Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


KPR Komersial Melejit, KPR Sederhana Lambat

08/11/2007
 
New Page 1 Penurunan suku bunga dan membaiknya daya beli masyarakat membuat pertumbuhan kredit properti, terutama kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit pemilikan apartemen atau KPA, meningkat tajam sepanjang tahun 2007. Akan tetapi, situasi yang kondusif itu sepertinya hanya dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang jumlahnya jauh lebih banyak, justru tidak bisa menikmati. Itu tercermin dari rendahnya pertumbuhan KPR sederhana. Berdasarkan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang dirilis Bank Indonesia, posisi kredit properti per Agustus 2007 mencapai Rp 136,97 triliun, tumbuh 28,17 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, senilai Rp 106,85 triliun. Pertumbuhan kredit di sektor properti melampaui pertumbuhan rata-rata kredit untuk semua sektor yang sebesar 22 persen. Komposisi kredit properti ialah kredit konstruksi Rp 33,27 triliun (24,3 persen), real estat sebesar Rp 17,43 triliun (12,7 persen), dan KPR/KPA sebesar Rp 86,27 triliun (63 persen). KPR/KPA tumbuh sekitar 26,4 persen atau Rp 18,03 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Mengingat lebih dari 80 persen kredit itu disalurkan secara komersial (menggunakan bunga pasar), bisa dikatakan pertumbuhan KPR/KPA memang lebih banyak didorong oleh yang sifatnya komersial ketimbang KPR sederhana bersubsidi. Pertumbuhan KPR/KPA komersial yang pesat tidak terlepas dari ekspansifnya bank menyalurkan pembiayaan. Wakil Presiden Direktur Bank Niaga James Rompas mengatakan, pihaknya membuat satu unit kerja khusus untuk menangani KPR/KPA. Unit ini melakukan hal-hal mulai dari menjalin kerja sama dengan pengembang, membuat produk, hingga memasarkannya ke konsumen. Karena dikerjakan seluruhnya dalam satu unit khusus, penyaluran kredit lebih terkontrol, proses pencairan menjadi lebih cepat dan efisien, produk lebih kompetitif, dan umpan balik dari konsumen diterima lebih cepat. "Ini membuat kami bisa memberikan jasa dan layanan yang sesuai dengan permintaan konsumen," kata James. Untuk suku bunga, misalnya, Bank Niaga menawarkan suku bunga berkisar 8,8 persen-9,9 persen per tahun, tergantung jangka waktu dan besarnya pinjaman. Strategi itu membuat pertumbuhan KPR Niaga mencapai lebih dari 20 persen sehingga outstanding kredit KPR mencapai Rp 8,5 triliun, "Bank Niaga telah menjadi bank penyalur KPR kedua terbesar setelah BTN," kata James. Penyaluran KPR/KPA ekspansif juga dilakukan BNI melalui produk BNI Griya. Vice President Divisi Kredit Konsumen BNI Diah Sulianto mengatakan, BNI Griya tumbuh signifikan dari Rp 2,62 triliun pada September 2006 menjadi Rp 4,05 triliun pada September 2007. Strategi yang dikembangkan BNI antara lain membuat sentra-sentra kredit konsumer, mempersingkat proses perizinan, memudahkan persyaratan, dan bunga yang kompetitif. Lamban Berbeda dengan KPR komersial, pertumbuhan KPR sederhana bersubsidi masih bisa dikatakan minim. Bank yang menyalurkannya pun seolah-olah hanya BTN meskipun sejumlah bank lain pernah menandatangani komitmen beberapa tahun silam. KPR sederhana atau dikenal juga sebagai kredit rumah sederhana sehat (RSH) disalurkan menggunakan pola subsidi. Nasabah cukup membayar bunga sekitar 5 persen-9 persen per tahun. Adapun selisihnya dengan bunga pasar, yang saat ini berkisar 15 persen, ditalangi APBN. Direktur BTN Iqbal Latanro mengatakan, selama periode Januari-Oktober 2007, BTN telah menyalurkan kredit RSH sebesar Rp 2,9 triliun (setara 76.000 unit) di seluruh Indonesia. Tahun 2006, kredit RSH yang disalurkan sebesar Rp 2,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2006, berarti kredit RSH hanya tumbuh sekitar 16 persen, jauh di bawah pertumbuhan KPR komersial. Fenomena ini sangat ironis mengingat kebutuhan rumah masyarakat bawah sebenarnya jauh lebih besar. Kebutuhan RSH diperkirakan mencapai 500.000-600.000 unit per tahun. Adapun kebutuhan rumah komersial 200.000-300.000 unit per tahun. Kenyataannya, pasokan RSH tak pernah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahun ini target pembiayaan RSH hanya 100.000 unit. Minimnya pasokan RSH berdampak pada rendahnya kesejahteraan rakyat. Saat ini sebenarnya momentum yang tepat untuk mendorong