Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Investment Grade Bakal Turunkan Bunga KPR

Sumber: Harian Ekonomi Neraca, 09 Februari 2011
10/02/2011
Masuknya Indonesia ke dalam kategori negara 'Investment Grade' bakal mendorong penurunan tingkat suku bunga (lending rate) Kredit Pemilikan Rumah (KPR), saat itu juga rezim suku bunga tinggi di atas dua digit akan segera berakhir.
 
Masuknya Indonesia ke dalam kategori negara 'Investment Grade' bakal mendorong penurunan tingkat suku bunga (lending rate) Kredit Pemilikan Rumah (KPR), saat itu juga rezim suku bunga tinggi di atas dua digit akan segera berakhir.

Saat ini kredit rating Indonesia tinggal dua langkah lagi menuju rating kredit kelas investasi atau investment grade sesuai Standard & Poor (S&P).

'Tingkat bunga tinggi tidak akan bertahan lama. Saya yakin dalam lima tahun ke depan akan ada perubahan signifikan, begitu credit rating kita meningkat tentunya lending rate juga akan terkoreksi," jelas Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Evi Firmansyah, di sela Seminar BTN Property Expo, di Jakarta Convention Center, Selasa (8/2).

Untuk itu, Evi berharap S&P segera mengkoreksi status investment grade Indonesia dari saat ini pada peringkat BB (dengan pandangan positif) menjadi A atau dalam tingkat investasi. "Kementerian Keuangan tentunya juga sudah memiliki strategi maupun target tertentu agar peringkat Indonesia bisa segera memasuki investment grade," jelas dia.

Perubahan peringkat investasi itu, imbuh Evi, otomatis membuat status surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia menjadi makin diminati, Dia pun optimistis status peringkat investasi Indonesia itu akan segera membaik seiring mulusnya kondisi makro perekonomian nasional. "Kondisi makro ekonomi kita saat ini kan dalam kondisi prudence. Setidaknya, dalam lima tahun mendatang situasinya akan terus membaik," terang Evi.

Membaiknya peringkat investasi Indonesia itu, lanjut dia, bakal berimbas pada penurunan tingkat bunga acuan (BI Rate). "BI (Bank Indonesia) tidak mungkin akan menahan suku bunga moneter di level tinggi ketika kondisi makro ekonomi terus membaik. Apalagi, jika peringkat investasi kita sudah membaik maka aliran dana masuk ke Indonesia tentunya akan semakin deras sehingga BI Rate tentunya akan terkoreksi secara alamiah," jelasnya.

Di sisi lain, perbankan dituntut untuk lebih efisien dalam kinerjanya agar rezim tingkat bunga tinggi bisa segera surut, "Jika kita bisa lebih meningkatkan efisiensi kinerja tentunya lending rate bisa lebih ditekan.

Saat ini margin (nett interest margin/NIM) BTN berkisar 5-5,5%. Kita akan terus menerapkan efisiensi agar cost of fund bisa lebih ditekan sehingga lending rate akan ikut turun," tutur Evi.

Seperti diketahui, baru-baru ini S&P memberi memberi peringkat BB (dengan pandangan positif) kepada Indonesia untuk utang dalam mata uang asing, atau dua level di bawah tingkat investasi. Sedangkan lembaga pemeringkat kompetitomya, Moody's juga mengeluarkan pandangan positif untuk utang mata uang asing Indonesia, dengan tingkat Ba2 (sama dengan S&P rating).

Dalam kesempatan itu, Evi juga mengaku optimis dalam 5 tahun mendatang. pola pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa dilakukan sekuritisasi asalkan rating perbankan naik dan bunga acuan Bank Indonesia stabil. "Ini sejalan dengan cita-cita kami yang ingin menjadikan BTN menjadi pabrik KPR," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Erica Soeroto mengaku khawatir kontribusi sektor properti terhadap perekonomian masih rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan Eropa, rasio pertumbuhan KPR terhadap PDB Indonesia masih paling rendah atau hanya sekitar 2% pada 2007. Padahal, rasio Malaysia telah mencapai 29%, Thailand 17%, China 12%, Belanda 99%.

