Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Lahan Eks BPPN Semestinya untuk RSh

28/02/2006
 
New Page 1 Usulan tersebut merupakan salah satu solusi mendapatkan lahan dengan harga terjangkau. JAKARTA (Media): Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari mengusulkan agar lahan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kini dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dimanfaatkan untuk pembangunan ru mah sederhana sehat (RSh). "Saat ini tengah diusulkan ke Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Menpera di Jakarta, akhir pekan lalu. Usulan tersebut, menurut Asy'ari, merupakan salah satu solusi mendapatkan lahan dengan harga terjangkau. Selain itu, tambah dia, diusulkan ke Kepala BPN untuk memberlakukan kembali PP No 36 /1998 tentang Hak Guna Bangunan Induk dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), untuk memberikan kemudahan pihak bank merealisasikan kredit pemilikan rumah (KPR). Menpera juga mengusulkan pendayagunaan tanah telantar untuk pengembangan kawasan siap ba ngun dan lingkungan siap bangun (kasiba / lisiba) mengacu kepada PP No 80/1999. Sedangkan mengenai belum banyaknya kasiba / lisiba yang dimanfaatkan, Menpera mengatakan perlunya koordinasi antarinstansi dalam pengadaan prasarana dan sarana umum, sehingga pihak pengembang tertarik untuk membangun rumah. Ia menambahkan, saat ini sudah ada kasiba di Talang Kelapa, Palembang, Sumatra Selatan, seluas 650 hektare dari di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, seluas 4.000 hektare yang bisa dikembangkan. "Sayangnya, di kedua kawasan tersebut kondisi prasarana jalan menuju lokasi rusak berat sehingga tidak ada yang mau membangun. Apalagi, daerah tersebut masih sulit mendapatkan akses air minum dan pasokan listrik. Padahal, menurut Asy'ari, jika prasarana dan sarana umum di kedua kawasan itu sudah tersedia dan layak, RSh yang dapat dibangun mencapai 279.000 unit. Pemerintah, lanjutnya, akan membantu pembiayaan pembangunan sistem jaringan dan instalasi penjernihan air di lokasi yang jauh dari sistem jaringan yang sudah ada, sehingga di lokasi tersebut bisa segera dibangun RSh. Sedangkan mengenai jaringanlistrik, Menpera mengatakan telah meminta komitmen dari PLN agar tahun ini menyediakan listrik 450 watt per RSh. Dalam tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 200 ribu unit. Sebanyak 100 ribu unit di antaranya dibiayai BTN. Sedangkan untuk 2005, dari target 150 ribu unit, hanya 85 ribu unit yang terbangun dan 75 ribu unit di antaranya dibiayai BTN. Ditambahkan Menpera, total kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk rata-rata 800 ribu unit per tahun, dengan defisit kebutuhan rumah atau rumah yang gagal terbangun hingga 2005 mencapai 6,5 juta unit.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130