Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Iqbal: Pembiayaan Hunian Bersubsidi Masih Layak Bisnis

15/04/2008
 
New Page 1 Kamsari NERACA Jakarta-Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara menyatakan, bisnis pembiayaan hunian bersubsidi masih sangat layak secara bisnis. Itu sebabnya, B^N mengalokasikan kredit untuk tahun 2008 sebesar Rp 10 triliun dan Rp3,8 iliun diantaranya ditujukan bagi KPR bersubsidi. "Meski Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) menginginkan BTN sebagai ujung tombak pembiayaan hunian bersubsidi, akan tetap pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan bisnis," katanya di Jakarta, pekan lalu. Menurut Iqbal, pihaknya menjamin penyaluran kredit subsidi bukan semata-mata pertimbangan politis, tetapi karena BTN menganggapnya sebagai peluang pasar yang sejauh ini belum ada bank yang menggarap. Iqbal menambahkan, apabila subsidi yang disediakan pemerintah 2008 tinggal Rp298 miliar karena dari alokasi Rp600 miliar digunakan untuk menalangi tunggakan tahun 2007. Ia melihat pemerintah akan menepati janjinya untuk menyediakan kekurangannya dari dana APBN Perubahan. Oleh karenanya BTN berani mematok target KPR subsidi lebih tinggi untuk 2008. "Kami juga sudah punya bocoran bahwa pemerintah akan menambah alokasi subsidi 2008 melalui APBN Perubahan," ujarnya. BTN sendiri untuk kredit perumahan yang menjadi bisnis intinya dari target yang disiapkan Rpl0,04 triliun setidaknya sampai dengan Maret 2008 telah terealisasi Rp2,3 triliun. Sedangkan untuk RSH pada posisi yang sama telah direalisasikan Rp835,4 miliar dengan jumlah rumah sebanyak 20.817 unit. Iqbal mengatakan, BTN belajar pengalaman di masa lalu untuk tidak menunggu alokasi subsidi melainkan mengambil inisiatif untuk menyalurkan subsidi sesuai aturan yang berlaku baru ditagihkan kepada pemerintah. "Ini agar jangan sampai menimbulkan subsidi perumahan berkesan ada atau tidak ada (on/off) sehingga muncul ketidapastian dari pengembang dalam membangun RSH maupun Rusunami," kata Iqbal. Ia mengatakan, BTN tahun ini juga akan mulai melaksanakan sekuritisasi aset yang selama ini belum pernah berjalan. Sekuritisasi aset ini untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan. "Rencananya kami akan menggunakan fasilitas Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) karena prasarananya sudah mendukung," ujarnya lagi. Dalam kesempatan itu, Iqbal Latanro mengakui perlunya dilakukan perubahan dalam proses seleksi pemilikan Rusunami agar tidak terjadi salah sasaran. BTN sendiri telah diminta oleh Menpera agar menjadi ujung tombak dalam melakukan seleksi. Iqbal mengatakan, Rusunami dibangun dengan fasilitas pemerintah (subsidi) berupa kemudahan perizinan dengan syarat penghuninya masyarakat berpenghasilan Rp2,5 juta sampai Rp4,5 juta. Menurut Iqbal, BTN melakukan seleksi berdasarkan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya keterangan dari Kelurahan yang menjelaskan calon pembeli Rusunami belum memilik hunian bersubsidi. "Kami tidak mungkin melakukan investigasi jadi berpedoman pada dokumen Kelurahan," ujarnya. Kemudian untuk menghindarkan terjadinya jual beli dalam kurun waktu minimal lima tahun, BTN menyimpan sertifikat dari rumah subsidi tersebut. "Persoalannya kalau nantinya semua sertifikat disimpan di kami bisa-bisa BTN menjadi bank custodian," ujarnya. Seleksi juga dilakukan melalui proses wawancara meskipun dalam penjualan Rusunami ini diakuinya jumlahnya melonjak menjadi sekitar 2.000 pemohon KPR Rusunami. Menurut Iqbal 2000 pemohon kredit itu berasal dari Rusunami yang berlokasi di Cengkareng, Kelapa Gading, Cawang, Kebagusan, Ciputat, Daan Mogot dan Pulogebang. (Harian Ekonomi Neraca)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130