Mekanisme baru dana perumahan pekerja disorot

PT Jamsostek disebutkan mengalihkan penyaluran dana uang muka perumahan pekerja dari cara langsung menjadi melalui mekanisme bank penyalur.

Setyo Maharso, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jakarta, mengatakan kebijakan baru itu berpotensi menjadi kendala dalam penyaluran dana perumahan pekerja peserta Jamsostek yang selama ini menjadi salah satu andalan pasar penggerak perumahan kelas menengah dan bawah.

"Kami masih memantau karena dampaknya belum terasa. Ini karena aturan itu baru berlaku mulai awal November ini." katanya di Jakarta, kemarin.

Jamsostek menggunakan pola baru dalam bentuk program pinjaman uang muka untuk perumahan kerja sama dengan bank (PPUMPKB) yang melibatkan sejumlah bank a.l. Bank Tabungan Negara, BNI dan BRI.

Wakil Ketua Bidang Perumahan Sederhana DPD REI Jakarta Rizal Isky Rusli mengatakan perubahan kebijakan yang paling berat itu adalah peruntukan uang muka yang tidak lagi fleksibel. Hal itu. lanjutnya, berbeda dengan kebijakan terdahulu yang bisa digunakan untuk biaya proses administrasi yang merupakan bagian dari pembiayaan yang ditanggung di muka oleh pekerja.

"Aturan ketat yang hanya membolehkan untuk uang muka berpotensi memperkecil peluang pekerja mendapatkan rumah karena selama ini dari uang muka itu banyak dipakai untuk biaya administrasi kredit," katanya secara terpisah.

Tidak berarti

Dia mengakui besaran dana uang muka itu memang menjadi lebih besar, yaitu dari plafon Rp 10 juta menjadi Rp20 juta per unit, tetapi peningkatan itu menjadi tidak berarti karena salah satu kendala bagi pekerja adalah menyediakan biaya administrasi yang besarnya bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp15 juta.

Menurut Rizal, perubahan kebijakan mekanisme penyaluran itu disebabkan tidak adanya sistem yang dimiliki Jamsostek untuk mengelola penyaluran dana tersebut.

"Selama ini temyata NPL [nonperforming loan] dana perumahan itu tinggi karena mereka kan tidak punya sistem pengelolaannya. Sekarang diserahkan ke bank. Tapi, hendaknya perubahan jangan menjadi hambatan teknis bagi penyaluran dana perumahan itu," katanya.