Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


JHT Bisa Jadi Jaminan KPR

17/05/2005
 
Kerjasama Jamsostek dengan BTN, Danamon, Mandiri, dan Bank Jabar   BANDUNG, (PR),-             Direktur UTama PT Jamsostek (Persero) Iwan P. Pontjowinoto mengatakan, peserta Jamsostek yang membutuhkan rumah nantinya bisa menjadikan kepersertaannya dalam JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai jaminan dalam memperoleh Kredit Kpemilikan Rumah (KPR) Pekerja Jamsostek.               Untuk mengurus penyaluran KPR Pekerja tersebut, Jamsostek melakukankerja sama dengan beberapa bank agar bisa menjangkau pekerja secara luas, dengan pengelolaan lebih professional. Bank yang sudah melakukan kesepakakatan kerja sama adalah BTN, dan Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Jabar.               “Jadi nantinya peserta Jamsostek yang memerlukan KPR, tinggal membawa dokumen JHT ke bank tersekat, yang bekerja sama dengan Jamsostek dalam program KPR Pekerja. Tak perlu jauh-jauh datang ke Jamsostek.”Katanya saat ditemui di acara REI akhir pecan lalu.               Dikatakan, pihaknya menginginkan sebanyak mungkin peserta JHT bisa mendapatkan KPR. Karena itulah untuk pekerja yang masa kepesertaaan JHT-nya belum memenuhi syarat, akan diupayakan tetap dapat mengikuti program KPR               “Semuanya sudah kita bicarakan dengan bank-bank yang bekerja sama dengan kita, termasuk maslah tabungan tersebut. Sekarang tinggal menunggu kesiapan jaringan teknologi informasinya di Jamsostek.Mudah-mudahan bulan Agustus bisa segera beroperasi,”katanya.   Perumahan Jamsostek                Menyinggung tingginya perhatian Jamsostek terhadap penyediaan perumahan bagi pekerja. Iwan mengatakan hal tersebut karena komitmen Jamsostek untuk mengelola dana-dananya dalam program yang bisa menyejahterahkan pekerja.               Menurutnya di luar program KPR Pekerja, Jamsostek juga mempunyai program DPKP (Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja ) . Program tersebut memberikan subsidi selisih bunga ,seperti yang diberikan pemerintah untuk KPR RSH (rumah sangat sederhana). Saat ini nilai DPKP yang ada sebesar RP. 150 miliar, namum Iwan beetekad untuk  terus meningkatnya di masa mendatang.               “Jika dari sisi demand-nya sudah oke, Jamsostek akan mendorong proses penyediaan rumahnya. Cita-citanya dalam 5 tahun kedepan akan berdiri Jamsostek Indah atau Jamsostek PErmai, yang pasti ada nama Jamsosteknya,”katanya.               Dijelaskan, untuk penyediaan rumah tersebut,pihaknya akan membuka kerja sama dengan berbagai pihak. Terutama dalam hal penyediaan lahan dan pengembangannya menjadi perumahan. Karena Jamsosrtek dalam pembuatan perumahan tersebut, hanya akan bergerak dalam pembiayaannya.               “Misalnya saja, Pemkot Bandung nantinya menyediakan lahan, anggota REI yang mengembangkannya, Jamsostek lewat perbankan akan melakukan pengadaan pembiayaannya, “katanya.               Skema pembiayaan untuk pengadaan perumahan Jamsostek tersebut, menurut Iwan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara Jamsostek menempatkan dan di BNAk, membeli obligsi dari bank atau pengembang, ataupun dengan cara membeli SMF (Secondary Mortgage Facilities/Fasilitas pendanaan sekunder-red)               “Misalnya BTN yang punya banyak KPR Pekerja menjualnya ke SMF, lalu Jamsostek membelinya dari SMF. Yang pasti untuk ini kita tak akan pakai lagi MTN (Medium Term Notes). SUdah 4 direksi Jamsostek disidang gara-gara MTN ini, saya tak mau menjadi yang kelima,”katanya.               Ditambahkan, Jamsostek saat ini akan lebih memilih membeli obligasi dan meninggalkan MTN. Jadi, pengembang atau bank lebih baik memperbesarkan KPR-nya hingga bisa menerbitkan obligasi. Menurutnya Jamsostek pasti akan membeli obligasi tersebut.   Tidak “Overlap”               Sementara usai acara, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) M. Yusuf Asy’ari saat dimintai komentarnya mengenai rencana Jamsostek membuat perumahan sendiri,mengatakan tak ada masalah dan menyambut baik rencana tersebut.               Saat ditanya mengenai kemungkinan overlapping dengan peran Perumnas dalam penyediaan rumah. Menpera mengatakan hal tersebut tidak akan terjadi, karena Jamsostek dalam hal tersebut tidak berlaku sebagai pengembang seperti Permunas.               Sedangkan saat ditanya alasan tidak menjadikan Perumnas sebagai leading sector dalam “gerakan nasional sejuta rumah,”dan relative peran Perumnas dalam gerakan tersebut dibandingkan Jamsostek,  Menpera menjawbnya dengan singkat.”Buat saya siapa saja tak menjadi masalah. Yang penitng bisa tersedia rumah sebanyak mungkin unutk masyarakat,”katanya sambil bergegas menuju lift.   Dukungan               Sementara dalam acara Rakorbang, Gubernur. Dan Bupati / Walikota seJawa Barat, Menpera mengatakan bahwa pemerintahan di daerah harus berperan aktif dalam penyediaan RSH. Terutama dalam dukungan regulasi untuk pembangunan RSH ,baik dalam hal penyusunan RUTR( Rencana Umum Tata Ruang) maupun alam tekhnis perijinan pembangunan RSH.               Saya harapkan penentuan lahan yang akan dikembangkan unutk RSh dalam RUTR diperhatikan juga aspek kedekatannya dengan tempat kerja, dan masalah kelancaran transportasinya,”katanya.(A-135)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130