Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Dorong Pasokan Rumah Sederhana dan Rusunami

12/06/2008
 
New Page 1 Dari Tambah Subsidi Sampai Bebaskan Pajak Oleh Kamsari Di penghujung masa jabatannya tahun depan, Menpera Yusuf Asyari bakal tancap gas menggenjot pasokan hunian. Dua jurus andalannya, pemberian dan penambahan subsidi, bakal habis-habisan digelar demi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah. Ibarat balapan formula satu, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asyari tampak mulai memasang gigi lima untuk mengejar target program kerjanya. Maklum saja, tahun depan, tahun 2009, masa kerja kabinet bakai berakhir. Suka tidak suka, kelar atau tidak kelar programnya, Menpera harus mundur dan memberikan tongkat estafet kepemimpinan di instansinya ke Menteri Perumahan penggantinya. Kecuali, kalau Presiden pemenang pilpres mendatang kembali memintanya menjabat menteri perumahan rakyat. Alhasil, Menpera pun bersiap melesatkan programnya sekencang mungkin. Konsekuensinya, program tersebut membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Sudah pasti imbasnya tak jauh dari urusan besaran anggaran. Mulai tahun depan, Kementrian Negara Perumahan Rakyat (Kemen-pera) memang meminta pemerintah mendongkrak jumlah anggarannya. Targetnya, untuk mempersempit jurang kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan rumah yang sudah membengkak hingga ribuan unit. Kondisi ini terjadi lantaran sejak krisis ekonomi tahun 1998, pasokan hunian murah namun layak dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) amat seret. Sepanjang lima tahun, rata-rata pasokan rumah sederhana sehat (RSH) yang baru tak sanggup menembus angka 100 ribu unit. Selain minimnya dana subsidi, daya beli masyarakat yang terjungkal dan rendahnya minat perbankan menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ikut memberi kontribusi pada seretnya pasokan hunian murah. Alhasil, pemerintah pun langsung mengumandangkan mega proyek pembangunan sejuta rumah, yang disusul oleh mega proyek lain, seribu menara rumah susun. Dengan duet mega proyek itu, pasokan RSH baru berhasil menembus angka 100 ribu pada tahun 2007 lalu. Pada 2008, pemerintah langsung memasang target tinggi, tahun ini harus ada pasokan rumah baru sekitar 135 ribu unit plus 50 menara rusun. Agar program itu tak hanya menjadi slogan kosong, pemerintah lewat kemenpera menggerojokan dana subsidi yang lumayan besar dan terus meningkat. Kalau dua tahun lalu angka subsidi perumahan masih dibawah Rp 500 miliar, maka mulai tahun 2007 subsidi perumahan yang disediakan untuk masyakat mencapai Rp 500 miliar. Bahkan, pada tahun ini subsidi perumahan yang disiapkan melesat menjadi Rp 800 miliar. Sejauh ini, penyerapan subsidi perumahan sudah mencapai sekitar 58 persen. Bagaimana dengan tahun depan? Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2008). Menpera mengusulkan anggaran untuk institusinya dan dana subsidi perumahan sebesar Rp 3,1 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 1,3 triliun untuk biaya operasional kantor kementrian negara perumahan rakyat, dan sisanya sebesar Rp 1,8 triliun untuk subsidi perumahan. Artinya, ada kenaikan subsidi perumahan sebesar Rp 1 triliun. Dengan modal subsidi perumahan sebesar Rp 1,8 triliun, tentu bakal lebih banyak jumlah rumah yang bisa dibangun dan dideliver ke masyarakat. Des, target program sejuta rumah dan seribu menara boleh jadi bakal mudah dipungkasi. Kebutuhan subsidi perumahan memang terus membengkak menyusul bakal mulai didelivernya pasokan rumah susun sederhana milik (rusunami) pada