMN termasuk penyelesaian NPL di bank, berada pada masing-masing BUMN yang bersangkutan," kata dia saat diskusi implementasi PP 33 di Jakarta "Rabu (26/9). Selain PP33 dan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/2006 juga menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian NPL di bank-bank BUMN. "DPR sebagai pengawas,"katanya akan memantau implementasi peraturan-peraturan itu, dan diharapkan dapat dilakukan secepatnya." Untuk itu, perbedaan-perbedaan penafsiran perlu diselesaikan dalam forum diskusi sehingga tidak membuat manajemen bank menjjadi bingung untuk menyelesaikan NPL. Senada dengan Awal, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta direksi bank-bank BUMN untuk tidak takut dan ragu untuk mempercepat restrukturisasi kredit bermasalah (NPL). ''Mengutip arahan Bapak Presiden dalam BUMN Forum beberapa waktu lalu, Direksi tidak perlu takut dan ragu terhadap tuntutan hukum jika telah menjalankan amanah dengan baik dan tidak melanggar hukum," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekjen Depkeu, Mulia Nasution pada diskusi tersebut. Menurut Menkeu, guna memastikan bahwa perbankan BUMN melakukan persiapan yang proper dalam implementasi PP 33/2006 maka telah diamanatkan pembentukan oversight commitee bagi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. "Selanjutnya dengan keputusan bersama Menkeu dan Menteri BUMN dibentuk Tim Monitoring Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit .Bermasalah Bank BUMN," tegas dia. Menkeu meyakini bahwa pengendalian if siko bisnis dan hukum BUMN dalam kegiatan usaha yang dilakukan akan sangat tergantung kepada governance dan compliance perusahaan yang ditunjukkan oleh direksi dan komisaris perusahaan. Semakin tinggi direksi dan komisaris menjunjung governance dan compliance, semakin kecil potensi resiko yang ditanggung perusahaan khususnya resiko bisnis dan resiko hukum," katanya. Namun Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo meminta agar pemerintah menerbitkan keputusan tertulis yang berdasarkan kesepakatan bersama bahwa piutang BUMN bukan termasuk dalam piutang negara. "Bila perlu bikin MOU sehingga di kemudiarrhari'kita tidak dipersalahkan atas tindakan penyelesaian kredit macet bank BUMN," katanya di kesempatan yang sama. Sebelumnya bank-bank BUMN memang merencanakan pemotongan utang pokok untuk restrukturisasi kredit macet sebesar Rp 17,923 triliun milik 1,05 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang jumlahnya kurang dari Rp5 miliar. Jumlah Rp17,923 triliun itu terdiri dari sebesar Rp6,747 triliun di Bank Mandiri (88.000 nasabah), Rp2,212 triliun (24.000 nasabah) di Bank BNI, sebanyak' Rp7,939 triliun di BRI (796.000 nasabah), dan Rp 1,2 triliun di Bank BTN milik 138.000 nasabah.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130