Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


IPO BTN Terancam Batal 15 BUMN Masuk Program Reguler Privatisasi 2007

12/02/2007
 
JAKARTA (Media): Keinginan PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk go publictehun ini terancam kandas. Pasalnya, pemerintah memutuskan menunda privatisasi bank pelat merah itu dan tiga BUMN skala besar lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Media Indonesia dari sumber di Kementerian Negara BUMN, Komite Privatisasi telah menuntaskan pembahasan program reguler privatisasi BUMN 2007 pada akhir Januari lalu. Namun di tengah proses tersebut, Kementerian BUMN menarik kembali usulan privatisasi terhadap BTN, PT Krakatau Steel (KS), PT Kertas Padalarang (KP), dan PT Dirgantara Indonesia (DI). Alasannya, masih perlu pengkajian mendalam mengenai sejumlah alternatif pelegoan empat BUMN, dengan kepemilikan saham mayoritas pemerintah itu. Seperti diketahui, BTN telah mengusung wacana pelepasan sahamnya kepada publik sejak beberapa tahun terakhir untuk ekspansi usaha, terutama guna merealisasikan proyek pembangunan satu juta rumah sederhana sehat. Belakangan, keinginan bank yang memiliki bisnis inti pembiayaan perumahan itu, menurut Dirut BTN Kodradi, telah direstui Komite Privatisasi. "Tapi meskipun pemerintah tidak mengusulkan, saya rasa akan ada desakan kuat dari DPR untuk privatisasi BTN sehingga bisa diusulkan melalui mekanisme nonreguler pada Komite Privatisasi," tutur sumber tersebut. Kendati demikian, dia khawatir penundaan rencana BTN masuk ke bursa saham akan menghidupkan kembali wacana akuisisi BNI atas BTN yang sempat menimbulkan kontroversi dua tahun lalu. Pasalnya, rapat umum pemegang saham (RUPS) BTN sudah membatalkan rencana penerbitan obligasiRpl triliun tahun ini, untuk membiayai ekspansi usaha perusahaan. Ketika dikonfirmasi mengenai penundaan privatisasi terhadap BTN dan sejumlah BUMN lainnya, Menteri Negara BUMN Sugiharto mengakui hal tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa program reguler yang telah diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tertanggal 31 Januari itu, bersifat dinamis dan fleksibel. "Jadi bukan berarti 2007 tidak ada lagi (privatisasi). APBN saja ada APBN-P. Bilamana studi detail dari berbagai altematif sudah dilakukan, Menteri BUMN bisa meminta Komite Privatisasi untukbersidang lagi untuk menambah dari yang sudah didaftarkan," kata dia. Lebih lanjut, Sugiharto menilai penundaan tersebut bukan merupakan persoalan besar karena tidak akan menimbulkan efek terhadap anggaran. "Harus diingat, dana privatisasi tidak semata-mata untuk APBN, tapi memperbesar usaha perusahaan," ujarnya. BUMN konsultan Selain empat BUMN tersebut, pemerintah juga menunda privatisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa konsultan. Antara lain, PT Indah Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, dan PT Bina Karya. "Semula ada rencana untuk privatisasi melalui penjualan saham kepada karyawan dan manajemen. Tapi sekarang ada pertimbangan kuat agar BUMN-BUMN konsultan ini diambil alih oleh BUMN Karya saja," ujar sumber tadi. Di sisi lain, Komite Privatisasi sepakat memasukkan 15 BUMN dalam program reguler privatisasi 2007. Enam BUMN yang akan dilepas dengan jumlah saham terbatas adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (maksimal 40%), PT Permodalan Nasional Madani (maksimal 30%), PT Jasa Marga (maksimal 49%), PT Wijaya Karya (maksimal 40%), PT Garuda Indonesia Airlines (maksimal 49%), dan PT Merpati Nusantara Airlines (maksimal 40%). Mekanisme pelepasan saham BNI diusulkan melalui divestasi saham pemerintah 20% dan penerbitan saham baru (right issue) 20% pada semester awal 2007. Dalam kurun waktu yang sama, Jasa Marga dan Wijaya Karya siap melepas sahamnya melalui pasar modal. Sedangkan Garuda, Merpati, dan PNM akan memperkuat permodalan perusahaan melalui mitra strategis. Sedangkan terhadap sembilan BUMN lainnya, seperti PT Cambrics Primissima, pemerintah memutuskan untuk menjual keseluruhan saham yang dimilikinya. Selain untuk memenuhi target righ tsizing jumlah BUMN dari 139 yang ada saat ini menjadi 85 BUMN, di waktu mendatang bisnis inti BUMN bersangkutan dinilai tak perlu lagi dimasuki pemerintah. (RA/E-2)  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130