Agustus 2008. Artinya dalam dua mendatang, pemerintah sudah harus mengucurkan subsidi uang muka dan KPR bagi masyarakat yang akan membeli hunian tersebut. Dan tentu saja, jumlah subsidi yang dibutuhkan bakal membengkak seiring kian banyaknya rusunami dan Rsh yang akan masuk pasar. Apalagi, saat ini pemerintah dituntut kalangan pengembangan untuk menaikan harga jual rusunami seiring naiknya harga-harga komponen pembangun rusun. Padahal sebelumnya, pemerintah juga sudah menaikkan harga patokan RSH. Des artinya, kebutuhan dana untuk memberi subsidi di sektor perumahan memang amat banyak. Meski Menpera belum memberi sinyal bakal menaikan harga jual rusunami, namun tampaknya desakan pengembang, terutama pengembang milik pemerintah, Perum Perumnas, sulit untuk ditolak. Kalangan DPR sendiri ikut mendukung kenaikan harga rusunami. Menurut anggota panitia anggaran DPR yang juga anggota Komisi V DPR RI Enggartiasto Lukita, saat ini pembangunan rusunami sedang kencang-kencangnya. Kalau pemerintah tidak menaikan harga rusunami, maka pemerintah akan kehilangan momentum pembangunan rusunami. "Siapa yang mau membangun rusun kalau mereka harus rugi," tanya Enggar. Pernyataan Enggar memiliki nada yang sama dengan ungkapan Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arif. Menurutnya, Perumnas terpaksa harus melakukan cross subsidi dalam pembangunan rusunami. Subsidi silang itu berasal dari keuntungan yang didapat dari penjualan rusun non subsidi milik Perumnas. Kendati banyak permintaan untuk menaikan harga rusun, namun Menpera menilai, butuh kajian yang mendalam sebelum memutuskan untuk menaikan harga rusunami. Terkait dengan besaran anggaran perumahan pada tahun 2009, Enggar menilai, permintaan Kemenpera untuk subsidi perumahan amat wajar. Hanya saja, ada kendala yang akan mengganggunya, yaitu ketersediaan dana pemerintah. "Sebenarnya kenaikan subsidi perumahan tidak akan menajdi masalah jika lifting minyak Indonesia bisa sesuai target. Ini karena Menteri ESDM tak becus maka subsidi di sektor lain jadi terganggu," tegas Enggar. Biar tak kepalang tanggung, bukan hanya penambahan anggaran yang diminta Menpera. Dia menilai perlunya pembebasan BPHTB bagi hunian yang harganya sekitar Rp 60 juta. Karena kita memang ingin mendorong peningkatan pasokan di perumahan buat masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau rumah buat kalangan menengah dan atas sih, kita biarkan saja pada mekanisme pasar," jelasnya. Bukan hanya BPHTB, Menpera juga mendukung adanya penghapusan PPN bagi transaksi rusunami. Selama ini, RSH sudah dibebaskan dari PPn. Dengan banyaknya fasilitas dan dukungan pendanaan dalam penyediaan hunian murah, maka langkah Menpera untuk menuntaskan program kerja boleh jadi akan lebih enteng. Sayangnya, salah satu komponen yang diharapkan bisa mendukung kinerja Menpera dalam penyediaan hunian murah, yaitu PT Sarana Multi-gnya Finansial (SMF) belum juga bisa maksimal kerjanya. Susahnya, Menpera tidak punya tools untuk mendorong kinerja SMF. "Habis SMF kan hanya keponakan kami, bukan anak kami. Kita hanya menerima beneficiary dari keberadaan SMF,"jelas Menpera. Boleh jadi, nada tersebut menyiratkan kekecewaan Menpera terhadap kinerja SMF. Namun, lembaga keuangan itu juga tidak tinggal diam berpangku tangan. Pekan lalu, SMF mulai menggalang kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Mungkin saja, kerjasama dengan BTN akan mengawali langkah SMF dalam membantu penyediaan hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.* (Harian Ekonomi Neraca)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130