Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Draf kepemilikan properti oleh asing dipercepat

04/06/2008
 
New Page 1 Bisnis Indonesia JAKARTA DPP Realestat Indonesia (REI) segera menyelesaikan dokumen teknis aturan kepemilikan properti asing di Indonesia kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat paling lambat dua bulan ke depan agar bisa disahkan menjadi aturan legal secepatnya. Wakil Sekjen DPP REI Tigor G.H. Sinaga mengatakan organisasi itu masih membahas intensif mengenai beberapa poin yang krusial seperti batasan aset calon konsumen asing yang boleh membeli properti, kemudian kewajiban membangun rusunami bagi pengembang yang berhasil menjual propertinya ke pembeli asing. "Kami masih membahas dan mensosialisasikan kepada pengembang dan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Kemenpera sudah menunggu draf teknis ini agar bisa dijadikan sebagai acuan sebelum dibuat aturan," katanya kepada Bisnis, kemarin. Tigor mengemukakan poin penting yang mengemuka dalam pembahasan di internal REI dengan berbagai lembaga adalah kemudahan prosedur dan persyaratan pembelian properti oleh asing. Usulan sementara adalah investor atau pembeli asing yang boleh membeli properti di Indonesia harus mempunyai aset atau kekayaan minimal Rp2 miliar. Hak pakai atau hak milik diusulkan maksimal 70 tahun. "Tetapi yang perlu dipertajam lagi adalah persyaratan administrasi pembelian, seperti visa, izin kunjungan, atau izin kerja. Prosedur ini harus dipermudah agar banyak asing yang berminat membeli properti di Indonesia," jelas dia. Usulan lainnya, kata Tigor, pengembang akan diwajibkan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) atau sewa (rusunawa) setelah berhasil menjual properti ke asing dalam jumlah tertentu. Hingga kini, persyaratan membangun rusunami oleh pengembang ini masih dikaji secara mendalam. Dia menambahkan secara umum para pengembang setuju jika diwajibkan membangun rusunami setelah berhasil menjual produk propertinya ke asing dalam jumlah tertentu. Konsep ini hampir sama dengan kebijakan 136 dalam pembangunan rumah hunian. Dalam konsep tersebut, pengembang diwajibkan membangun enam rumah sederhana, tiga menengah, jika membangun satu unit rumah mewah. REI juga sedang mensosialisasikan rencana tersebut kepada pengembang, Badan Pertanahan Nasional, dan konsumen untuk menghindari kesalahan pemahaman. Tigor mengemukakan usulan pembelian properti oleh asing ini bukan seperti menjual negara kepada asing. "Pemahaman ini harus dihindari. Kami akan terus menyosialisasikan agar tidak ada yang berprasangka buruk mengenai rencana ini," katanya. Dampak ekonomi Menurut dia, masuknya konsumen asing ke Indonesia akan memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Konsumen asing akan merasa punya jaminan tinggal di Indonesia, sehingga dia akan leluasa menghabiskan uangnya di Tanah Air. Pada akhirnya, ujar Tigor, kepemilikan asing ini akan memberikan dampak domino terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Menurut dia, saat ini sudah banyak orang asing yang menyewa properti di Indonesia untuk jangka waktu 50 tahun hingga 100 tahun untuk kepentingan bisnis, usaha, ataupun rumah tinggal. Kondisi ini merugikan negara karena hanya menguntungkan sejumlah pengusaha tertentu. Yang terjadi, mereka tetap bisa memakai properti di Indonesia dalam tempo lama, tetapi negara kehilangan pemasukan. Konsep ini harus diperbaiki," katanya. (20) (redaksi@bisnis.co.id)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130