Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


LKNB Didorong Kucurkan KPR

29/05/2008
 
New Page 1 Oleh Antique Sulaeman YOGYAKARTA - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendorong lembaga keuangan nonbank (LKNB), seperti koperasi dan baitul maal wa-tamwil, memfasilitasi pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Hal itu sebagai solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dianggap tidak layak mendapatkan kredit (nonbankable) oleh lembaga keuangan bank (LKB), bisa membeli rumah sederhana sehat (RSH). "Program ini akan kami pacu," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Tito Murbaintoro kepada Investor Daily di Yogyakarta, akhir pekan lalu. Menurut Tito, saat ini masih sedikit LKNB yang bisa memfasilitasi pengucuran KPR bagi MBR. Sebagai contoh, dari 223 baitul maal wa-tamwil (BMT) di 27 provinsi di Indonesia, hanya sekitar 12% yang sudah bisa memfasilitasi penyaluran KPR. Sebagian besar BMT baru menyalurkan kredit pembangunan/ perbaikan rumah swadaya (KPRS) bersubsidi. BMT dapat menyalurkan KPR bersubsidi melalui kerja sama dengan perusahaan besar yang memiliki program kegiatan sosial terhadap lingkungan (corporate social responsibility/CSR). Untuk memperkuat permodalan LKNB, Tito menyarankan, LKNB perlu menjalin kerja sama dengan perbankan yang menganut prinsip konvensional maupun syariah. "Hal itu akan memperkuat lagi permodalannya," ujarnya. Dengan permodalan yang kuat, lanjut dia, di masa mendatang LKNB tidak hanya bisa menyalurkan KPRS maupun KPR bersubsidi, tetapi juga kredit pemilikan apartemen (KPA) bersubsidi. "Kalau BMT bermodal kuat, penyaluran subdisi pembiayaan pemilikan rumah susun sederhana milik juga bisa mereka tangani," harap Tito. Libatkan Pemda Sementara itu, Menteri Negara Perumahaan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asyari berpendapat, pelaksanaan program penyaluran KPR maupun KPRS sebaiknya melibatkan pemerintah daerah (pemda), termasuk proses penentuan LKNB/ koperasi yang turut serta dalam penyaluran subsidi perumahan. Pemda bisa memberikan rekomendasi terhadap LKNB/koperasi yang ada dalam wilayah administrasinya, walau sebenarnya saat ini sudah dilaksanakan melalui mekanisme pasar. "Keikutsertaan pemda diharapkan dapat menjadi awal dari proses untuk meminimalkan penyalahgunaan subsidi perumahaan, kemudahan perizinan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat" ujar Menpera. Dia berharap, setiap pemda nantinya dapat memperluas perannya dalam pembangunan perumahan, khususnya dalam memfasilitasi subsidi perumahan. Untuk memperbesar peran tersebut, setiap pemda diharapkan membentuk dinas perumahaan atau kantor yang khusus menangani masalah perumahaan. Hal tersebut telah diatur dalam UU 32/2004 dan PP 38/2007 yang mengamanatkan bahwa perumahan adalah salah satu urusan wajib daerah. "Jadi, hal ini harus diprioritaskan," katanya. Saat ini, LKB/LKNB/koperasi yang telah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerja sama dengan Kemenpera dalam penyaluran KPRS/KPRS Mikro/KPRS Mikro Syariah bersubsidi mencapai 254 lembaga. Sebanyak 223 di antaranya berupa BMT, koperasi, BPR, dan BPRS yang tersebar di 27 provinsi Indonesia. Dari 223 lembaga itu, 101 di antaranya telah berperan aktif dalam penyaluran KPRS/KPRS Mikro/ KPRS Mikro Syariah bersubsidi. Di Provinsi DI Yogyakarta, LKNB/koperasi serta BPR/BPRS yang sudah meneken MoU dengan Kemenpera sebanyak 20 lembaga. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 78 lembaga, 39 di antaranya telah aktif. BLU Pada kesempatan itu, Tito mengungkapkan, pemerintah segera meluncurkan badan layanan umum (BLU) pembiayaan perumahan. Menpera belum lama ini sudah melantik Kepala Pusat Pembiayaan Perumahaan dan Pusat Pengembangan Perumahan yang merupakan cikal bakal dari BLU. Kedua lembaga itu berwenang menyalurkan dan mengelola dana subsidi uang muka dan selisih bunga KPR. (asp) (Investor Daily Indonesia)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130