Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Jangan paksakan skema KIK untuk EBA

15/05/2008
 
New Page 1 Bisnis Indonesia JAKARTA Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) baru menuntaskan simulasi transaksi sekuritisasi efek beragun aset bersama dengan Dirjen Pajak Hasilnya transaksi efek ini tidak perlu dikenai pajak ganda. Namun, pelaku pasar mensinyalir peraturan yang mendasari kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset (EBA) tidak sesuai dengan praktik internasional. Untuk menggali lebih dalam. Bisnis berdialog dengan Direktur Utama Kiran Resources Subowo Musa yang mencermati perumusan peraturan KIK-EBA. Berikut petikan dia-logyang berlangsung akhir pekan lalu. Persoalan pajak ganda selama ini dinilai menyebabkan penerbitan EBA terhambat. Apa pendapat anda? Tidak ada masalah, mengingat transaksi KIK menurut peraturan memang tidak akan dikenakan pajak ganda karena tidak ada nilainya [iliquid]. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah sistemnya. Maksudnya? Dalam KIK, pembelian investasi kan berbentuk surat kontrak. Kalau EBA ini kan sekuritisasi aset piutang seperti kredit pemilikan rumah (KPR) yang nanti dialihkan ke pembeli. Bapepam-LK mengakalinya dengan membuatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada KIK Tiap kali emiten menerbitkan KIKEBA, NPWP akan dikeluarkan. Padahal, NPWP kan habis kalau orangnya mati. NPWP ini bisa disalahgunakan [emiten] tiap kali mereka melakukan sekuritisasi KIK EBA. Keputusan Bapepam-LK ini seperti menutup masalah dengan masalah. Jadi, peraturan KIK-EBA ini tidak sinkron? Banyak bentrokan antara peraturan Bapepam-LK dan UU Penanaman Modal. Mereka gampang saja bilang lex specialis lex generalis. Tapi masa semua peraturan dibegitukan, dijadikan pasal karet semua. Bagaimana dengan peran MI di KIK-EBA? Dalam sekuritisasi, kedudukan MI itu tidak ada. Skema KIK ini kan berlaku untuk reksa dana. Namun, di konsep KIK-EBA, MI ini dipaksakan ada sehingga sangat riskan.Dalam UUPM sudah jelas kewajiban Ml itu. Fungsi MI kan mengelola, mengoptimalkan, dan menghitung nilai aset berharga menjadi lebih berharga. Aset itu baru mendapat nilai jika diperdagangkan. Namun, untuk KIK-EBA, aset apa yang ditingkatkan? Kalau MI-nya bangkrut, apakah kontrak ini masih berlaku? Apa saran anda? Akui saja surat partisipasi, seperti pengakuan Bapepam-LK terhadap unit penyertaan/ UP [di KIK reksa dana]. Surat partisipasi ini memang tak bisa disebut sebagai unit penyertaan, karena merupakan surat bukti kepemilikan yang tidak terpisah. Ada perbedaan efek [underlying asset reksa dana] dan tagihan [underlying asset EBA]. Efek dibeli di bursa, sedangkan piutang dagang (account receivable/ AR) yang menjadi portofolio EBA tidak dibeli di bursa. Pembeli efek di bursa sudah menjamin keabsahan pembelian. Efek untuk reksa dana untuk dilepas secara bertahap. Tidak mungkin sekuritisasi AR diberikan bertahap, melainkan harus setiap hari. Jika tidak demikian, siapa yang mau bertanggung jawab ketika emiten bangkrut dalam sepekan? Penerapan struktur KIK untuk portofolio tagihan EBA menimbulkan masalah keabsahan perolehan dan kepemilikan. Syarat yang hams ada adalah jual-beli putus supaya risiko tidak ditanggung investor. Selain itu, efek UP reksa dana sudah diperdagangkan tetapi KIK-EBA belum diperdagangkan. Praktik internasional seperti apa? Dalam praktik sekuritisasi aset yang diakui dunia internasional, AR tidak dianggap surat berharga, melainkan surat partisipasi mereka yang membeli AR. Alasannya, AR seperti KPR memang tidak bisa diperdagangkan. Pewawancara Irvin Avriano Kontributor
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130