Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Lambat, Penerbitan Perpres Percepatan RSH

22/11/2006
 
New Page 1 JAKARTA, KOMPAS-Pemerintah diminta untuk segera menerbitkan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan rumah sederhana sehat atau RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak, momentum membaiknya pasar perumahan pada tahun 2007 tidak akan bisa dinikmati rakyat kecil. Hal itu dikatakan Fuad Zakaria, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di sela pembukaan Pameran Properti dan Rumah Idaman di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (18/11). Penerbitan peraturan presiden (perpres) itu, tutur Fuad, diharapkan bisa membantu pencapaian target pembangunan RSH. Sampai akhir Oktober 2006, realisasi pembangunan RSH melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi pemerintah baru sekitar 70.000 unit. Padahal, target pembangunan RSH yang ditetapkan dalam APBN 2006 sebanyak 130.000 unit dengan anggaran sebesar Rp 252 miliar. Dengan adanya perpres, ujar Fuad, diharapkan persoalan yang dihadapi para pengembang kecil, terutama yang ada di daerah, bisa terbantu. Persoalan yang selama ini dihadapi pengembang kecil antara lain soal perizinan, perpajakan, dan pungli yang dilakukan oknum pejabat pemda. "Biaya nonekonomi yang mesti dikeluarkan pengembang dalam membangun RSH sekitar 20 persen dari harga RSH. Di tengah pasar perumahan yang sedang sepi seperti sekarang, keuntungan pengembang turun, dari 20 persen menjadi hanya 10 persen," ungkap Fuad Zakaria. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, lanjut Fuad, para pengem bang akan beralih membangun rumah-rumah menengah atas karena marjin keuntungannya lebih besar. Akan tetapi, yang menjadi korban adalah pegawai negeri sipil (PNS), buruh swasta, serta anggota TNI/Polri yang berpenghasilan rendah. Awal Desember Setelah membuka pameran, Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ary, mengatakan, hingga saat ini perpres tentang percepatan pembangunan RSH masih di Menko Perekonomian. "Diharapkan awal Desember 2006 perpres sudah bisa keluar," kata Menpera. Dia tidak bersedia menyebutkan isi draf perpres tersebut. Menpera mengakui bahwa target pembangunan RSH tahun ini tidak akan tercapai. "Bank Tabungan Negara yang semula menargetkan bisa membiayai KPR bersubsidi 100.000 unit RSH hanya sanggup membiayai untuk 90.000 unit pada tahun ini," ujar Menpera. BANK PELAKSANA KPR-RSH * Bank Tabungan Negara * Bank Negara Indonesia * Bank Rakyat Indonesia * Bank Perserikatan * Bank Bukopin * Bank Danamon * Bank Kesejahteraan Ekonomi * BTN Syariah * Bank Syariah Mandiri * 23 BPD di Indonesia Sumber: Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130