Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


HPL Rusunami Tidak Relevan Lagi

07/07/2008
 
New Page 1 Jakarta-Belakangan ini, sejumlah proyek properti terkendala masalah administrasi pertanahan yang sangat kompleks, semisal Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang dianggap justru memicu konflik di kalangan masyarakat Pengamat properti Ali Tranghanda menyampaikan, pengaturan HPL menjadi salah satu kendala kemajuan bisnis properti, seperti pembangunan apartemen berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang dibangun di atas HPL. Seharusnya, ini menjadi tanggung jawab pengembang (developer) untuk memberitahukan kepada konsumen status tanahnya pada awal transaksi. "Konsumen jangan dibohongi, tetapi harus diberi pemahaman yang jelas mengenai HPL tersebut,"katanya saat dihubungi SH, Jumat (4/7). Bahkan, katanya, jika diperlukan HPL harus disosialisasikan melalui media sehingga konsumen merasa aman. Seperti kasus rusunami yang kerap terkendala masalah pembebasan lahan, ujarnya, HPL menjadi bom waktu yang cukup meresahkan. "Apalagi, rusunami merupakan tanah bersama," katanya. Direktur Lembaga Advokasi Konsumen Properti Erwin Kallo mengungkapkan, perlu adanya kajian ulang terhadap keberadaan HPL yang pada kenyataannya dianggap menimbulkan implikasi membingungkan di tengah masyarakat. "HPL sebenarnya sudah tidak relevan lagi, kalau sebatas untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah sudah ada UU Tata Ruang dan Otonomi Daerah," ujarnya saat diskusi properti terbatas, akhir pekan lalu. Pada hakikatnya, kata dia, HPL bukanlah hak atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 jo Pasal 16 UU Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, seperti halnya Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, melainkan merupakan pemberian pelimpahan sebagian kewenangan untuk melaksanakan Hak Menguasai dari Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UUPA kepada pemegang HPL. Menurut Erwin, HPL berkekuatan hukum untuk mengatur tata guna tanah tetapi bukanlah sebagai bukti kepemilikan. Dengan kata lain, ujarnya, menguasai tetapi bukan memiliki. Contohnya, kata dia, lahan bekas bandara Kemayoran yang oleh negara kewenangannya diberikan kepada Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK) berdasarkan Kepres No 53 Tuhun 1985 dan pelaksanaannya diberikan kepada Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Kompleks Kemayoran (DP3KK). Oleh karenanya, ia lanjutkan, setiap HGB yang diberikan kepada pihak ketiga wajib mendapat persetujuan atau rekomendasi, sepanjang tidak ada perubahanpenggunaan tanahnya. "Jadi, jelas fungsi persetujuan tadi sebagai fungsi kontrol dan tidak bersifat optimal dari pemegang HPL. Ia mengungkapkan khusus untuk rusunami, rekomendasi pemegang HPL seharusnya dihilangkan karena memiliki konsekuensi biaya yang cukup memberatkan. "Harus dibedakan dengan HPL umumnya, karena biaya cukup signifikan lima kali NJOP yang cukup besar," terangnya. Berbeda dengan HPL tanah Perumnas, kata dia, yang tidak perlu diperpanjang karena untuk perumahan rakyat, yang dengan sendirinya akan hangus dan bisa menjadi hak milik. Jika rusunami dibangun di atas HPL dan bekerja sama dengan pihak ketiga (developer) harus diurus ke HGB terlebih dahulu. Erwin juga menyatakan masalah HPL menjadi tanggung jawab pemerintah melalui lintas departemen antara BPN, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Sekretariat Negara. Dia menyebutkan sejumlah proyek yang terkendala HPL, yaitu Hilton, Mangga Dua, Kemayoran, dan Senayan. "Harus dicari formulasi yang tepat mengenai HPL, apakah eksistensinya masih diperlukan jika kenyataannya hanya merugikan karena termasuk biaya tinggi juga," tanyanya. Ia menegaskan, kalau pun ingin diteruskan, batasan aturan HPL harus disempurnakan dan disosialisasikan dengan baik. "Jangan sampai terjadi benturan di masyarakat, seperti yang selama ini terjadi karena ada salah pengertian tentang HPL," ujarnya.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130