Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Kebutuhan Dana Subsidi Membengkak

07/04/2008
 
New Page 1 JAKARTA, KOMPAS-Kebutuhan dana subsidi pemerinta untuk pembangunan rumah sederhana sehat atau RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah meningkat Rp 666 miliar. Hal ini disebabkan naiknya harga rumah dan kewajiban melunasi utang subsidi kredit perumahan rakyat tahun lalu. Tambahan subsidi Rp 666 miliar tersebut dibutuhkan untuk membangun 177.371 unit RSH pada 2008. Pemerintah membutuhkan tambahan dana karena dana subsidi kredit perumahan rakyat (KPR) 2008 sebesar Rp 800 miliar sudah terpangkas Rp 502 miliar untuk melunasi utang subsidi KPR 2007 dan untuk realisasi RSH Januari-Maret 2008. Selain itu, kebijakan menaikkan harga RSH dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 juta per unit per April 2008 juga menyebabkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) harus menaikkan subsidi Rp 1 juta - Rp 2 juta per unit atau 13,33-16 persen. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Tito Murtiantoro di Jakarta, Jum'at (4/4), mengemukakan, dana subsidi KPR untuk tahun ini tinggal Rp 298 miliar. Pihaknya telah mengusulkan tambahan dana Rp 666 miliar kepada Departemen Keuangan. Tahun 2007, utang Kemenpera untuk penyaluran KPR bersubsidi bagi 71.391 unit RSH sebesar Rp 355,2 miliar. Bank yang menalangi utang tersebut antara lain Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah, dan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank. Menurut Tito, bila usulan tambahan dana tidak dapat dipenuhi APBN Perubahan 2008, pemerintah akan berutang kepada Bank Tabungan Negara (BTN). "BTN telah berkomitmen menerbitkan KPR RSH sambil me­nunggu tersedianya dana subsidi dari pemerintah." kata Tito. Direktur Keuangan BTN Purwadi memproyeksikan kredit untuk RSH tuhun ini Rp 3.7 triliun. Komitmen serius Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, bila dana subsidi memadai, penyerapan RSH akan semakin cepat. "Pemerintah harus meningkatkan realisasi dana subsidi perumahan untuk mendukung percepatan program RSH bagi masyarakat kecil," kata Ali. Ali berpendapat, lokasi hunian RSH yang jauh dari pusat kota membuat konsumen harus menambah anggaran untuk transportasi. Hal ini dapat menurunkan kemampuan konsumen memiliki RSH. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong komitmen perusahaan untuk menyediakan perumahan bagi pekerjanya dengan sistem sewabeli. Menurut Tito, pemerintah sedang merumuskan kebijakan untuk menyediakan RSH dengan sistem sewabeli. Kebijakan itu diharapkan dapat dilaksanakan mulai semester 11-2008. Target sasaran RSH kelompok 1 adalah masyarakat berpenghasilan Rp 1.7 juta-Rp 2.5 juta per bulan, kelompok sasaran II masyarakat berpenghasilan Rp 1 juta-Rp 1.7 juta, dan kelompok III masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 1 juta. Untuk kelompok sasaran I, pemerintah memberi subsidi bunga kredit selimia enam tahun, kelompok II delapan tahun dan kelompok III 10 tahun. Setelah tenggang waktu tersebut, bunga kredit mengikuti bunga yang berlaku di pasar. (LKT/RTO)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130