Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Harga Rumah Sehat tidak Naik

22/09/2005
 
'Tahun ini pemerintah telah menaikkan harga RSh dari Rp36 juta menjadi Rp42 jutaper unit.' JAKARTA (Media): Pemerintah jamin harga rumah sederhana sehat (RSh) tidak naik tahun depan. Pasalnya, tahun ini pemerintah sudah menaikkan harga RSh, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. "Meski pemerintah akan menaikkan harga BBM lagi, harga rumah dipertahankan sebesar Rp42 juta," kata Menpera M Yusuf Asy'ary dalam acara Musyawarah Daerah REI ke-5 di Jakarta, kemarin. Tahun ini pemerintah telah menaikkan harga RSh dari Rp36 juta menjadi Rp42 juta per unit. Agar tahun depan harga RSh tidak terpengaruh kenaikan harga BBM, sektor primer dalam pembangunannya diefisienkan. Misalnya, biaya perizinan diturunkan dari 10-15% menjadi 5%. "Di beberapa daerah para bupati nya telah melaksanakan hal itu, seperti di Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatra Utara, Sulawesi Tengah. Upaya tersebut diharapkan dapat diikuti pemda lain," ujarnya. Bersamaan dengan hal itu, kenaikan subsidi selisih bunga tahun depan tidak akan direalisasikan. Kenaikan subsidi, akan direalisasikan berdasarkan perkembangan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap komponen harga rumah. Pasalnya, banyak komponen rumah tidak terpengaruh kenaikan harga BBM, di antaranya harga lahan yang tidak berubah. Saat ini di samping subsidi yang diberikan pemerintah, beberapa pemerintah daerah seperti Pekanbaru di Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB), mampu memberikan subsidi Rp10 juta per unit. Pemerintah yakin meski diperkirakan daya beli masyarakat menurun, pembangunan RSh akan melebihi tahun sebelumnya. Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan 225 ribu unit RSh yang terbangun pada tahun anggaran 2005. Sementara itu dari target rencanapembangunan jangka menengah (RPJM) 270 ribu unit, saat ini terealisasi 47 ribu unit, yang semua kreditnya berasal dari BTN. Pengoperasian lembaga pembiayaan sekunder perumahan (SMF) diharapkan mampu meningkatkan kemampuan BTN. Bila tahun ini BTN hanya mampu membiayai pembangunan 75 ribu RSh, pada 2006 dapat ditingkatkan menjadi 175 ribu unit. "Jumlah tersebut belum termasuk bank lainnya yang pasti akan tertarik memanfaatkan SMF," ujarnya. Pemerintah memastikan pada awal 2006 kredit mikro yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), serta bekerja di sektor informal dapat digulirkan. Dana tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan KPR di bank-bank penyalur KPR. Pemerintah akan menyiapkan dana pendampingan, sehingga bank tidak perlu khawatir bila dalam penyaluran kredit mengalami masalah. Rusun di Jakarta Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi mengusulkan kepada Pemda DKI, agar membuat program pembangunan 100.000 unit rumah susun dalam 10 tahun mendatang. Menurut dia, dalam program tersebut semua stnkcliuhlcr bisa dikerahkan dan didayagunakan bagi kepentingan pembangunan 100.000 unit rusun tersebut. "Sekarang ini, dorongan itu belum ada. Kalau pembangunan 100.000 unit rusun ini sudah menjadi program seperti pembangunan satu juta unit RSh, semua elemen bisa digerakkan," ujarnya. Terkait masalah keterbatasan lahan di Ibu Kota, pemda bisa memberikan insentif berupa subsidi air, listrik atau penyediaan prasarana dasar. "Usulan ini mungkin akan menjadi rekomendasi musda ke Pemda DKI," ujarnya. Sementara itu, Menpera M Yusuf Asyari mengatakan, pihaknya telah mengunjungi 13 provinsi untuk meminta kesediaan membangun perumahan, termasuk rusun. "Saya sudah keliling ke 13 provinsi dan bertemu dengan bupati dan wali kota. Kita melakukan koordinasi dan menyamakan persepsi agar pemda bisa langsung turun tangan, membantu penyediaan perumahan. Tanpa bantuan pemda, target pembangunan perumahan akan sulit diwujudkan," ujarnya. Terhadap permintaan tersebut, diakuinya pemda menanggapi positif. Bahkan, sejumlah daerah membebaskan biaya perizinan bagi RSh seperti di Kalimantan Timur dan Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan di Pati, Jawa Tengah, pemda setempat siap memberikan subsidi, di Lombok Barat, APBD setempat juga siap memberikan subsidi Rp10 juta tanpa bunga. Khusus di Jakarta, karena keterbatasan lahan, pihaknya tengah mencari konsep bersama Pemda DKI Jakarta agar swasta mau masuk ke dalam bisnis pembangunan rusun.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130