pembangunan RSH. Suku bunga acuan atau BI Rate telah mencapai 8,25 persen. Sayangnya, pembangunan RSH masih menghadapi banyak kendala. "Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi mengatakan, unit RSH yang dibangun sebenarnya terus meningkat setiap tahun. Hanya memang pertumbuhannya tidak begitu cepat. Menurut dia, ada sejumlah persoalan klasik yang masih saja menjadi hambatan hingga kini. Pertama, semakin sulit mencari lahan yang harganya terjangkau. Kalaupun ada, terletak jauh di pinggiran kota yang tentu juga tidak efisien dilihat dari sisi meningkatnya biaya transportasi. Kedua, minimnya infrastruktur jalan dan listrik di kawasan RSH. "Banyak RSH di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Riau yang tidak ada listriknya selama bertahun-tahun," kata Lukman. Ketiga, minimnya pasokan kayu dan semakin mahalnya harga material. Ini tentu membuat margin keuntungan makin tergerus mengingat harga RSH dipatok maksimal Rp 49 juta per unit. Karena risiko yang besar, sementara untungnya tidak seberapa, banyak pengembang yang berpikir ulang untuk terjun ke segmen RSH. Keengganan mengembangkan RSH juga menimpa perbankan sebagai penyalur KPR. Iqbal mengatakan, penyaluran kredit RSH lebih berbelit-belit. Sebab, calon nasabah disyaratkan memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan. Selain itu, risiko kredit relatif lebih tinggi mengingat sebagian nasabah tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun memiliki pekerjaan, umumnya sebagai buruh pabrik yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja Terbukti kredit bermasalah RSH cenderung meningkat. Pencairan subsidi dari pemerintah juga kerap menimbulkan masalah. Apalagi, subsidi dibayarkan di belakang, yang artinya bank harus menombok terlebih dahulu. Bahkan, jumlah subsidi yang dialokasikan tahun ini, yang sekitar Rp 600 miliar, ternyata tidak cukup untuk membiayai 100.000 unit RSH. "Setelah mengkaji berbagai hal, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan program kredit RSH. BTN akan menalangi dananya terlebih dahulu. Pemerintah berjanji melunasi pada Januari 2008," kata Iqbal. Keputusan melanjutkan program kredit RSH dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengembang bahwa penyaluran kredit RSH terus berjalan. Pengembang yang sudah telanjur membangun RSH juga tidak merugi karena pembelinya dipastikan masih ada. Semua permasalahan tersebut membuat bank enggan menyalurkan kredit RSH bersubsidi. "BTN tetap mampu menyalurkan kredit RSH karena sudah memiliki infrastruktur jaringan dan teknologi informasi yang memadai. BTN juga berpengalaman membiayai RSH," kata Iqbal. Kesejajaran Untuk mengatasi persoalan tersebut, Lukman mengusulkan pemerintah melakukan terobosan politik untuk menyejajarkan peran sektor pembangunan perumahan rakyat dengan peran sektor lainnya yang penting dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Oleh sebab itu, peran dan sektor pembangunan perumahan rakyat harus ditingkatkan alokasi anggarannya di pos pengeluaran di APBN. Kalau sektor pendidikan diamanatkan mendapat alokasi sebesar 20 persen dan sektor lainnya ada yang 10 persen dan 15 persen, maka untuk sektor perumahan bisa dimulai secara berangsur-angsur, minimal 1 persen dari volume APBN. Dana itu salah satunya digunakan untuk subsidi kredit RSH. Jika tahun ini dana alokasi untuk perumahan sekitar Rp 600 miliar, REI berharap tahun depan angkanya bisa ditingkatkan menjadi Rp 7 triliun. Angka tersebut berasal dari 1 persennya volume APBN yang sekitar Rp 700 triliun. Strategi lainnya adalah mengembangkan dengan serius rumah susun atau apartemen sederhana di kawasan kota. Saat ini pemerintah telah menargetkan pembangunan 1.000 menara apartemen sederhana atau setara dengan 500.000 unit apartemen hingga lima tahun ke depan. Namun, implementasinya masih banyak menghadapi kendala. Pembangunan apartemen sederhana, kata Lukman, menciptakan banyak manfaat positif selain penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Apartemen sederhana ditambah dengan transportasi massal merupakan dua senjata ampuh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pembangunan apartemen sederhana juga memicu sektor riil dan menyerap tenaga kerja," kata Lukman.(Kompas) (M FAJAR MARTA)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130