Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Dan Pemerintah Pun Putihkan Kredit

22/10/2007
 
New Page 1 Pemerintah saat ini menyediakan dana yang besar bagi UKM. Pemerintah akan memberikan kredit kepada petani dan UKM dengan tanpa jaminan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah mulai Oktober ini akan melakukan pemutihan (haircut) terhadap kredit macet yang dilakukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). "Kalau para pengusaha besar dilakukan pemotongan utang (haircut) maka untuk UKM juga harus ada pemotongan itu. Meski terlambat lima tahun kita akan lakukan (pemotongan utang UKM) dan akan jalan mulai bulan ini," kata Wapres Kalla. Menurut Wapres, hal seperti itu harus dilakukan pemerintah agar tidak terus menerus membebani. Namun Wapres tidak merinci berapa besar kredit UKM yang akan diputihkan tersebut. Wapres juga menjelaskan pemerintah saat ini, menyediakan dana yang besar bagi UKM. Pemerintah akan memberikan kredit kepada petani dan UKM dengan tanpa jaminan. Kredit tersebut tambahnya akan dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo. Dengan demikian pemerintah memang menanggung dua pembiayaan. "Pemerintah ambil risiko yang cukup besar untuk itu namun itu harus dilakukan. Hanya dengan itu untuk mengerakkan ekonomi dan memberikan pemerataan kesejahteran pada masyarakat," kata Wapres. Wapres mengingatkan para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah agar terus menjaga semangat wirausaha bagi masyarakat. Menurut Wapres, setiap usaha yang dilakukan masyarakat secara tidak langsung pemerintah memiliki 35 persen saham. "Tugas pemerintah harus jaga spirit usaha, karena setiap usaha pemerintah punya saham 35 persen. Begitu usaha untung maka pengusaha harus bayar pajak 35 persen ke pemerintah, itulah saham pemerintah" kata Wapres. Meski begitu, wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla bagi pemutihan kredit macet usaha kecil dan menengah (UKM) harus didukung Pemerintah Kabupaten Karimun dengan asas proporsional. "Kami mendukung pelaksanaan wacana itu, tetapi harus tetap proporsional," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Proporsional yang dimaksud, katanya, pemutihan hanya untuk menjaga semangat debitur yang betul-betul pengusaha kecil dan tidak mampu lagi mencicil. Ia juga mengingatkan, tidak dapat dipungkiri kredit UKM juga dinikmati oleh kerabat dan kroni pejabat. Agar bisa mendapatkan kucuran kredit, mereka dianggap pengusaha kecil. "Apakah pemutihan kredit juga diberlakukan bagi pengusaha UKM 'siluman' yang seperti itu," ucapnya. Karena itu pemutihan perlu dilakukan secara profesional untuk memilah mana yang layak diputihkan dan mana yang harus tetap ditagih.Menurutnya dari total dana UKM yang dikucurkan Pemkab Karimun sejak 2002 hingga 2006 sebesar Rp18 milyar, hanya sebagian kecil yang dinikmati oleh masyarakat yang betul-betul sebagai pengusaha kecil. Rata-rata mereka mendapat kredit hanya sebesar Rp2 juta hingga Rp 5 juta. "Sedangkan yang mendapatkan kredit diatas Rp 10 juta hingga RpSO juta kebanyakan pengusaha kecil 'siluman'. Apakah pemutihan juga layak dilakukan bagi mereka yang merugikan keuangan daerah?," ungkapnya. Dia mengharapkan pengucuran kredit UKM yang tidak sesuai prosedur dan tidak tepat sasaran tetap harus diusut tuntas secara hukum agar ada efek jera bagi pelaku dan kejadian yang sama tidak terulang. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pekanbaru semester I tahun 2006 terdapat tunggakan kredit dari investasi jangka panjang kredit koperasi dan UKM Rp9,062 miliar yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Disambut Baik Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, beberapa departemen menyambut baik keinginan bankbank BUMN untuk melakukan program "hair cut" kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sekarang ini tercatat sekitar Rp! 7,9 trilliun. Suryadharma menjelaskan, departemen yang setuju dengan program haircut ini antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Departemen Keuangan. "Ada sekitar 147.000 UMKM yang menunggak utang mereka di bank pemerintah dengan nilai sebesar Rp! 7,9 trilliun," ujarnya dan menambahkan bahwa pemerintah pada prinsipnya setuju untuk melakukan restrukturisasi atas kredit macet UMKM di empat bank pemerintah. Program haircut ini hanya dapat dilakukan terhadap UMKM yang mempunyai NPL (kredit macet) di bawah Rp5 milyar. Ia menjelaskan, kredit macet yang dialamai oleh UMKM ini terjadi akibat kondisi perekonomian negara yang terpuruk di masa lalu, selain adanya persaingan usaha yang tidak dapat dimenangkan oleh pengusaha UMKM sendiri. Perbankan menilai bahwa kredit macet yang menghimpit UMKM tersebut masih dalam tingkat wajar. Karena itu, Suryadharma berpendapat harus ada keinginan dari pihak perbankan untuk melakukan "hair cut" agar UMKM tersebut dapat kembali bangkit. Ia mengatakan, bagaimana pun pemerintah harus menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kebijakan "hair cut" agar usaha untuk membantu dan memberdayakan UMKM dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, agar pengelola bank tidak tersangkut dengan aspek hukum, maka diperlukan kesatuaan pandangan antara penegak hukum dan pelaksana UU No.49 tahun 1960. Sedangkan Dirut BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN bertemu dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla untuk melaporkan program "hair cut" agar tidak terhambat dengan aspek hukum. Direktur Utama Bank BRI Sofyan Bashir mengatakan bahwa kebijakan mengenai hair cut disesuaikan dengan peraturan bank yang ada.("/rlndyro┬╗ndy>)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130