Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Dipacu, Pembangunan Rumah untuk Rakyat

18/09/2006
 
New Page 1 Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagian elite partai politik menghendaki adanya perombakan dan pergantian menteri dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Motifnya, ada yang sekadar meminta konsesi politik dan ada pula yang bertujuan untuk perbaikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Jika pun Kementerian Negara Perumahan Rakyat termasuk salah satu kementerian yang mau dirombak atau diganti menterinya, hendaknya komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak pudar. Dengan dihidupkannya kembali Kantor Menneg Perumahan Rakyat dalam pemerintahan sekarang, diharapkan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa terpenuhi. Demikian pula alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui subsidi selisih suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hendaknya tidak hilang. Melalui subsidi selisih bunga, konsumen dari kalangan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan para buruh golongan bawah yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan suku bunga KPR yang rendah. Misalnya, jika suku bunga KPR komersial di Bank Tabungan Negara (BTN) yang berlaku sekarang 15 persen per tahun, maka KPR yang dibayar konsumen yang membeli RSH hanya 10 persen dengan jangka waktu pembayaran selama 15 tahun. Yang menjadi masalah sekarang adalah alokasi dana untuk membantu pembiayaan RSH tersebut sering tidak terserap seluruhnya karena banyak faktor di luar kewenangan Menpera. Hal itulah yang menghambat pengadaan rumah murah yang layak dan terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Masalah tersebut, di antaranya, adalah penyediaan tanah murah untuk RSH, perizinan, pengadaan listrik, dan air. Menghambat pengadaan RSH Umumnya persoalan tersebut dihadapi langsung oleh para pengembang kecil di daerah-daerah yang biasa membangun RSH. Sebagian kalangan mungkin bisa menilai Menpera tidak mampu mengatasi masalah yang melingkupi persoalan perumahan, khususnya RSH. Akan tetapi, kalau kita mau obyektif, keadaan sekarang jauh berbeda dengan era rezim Orde Baru. Saat ini merupakan eranya otonomi daerah. Namun yang disayangkan, dampak negatif dari otonomi daerah itu adalah munculnya raja-raja kecil di daerah sehingga kondisi seperti ini sangat menghambat pengadaan RSH bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah. Sementara di era Orde Baru ketika pemerintahan masih sentralistik, semua program, termasuk pengadaan dan pembangunan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat (RS/RSS) bisa dikomando oleh pemerintah pusat melalui Menpera. Oleh karena itu, sangat wajar jika waktu itu sosok Menpera sepertinya lebih bertaring dibandingkan sekarang. Di era Orde Baru, target pembangunan RS/RSS sebanyak 100.000 unit per tahun nyaris bisa dicapai meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari ekses negatif. Misalnya, dana subsidi RSS sebagian dialihkan secara diam-diam untuk subsidi RS yang harganya lebih mahal agar pengembang bisa memperoleh marjin keuntungan lebih besar. Sejak kasus itu, distribusi dan pencairan dana RS/RSS ketika itu dilakukan dan dikontrol Departemen Keuangan. Sementara itu, sekarang ini terasa sangat sulit untuk bisa membangun RSH sebanyak 100.000 unit per tahun. Hal itu bukan karena dana subsidi (selisih bunga) tidak tersedia, tetapi karena tidak bisa terserap pasar. Artinya, meskipun permintaan terhadap RSH relatif besar (kebutuhan rumah sekitar 1 juta unit per tahun), pengembang tidak bisa memenuhinya karena banyak persoalan yang melingkupinya, seperti perizinan yang berbelit, harga tanah yang tinggi, dan pungli. Tidak memiliki komitmen Saat ini tidak semua pemda (bupati, wali kota, dan DPRD) di Indonesia memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pentingnya rumah murah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, para pengembang kecil di daerah cenderung menjalin kerja sama dengan TNI/Polri ketimbang dengan pemda. Seperti yang dilakukan pengembang di Jawa Timur, Adri Istambul Gayo. Dia lebih memilih kerja sama dengan Polda Jatim untuk membangun RSH di daerah Sidoarjo, JawaTimur. Pertimbangannya, kebutuhan rumah para prajurit TNI dan Polri relatif bisa dikoordinasi dengan baik dan teratur oleh komandan mereka masing-masing. Dalam suatu Rapat Kerja Daerah ke-1 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat beberapa waktu lalu, antara lain disebutkan bahwa pemda di Jabar, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dianggap tidak mendukung pengadaan rumah murah. Beberapa pengembang Apersi menilai kondisi tersebut merupakan hal yang ironis. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap rumah sebenarnya sangat tinggi. Dengan angka backlog (defisit rumah dibandingkan jumlah penduduk) 1,4 juta rumah, Jabar menjadi daerah yang kebutuhan rumahnya tertinggi di Indonesia. Sejumlah perizinan yang mesti diurus para pengembang RSH adalah izin lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IP-PL), dan berbagai perizinan lainnya. Hal itu membutuhkan biaya yang berlipat-lipat sehingga kalau dijumlahkan bisa mencapai 20 persen dari total biaya pembangunan rumah. Selama pengembang masih dianggap sebagai sapi perah, pungli masih akan tetap merajalela di daerah-daerah. Untuk itu, pemda di Jabar barangkali perlu meniru langkah positif yang sudah dilakukan daerah lain dalam menyederhanakan proses perizinan, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen, Mojokerto, Kalimantan Timur, dan Lombok Barat. Di daerah-daerah itu, biaya perizinan perumahan sudah mendekati nol. Seharusnya biaya perizinan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa ringan. Apalagi, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 telah memerintahkan agar rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di bebaskan dari biaya perizinan. Aturan tersebut sampai sekarang masih berlaku. Pembangunan rumah, khususnya RSH, selain mempunyai banyak keterkaitan dengan pemda juga instansi lainnya, di antaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di era seperti sekarang, bisa dibayangkan para pengembang kecil di daerah harus berhadapan dengan sekian banyak kursi dan oknum birokrat yang haus akan uang. Peran Menteri Negara Perumahan Rakyat di era transisi seperti saat ini perlu lebih kreatif dan memiliki ide serta langkah besar. Kalau misalnya membangun RSH terhambat perilaku korup para pejabat di daerah, Menpera harus berani membuat instrumen kebijakan tentang subsidi silang dalam pembangunan rumah. Dulu di era Orde Baru diberlakukan konsep pembangunan rumah 1:3:6. Ketika itu, pengembang besar yang membangun rumah dalam satu kawasan tertentu diharuskan untuk membangun satu rumah besar, tiga rumah menengah, dan . enam rumah sederhana. Sekarang pun, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Lukman Purnomosidi, bisa saja Menpera bersama menteri lain membuat instrumen kebijakan yang mirip seperti itu. Misalnya, dengan membolehkan orang asing memiliki rumah atau apartemen di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang hasil pungutan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang asing itu bisa digunakan untuk membantu program pengadaan RSH di berbagai daerah di Tanah Air.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130