Rasio pertumbuhan yang sangat rendah dinilainya karena industri properti di Indonesia masih belum efisien lantaran empat masalah pokok yakni tumpang tindihnya regulasi antara pusat dan daerah, harga bahan bangunan yang tak terkendali, sertifikasi lahan yang rumit, dan kurang optimalnya dukungan industri keuangan dalam bisnis mortgage.

Semua faktor itu dinilainya memicu high cost economy sehingga suku bunga KPR di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain sedangkan rasio daya beli masyarakat terus menyusut. "Pertumbuhan yang rendah ini karena di semua lini belum efisien," katanya.

Multifinance

Disisi lain, Erica juga mengungkap, skerna penerapan pembiayaan kredit pemilikan rumah dengan "pola sekuritisasi aset SMF telah diperluas ke perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk mendorong mereka berperan aktif menyalurkan FLPP.

Erica menjelaskan sampai saat ini penyaluran KPR masih didominasi perbankan. Pada saat yang sama, bank konvensional dan syariah belum menjadikan segmen KPR sebagai bisnis utama.

"Perusahaan multifinance regulasinya di bawah Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan). Untuk menggeser multifinance ke bisnis KPR dan FLPP tak mudah karena mindset mereka masih dibayangi bisnis otomotif," kata Erika.

Sejauh ini, terangnya, dari total 192 perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bapepam-LK baru sekitar empat perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan SMF dengan skema sekuritisasi KPR.

Keempat perusahaan itu adalah PT Financia Finance, PT Ciptadana Multifinance, PT MNC Finance, dan PT First Indo American Leasing (FIAL). "Mereka dapat pinjaman fix [tetap] selama 5 tahun," katanya.

Kepala Biro Investasi Bapepam-LK Djoko Hendrato memastikan perusahaan pembiayaan yang merambah bisnis KPR tak akan terkena regulasi giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia karena mereka tak menghimpun dana pihak ketiga.

Perusahaan pembiayaan dinilainya telah memiliki basis konsumen dan relative berkapabilitas baik. "Karena itu, pengaturan perusahaan pembiayaan langsung berada di bawah Bapepam-LK. Kami sudah berkoordinasi dengan BI. Perusahaan multifinance tak tunduk pada peraturan perbankan," katanya, Erica mengaku optimis perusahaan pembiayaan bisa menjalankan bisnis KPR dengan potensi pasar yang menggiurkan, terutama untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dengan plafon kredit antara Rp 20 juta Rp 50 juta, yang hingga kini masih dihindari perbankan.

Dengan semakin banyak pemain yang terjun ke bisnis KPR, dia yakin akan tercipta efisiensi dan kompetisi yang sehat sehingga suku bunga KPR bisa terkerek turun.

Dia mengatakan sekuritisasi merupakan model transaksi yang sangat tepat Transaksi sekuritisasi dilakukan dengan mengkonversi aset berupa tagihan KPR yang tidak likuid menjadi surat berharga (efek) yang likuid sehingga dapat diperdagangkan di pasar modal.

Pada tahun ini total sekuritisasi dan pembiayaan yang akan di salurkan SMF sebesar Rp 2,19 triliun. Dengan modal tersebut dia menargetkan penyaluran dana mencapai Rp 5,52 triliun atau setara dengan 170.000 KPR. Angka tersebut melonjak 67,27% dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana pada 2010 yang mencapai Rp 33 triliun atau setara dengan 94.536 KPR.

Sedangkan, total aset PT SMF hingga Desember 2010 mencapai Rp2,57 triliun, sedangkan ekuitas (modal internal) mencapai Rp 1,43 triliun.

Menurut Erica, SMF bertugas membangun pasar sekunder perumahan. Dalam membangunya. SMF mau mempertemukan pembeli dan penjual. Setelah modal sekuritas terbentuk, model tersebut ditawarkan ke bank dan investor lain. "Kalau maka mau, bisa bekaja sama dengan kami. Kalau sekarang baru BTN. Karena ini, kita belum bisa mengatakan pasarnya sudah terbentuk,"pungkas Dia. kam
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130