Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Konversi Lahan Pertanian 8.000 Ha/Tahun

12/03/2008
 
New Page 1 [YOGYAKARTA] Jumlah penduduk di perkotaan di Indonesia pada 1985 hanya 32 persen dari penduduk Indonesia. Di tahun 2005 meningkat menjadi 48 persen, dan 60 persennya menetap di Jawa. Ini akan mengakibatkan peningkatan intensitas pemekaran kota di Jawa dan meningkatnya kebutuhan rumah. "Untuk mencukupinya, selalu menggunakan lahan pertanian dan lahan produktif. Dalam lima tahun terakhir, secara nasional rata-rata konversi lahan pertanian mencapai 8.000 hektare(ha) per tahun, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun," kata Ir Atyanto Dharoko MPhil, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Fakultas Teknik di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (10/3). Masalah pokok perumahan dan permukiman di Indonesia, tambahnya, dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek demografi, pengembangan wilayah termasuk penataan ruang, kelembagaan, pertanahan, pembiayaan, teknologi dan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, perundangundangan serta peran masyarakat. Wakil Rektor UGM Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha ini mengatakan, harga tanah di perkotaan cenderung semakin mahal, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman mengarah di daerah pinggiran kota dengan harga tanah yang relatif lebih murah. "Akibat lain, perkotaan tidak dapat lagi memberi pelayanan yang efisien dan terasa mahal bagi penghuninya. Lebih lanjut yang sering terjadi adalah sengketa tanah, pemanfaatan tanah secara ilegal. Di sisi lain, terbatasnya akses lahan bagi masyarakat miskin, berkembanglah perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan," jelasnya. Dari 55 juta rumah tangga perkotaan di Indonesia, sekitar 19,5 juta rumah tangga dikategorikan miskin. Sementara itu, 12,5 juta rumah tangga tinggal di rumah di bawah standar, dan 4,4 juta tinggal di perkampungan kumuh. Satu hal yang mengkhawatirkan, 7,1 persen penduduk tinggal di perumahan daerah rawan berbagai bencana. Jika pertanahan dan pendanaan adalah masalah yang paling krusial untuk pengembangan perumahan dan permukiman kota di Indonesia. Ke depan, pemerintah semestinya mampu mengembangkan sistem bank tanah yang dikuasai oleh sektor pemerintah agar lebih terkendali, karena bank tanah yang dikuasai sektor swasta cenderung sulit dikendalikan. Pendanaan Selain itu, pemerintah harus mampu memprioritaskan secara konkret sistem pendanaan perumahan dan permukiman nasional yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, misalnya diintegrasikan dengan rencana pembentukan Bank Usaha Mikro Kecil (UKM) atau koperasi perumahan. "Kedua program strategis tersebut sukses dilaksanakan di negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman," tegasnya. Masalah pembiayaan secara umum bertumpu pada terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Secara nasional persoalan pembiayaan adalah terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman. Perbankan mengalami kesulitan untuk menjadi lembaga intermediasi pembiayaan di bidang perumahan dan permukiman. Terbukti minimnya perbankan yang bersedia menyalurkan kredit untuk perumahan bersubsidi seperti rumah sederhana sehat (RSH) yang harganya di bawah Rp 50 juta. "Sementara posisi kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) komersial per Agustus 2007 lalu mencapai Rp 86 triliun lebih, dibandingkan dengan BTN satus-atunya bank yang menyalurkan kredit RSH baru mencapai Rp 3,4 triliun," ujarnya. Keterbatasan sumber daya pendanaan oleh pemerintah tidak mungkin dapat menjangkau subsidi secara besar-besaran untuk pengadaan perumahan untuk rakyat, oleh karena itu pengadaan perumahan dan permukiman tetap harus berbasis pada kemampuan masyarakat. [152] (Suara Pembaruan)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130