Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Kemajuan Industri Terganjal Pembiayaan

09/05/2006
 
New Page 1 NERACA, ANYER - Urusan pembiayaan masih menjadi salah satu ganjalan utama dalam pengembangan perumahan. Selama ini, kalangan pengembang kerap mengalami kesulitan dalam mengembangkan Rsh akibat masalah pembiayaan. "Bank-bank pemerintah belum memanfaatkan peluang untuk masuk KPR," ujar Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) dalam workshop Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Anyer, Banten, Kamis (5/5). Menurut Lukman, ada kendala yang menghalangi langkah perbankan untuk mengucurkan kredit ke sektor perumahan. Misalnya, papar Lukman, urusan KPR dan Kredit Konstruksi berada di devisi yang berbeda. Seharus, mereka seperti BTN yang menempatkan KPR dan Kredit Konstruksi dalam satu paket. Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi Pembiayaan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Meneg Pera) Iskandar Saleh menyatakan, Kantor Menneg Perumahan Rakyat tengah merancang pemanfaatan kredit mikro bagi rumah tangga yang bekerja di sektor informal (penghasilan tidak tetap) untuk mendapatkan rumah. "Kita tengah rancang agar masyarakat yang selama ini belum terjangkau fasilitas kredit bank dapat ikut serta mendapadcan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)," katanya. Menurumya, selama ini masyarakat di sektor informal sulit untuk mendapatkan fasilitas perbankan kecuali mereka membentuk semacam koperasi. Seperti dilaksanakan di Medan Sumatera Utara yang membentuk Koperasi Angkutan Kota untuk mendapatkan akses KPR dari bank. Namun dalam kenyataannya untuk melaksanakan hal itu diakui Iskandar cukup sulit. Salah satu upaya merumahkan masyarakat yang bekerja di sektor informal saat ini tengah dikembangkan Deputi Rumah Swadaya Kantor Meneg Pera yang menyiapkan skim khusus yang tidak melibatkan perbankan saja tetapi juga koperasi. Melalui skim tersebut, ucap Iskandar, rumah tangga informal mendapat akses rumah swadaya bentuknya semacam rumah tumbuh dengan jaminan kredit mikro. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2005-2009) subsidi kredit mikro disiapkan untuk 36.000 unit dengan biaya Rp144 miliar, sedangkan penjaminan kredit mikro 36.360 unit dengan biaya Rp53 miliar, dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp4,4 triliun. Disis lain Iskandar menyampaikan sejumlah kendala mengenai kredit mikro perumahan diantaranya daya beli masyarakat yang semakin turun terutama setelah kenaikan BBM 1 Oktober 2005. Disamping itu partisipasi lembaga pembiayaan bank dan non bank dalam mendukung program perumahan masih terbatas. Dia juga menyoroti kebijakan fiskal dan moneter yang belum sepenuhnya mendukung pembiayaan perumahan khususnya bagi MBR. Dana Jamsostek Sementara itu, PT Jamsostek sudah memiliki skim untuk program perumahan peserta Jamsostek. Beberapa skim tersebut antara lain adalah KPR Sederhana Sehat Jamsostek, Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek, Kredit Konstruksi Jamsostek, dan Pinjaman Uang Muka Perumahan. Menurut Hardi Yuliwan, staf ahli direksi PT Jamsostek, sepanjang tahun 2005 Jamsostek telah mengucurkan dana sebesar Rp 67 miliar untuk membantu anggotanya memiliki rumah. Dana tersebut untuk pembelian 10.159 unit rumah. Sementara sampai April 2006, jelas Hardi, Jamsostek telah mengucurkan dana sebesar Rp 9,5 miliar untuk transaksi perumahan sebanyak 1.267 unit. Sejauh ini, realisasi program perumahan Jamsostek telah mencapai 41.688 unit rusunawa dengan nilai kredit sebesar Rp 227,7 miliar. Sementara untuk program rusunawa sebanyak tiga unit atau sekitar 909 kamar dengan biaya sebesar Rp 62,3 miliar.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130