Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Komitmen Pemerintah Terkendala Keterbatasan Anggaran

30/05/2008
 
New Page 1 Seluruh rakyat berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini bukan slogan kosong semata. Setidaknya ada tiga undang-undang yang memberi amanat itu. OLEH TJAHJA GUNAWAN DIREDJA Selain Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman juga memerintahkan pemerintah agar menyediakan hunian layak bagi rakyat. Meski payung hukum itu semuanya menegaskan tentang hak rakyat untuk memiliki rumah, masalah penyediaan rumah memang bukan perkara enteng. Lihat saja faktanya, pasokan rumah sederhana sehat (RSH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih sedikit dibandingkan dengan masa sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Padahal dulu, kerja sama pemerintah, perbankan, dan pengembang mampu menyediakan dan men-deliver RSH (dulu istilahnya rumah sederhana dan rumah sangat sederhana) ke masyarakat dalam jumlah relatif banyak. Dengan demikian, dalam lima tahun (Pelita VI), waktu itu pemerintah bisa membiayai dan membangun sebanyak 600.000 unit RS/RSS. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pasokan baru RSH tidak pernah mencapai angka 100.000 unit per tahun. Angka itu baru terlampaui sedikit pada tahun 2007. Padahal, MBR rata-rata membutuhkan 800.000 unit rumah dalam setahun. Kurangnya pasokan ini berbuntut pada timbulnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan (backlog) rumah. Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat pada tahun 2005 saja, backlog rumah mencapai 834.174 unit Sampai sekarang, backlog perumahan sudah lebih dari 9 juta unit. Tidak hanya itu, saat ini ada sekitar 13 juta unit rumah yang dianggap tidak layak huni. Sementara kawasan permukiman kumuh di perkotaan telah mencapai lebih dari 54.000 hektar. Dengan kondisi seperti itu, wajar kalau lantas muncul pertanyaan mengapa pasokan RSH masih jauh dari target yang diinginkan? Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan akan perumahan masih sangat jauh dari memadai. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program pembangunan sejuta rumah murah dan seribu rumah susun sederhana. Anggaran subsidi rendah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009, pemerintah mematok target pembangunan perumahan sebanyak 1.350.000 unit. Jumlah itu terdiri dari RSH sebanyak 1.265.000 unit, rumah susun sederhana sewa (rusunawa, sebanyak 60.000 satuan rumah susun (sarusun), dan rumah susun sederhana milik (rusunami) sebanyak 25.000 sarusun. Dengan demikian, dalam setahun pemerintah harus mendorong pembangunan dan transaksi jual-beli RSH sebanyak 250.000 unit. Banyak kalangan menengarai minimnya pasokan disebabkan oleh rendahnya anggaran subsidi untuk perumahan. Sementara daya beli masyarakat belum terlalu membaik pascakrisis ekonomi nasional. Celakanya, kantong pemerintah pun sudah bolong-bolong untuk menambal defisit. Dengan kata lain, meski pemerintah menjanjikan akan mengucurkan dana semaksimal mungkin untuk menyubsidi daya beli masyarakat bawah terhadap perumahan, dalam praktiknya pemerintah sulit memperbesar alokasi anggaran subsidi perumahan. Sementara itu, pengembang juga tidak berani terlalu ekspansif dalam menyediakan hunian murah dengan berbagai pertimbangan bisnis mereka. Oleh karena itu, kalau pemerintah benar-benar ingin melibatkan swasta dalam pembangunan rumah bagi MBR, selayaknya dibarengi dengan upaya konkret untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam pembangunan perumahan, komitmen pemerintah sudah jelas kita ketahui, tetapi pada saat yang sama anggaran negara juga terbatas apalagi dengan adanya kenaikan harga minyak dunia saat ini. Yang juga tak kalah pentingnya dalam merealisasikan pembangunan perumahan adalah kontribusi dari dunia usaha. Pelaksanaan tersendat Di pengujung tahun 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla sekurang-kurangnya sudah dua kali memberi perhatian pada penyediaan hunian murah hagi masyarakat bawah. Pertama, Wapres mencanangkan pembangunan 1.000 menara rusun di sepuluh kota besar di Tanah Air. Program pembangunan 1.000 menara rusunami sudah dimulai di kota Jakarta, tetapi keputusan politik ini tidak diikuti dengan peraturan yang terintegrasi di antara departemen lembaga terkait sehingga pelaksanaannya tersendat. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, Wapres sempat marah-marah karena ada proyek rusun yang tidak kunjung dilaksanakan. Selain itu, pemilihan lokasi pembangunan rumah susun juga kurang tepat sehingga rusun yang akan dijadikan sebagai "proyek percontohan" keberhasilan pemerintah saat ini terancam tidak berhasil. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Teguh Satria, kebijakan pembangunan 1.000 rusunami kurang didukung kemudahan dalam perizinan dan atau fasilitas dari pemerintah kecuali hanya pada aspek perpajakan. "Kemudahan perpajakan, pada kenyataannya cenderung hanya menyentuh kepentingan konsumen (pembebasan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk pembelian rusunami bersubsidi). Belum ada kebijakan atau terobosan yang cukup signifikan untuk menarik minat pengembang dalam menjalankan program rusunami." ungkap Teguh Satria Dalam suatu kesempatan, Wapres Jusuf Kalla pernah mengungkapkan bahwa pemerintah tidak lagi membatasi alokasi subsidi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) untuk RSH maupun rusunami. "Selama subsidi tersebut terserap dengan baik, maka tidak berlaku pembatasan nilai subsidi tersebut," ujar Wapres Jusuf Kalla. Tambah subsidi Sementara itu, dalam berbagai forum, para pengembang sering menyerukan kepadu pe;merintah agar bisa melipatgandakan subsidi untuk pemilikan hunian murah dari hanya Rp 580 miliar pada tahun ini menjadi 1 persen dari APBN atau sekitar Rp 8 triliun pada tahun 2009. Menurut anggota Komisi V DPR, Enggartiasto Lukita, besarnya anggaran bukan satu-satunya persoalan dalam penentuan kebijakan di sektor perumahan, tetapi penyerapan subsidi itu sendiri menjadi persoalan yang tidak kalah pentingnya. "Peningkatan jumlah subsidi dari hanya ratusan miliar pada tahun 2007 menjadi alokasi dengan jumlah yang tidak terbatas, jelas bukan perkara gampang untuk dilaksanakan, Apalagi kalau kebijakan itu tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh jajaran terkait." ujar Enggartiasto Lukita, yang juga salah seorang anggota Panitia Anggaran DPR. Yang lebih penting dari semua itu adalah upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sekarang dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), rentetannya dipastikan akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat. Saat ini daya beli masyarakat terus-menerus tergerus. Di satu sisi, nilai uang terus mengalami penurunan, sementara di sisi lain harga barang dan keperluan hidup sehari-hari terus melambung. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dipaksa untuk menentukan pilihan antara mengutamakan pangan, sandang, atau papan. Masyarakat yang waras tentu akan mendahulukan keperluan untuk makan ketimbang sandang atau papan. Namun, jangan heran meski banyak warga Indonesia yang belum memiliki rumah dan sebagian tinggal di rumah-rumah gubuk di kota besar, sebagian warga di negeri ini ada juga yang sudah hidup sejahtera dan tinggal di rumah mewah dengan lingkungan yang nyaman. Kita tidak berharap kesenjangan dalam masyarakat makin melebar, tetapi bagaimana satu sama lain bisa saling peduli. Semoga.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130