Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL BANK

26/06/2007
 
Pemerintah Kaji Opsi Pengecualian. Merger bank negara dianggap opsi terbaik. JAKARTA-Pemerintah menyiapkan dua opsi pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang membatasi kepemilikan bank (single presence policy). Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan" Djalil, saat ini pemerintah sedang menjajaki opsi pertama, yakni pengecualian atas kepemilikan tunggal bank. Dalam ketentuan tersebut, ada pasal yang memungkinkan pengecualian bagi bank pemerintah. "Intinya, pasal itu memberi peluang pengecualian jika pemerintah memintanya," katanya di Jakarta pekan lalu. Pemerintah, ujar dia, belum memutuskan memanfaatkan pasal pengecualian itu karena sedang mempertimbangkan opsi lainnya, yakni pembentukan perusahaan induk (holding) bank milik pemerintah. "Saat ini (dua opsi tersebut) sedang dikaji ahli perbankan kami," ujarnya. Menurut dia, fungsi bank milik negara berbeda dengan bank swasta lainnya. Bank milik pemerintah melaksanakan fungsi yang tak bisa diselesaikan bank swasta (commercial bank), seperti pembangunan, perumahan, dan infrastruktur. "Itu namanya policy bank," ujarnya. Sebaliknya, kata dia, commercial bank harus mengikuti ketentuan-ketentuan perbankan di mana pun. Kebijakan kepemilikan tunggal dikeluarkan Bank Indonesia tahun lalu. Tujuannya menciptakan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat melalui konsolidasi perbankan dan penataan struktur kepemilikan bank. Sesuai dengan aturan ini, suatu badan hukum, baik perorangan maupun kelompok usaha, tidak boleh menjadi pemegang saham pengendali lebih dari satu bank. Pemegang saham pengendali sebuah bank diwajibkan menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan saham dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat akhir tahun ini. Bank sentral mentargetkan realisasi penyesuaian struktur kepemilikan saham bank sudah rampung pada 2010. Pemerintah termasuk pemegang saham bank yang wajib memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal bank. Pemerintah merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Ekspor Indonesia, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia-Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara. Pemegang saham bank swasta yang bisa terkena dampak yang sama antara lain Temasek Singapura, pemilik saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan pemilik tak langsung PT Bank Internasional Indonesia Tbk.; Khazanah Malaysia, pemilik tak langsung PT Bank. Niaga Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk.; Rabobank Grup, pemilik Hagakita Bank dan PT Bank Rabobank Indonesia; serta UOB International Investment, pemilik PT Bank Buana Indonesia Tbk. dan PT OUB Indonesia. Anggota Komisi Perbankan, Dewan Per' wakilafKRakyat, Dradjad Hari Wibowo, menilai opsi pengecualian yang disiapkan pemerintah atas pembatasan kepemilikan bank bisa menimbulkan masalah. "Bank lain juga akan minta dispensasi," ujarnya kepada Tempo di Jakarta kemarin. Seharusnya, kata dia, pemerintah bukan mendapat pengecualian, melainkan keringanan merealisasi kebijakan tunggal bank secara bertahap. Hanya ada tiga opsi yang bisa dipakai pemerintah untuk memenuhi aturan kepemilikan tunggal, yakni menggabungkan semua bank milik pemerintah, menjual (divestasi), atau membentuk perusahaan induk. Menurut dia, merger bank milik pemerintah merupakan opsi terbaik yang bisa dilakukan. Namun, opsi memang sulit dilakukan. "Ego antarbank masih sangat tinggi," ujarnya. Opsi divestasi sulit dilakukan karena dari sisi politis bisa menimbulkan keguncangan. Pembentukan perusahaan induk, dia melanjutkan, memang opsi paling memungkinkan. Tapi opsi ini belum tentu efektif karena bisa memperpanjang birokrasi.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130