Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


LKM Menjadi Pendorong Penyalur KPR dan KPRS

11/07/2007
 
JAKARTA (Medis): Pemerintah akan terus mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR). Sebab, dengan mengandalkan bank, penyerapan KPR untuk masyarakat kecil hanya mencapai 2%. "Akses masyarakat memperoleh kredit yang terbatas selama 30 tahun terakhir karena hanya mengandalkan kredit formal bank," ungkap Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Noer Soetrisno dalam Konferensi Pers Konvensi Nasional dan Lokakarya Internasional Pembiayaan Mikro Perumahan di Jakarta, kemarin. Noer menyatakan selama ini catatan pertumbuhan kredit perumahan memang kurang baik. Bank penyalur kredit seperti BTN mengalokasikan 86% kreditnya untuk golongan I, yakni masyarakat berpenghasilan di atas Rpl,4 juta. Penyaluran kredit untuk golongan menengah sebesar 13%. Sementara itu, untuk golongan III atau berpenghasilan di bawah Rpl juta hanya 1%. Oleh karena itu, Noer menilai LKM dibutuhkan untuk lapisan bawah dalam melakukan pembangunan. Hingga akhir 2008 atau awal 2009, pihaknya menargetkan LKM yang berjumlah 200 lebih, 61 stimulan, dan 56 KPRS akan mencapai 1.000 LKM. Pembangunan rumah yang telah mencapai 4.000-5.000 diharapkan meningkat hingga 300 ribu-400 ribu rumah. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Noer, sejak 2005, Menpera telah membuat dua sayap program dan memperluas akses pemberian kredit perumahan. Pertama, menyertakan lembaga keuangan bukan bank sebagai pembiayaan KPR. Kedua, menyediakan KPR bersubsidi tidak hanya pada pemilik rumah yang membeli rumah dari pengembang formal, tetapi juga langsung mengembangkan dengan cara swadaya. Sementara Direktur BMT Inti Yogyakarta Agus Praptomo menjelaskan LKM/LKMS mempunyai kemampuan lebih untuk menyalurkan KPR kepada masyarakat kurang mampu. Menurut Agus, BMT Inti selama ini hanya fokus menyalurkan kredit perumahan kepada orang tidak mampu. "Dan, kenyataannya baik proses penyaluran maupun pengembalian baik-baik saja," ujarnya. Modal Askrindo Sementara itu, Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah untuk memberikan suntikan modal Rp362 miliar kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada 2007. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penjaminan kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, hingga kini pemerintan masih membahas usulan tersebut. "Kami sudah mengundang BI untuk membahas hasil due dilligence itu. Sebelum kami suntikan modal, kami akan lihat kemampuan Askrindo dulu," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro Sahala Lumban Gaol kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/07). Ia mengatakan penyertaan modal negara PM kepada PT Askrindo belum termasuk kategori penyertaan saham. Karena, jika pemerintah memasukkan modal, tentunya kepemilikan saham BI di Askrindo akan tirdolusi.(*/Ant/Ray/E-3)  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130