Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Memacu rumah murah

03/12/2007
 
New Page 1 Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak lagi membatasi alokasi subsidi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sederhana. Menurut Wapres, ketika membuka seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, selama subsidi tersebut terserap dengan baik, maka tidak berlaku pembatasan nilai subsidi tersebut. Demikian jelas Jusuf Kalla menyatakan bahwa kalaupun rumah sederhana banyak dibangun, hal itu akan menumbuhkan perekonomian. Pernyataan tersebut sungguh bijak dan patut diapresiasi. Sudah dua kali Kalla memberikan perhatian yang signifikan bagi penyediaan hunian murah bagi masyarakat kelas bawah. Sebelumnya Wapres mencanangkan pembangunan 1.000 menara rumah susun di beberapa kota besar. Program pembangunan 1.000 menara rumah susun sederhana milik (rusunami) sudah dimulai, tetapi harus diakui bahwa perjalanannya tersendat-sendat. Dicanangkan di sejumlah lokasi, faktanya kelanjutan pembangunannya tersandung-sandung berbagai masalah. Kebijakan untuk menopang realisasi 1.000 menara rumah susun sederhana milik itu pun tidak ada yang signifikan kecuali dari aspek perpajakan yang cenderung menyentuh sisi konsumen. Kenyataannya dari sisi pemasoknya tidak ada kebijakan pendorong yang cukup jitu untuk menarik pengembang menjalankan program tersebut. Menyimak kenyataan itu, patut diingatkan bahwa pernyataan tidak ada pembatasan terhadap alokasi subsidi rumah sederhana hendaknya jangan sekadar angin surga yang entah kapan bakal terwujud. Jangan sampai pula pernyataan tersebut semata-mata dilatarbelakangi oleh permintaan kalangan pengembang agar pemerintah melipatgandakan subsidi untuk pemilikan hunian murah dari hanya Rp580 miliar pada tahun ini menjadi 1% dari APBN atau sekitar Rp8 triliun untuk 2009. Dengan hanya ratusan miliar rupiah pada 2007 ini menjadi alokasi tidak terbatas jelas bukan perkara gampang. Apalagi kalau kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh jajaran di bawahnya. Di tengah janji penghapusan pembatasan alokasi subsidi untuk pemilikan rumah sederhana itu, ironisnya kini justru muncul perkembangan yang berseberangan dengan kehendak tadi. Bukan sesuatu yang baru lagi jika Bank Tabungan Negara, yang selama ini merupakan pemain utama dalam penyaluran KPR bersubsidi, terus diinginkan untuk diakuisisi oleh bank BUMN lainnya. Padahal, tidak ada yang sanggup menjamin bahwa apabila akuisisi tersebut terjadi, bank yang fokus ke pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan terbatas itu bakal tetap ada. Kebijakan Bank Indonesia menyangkut kepemilikan tunggal perbankan (single presence policy) dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk mendorong proses akuisisi tehadap Bank BTN. Padahal, jika dicermati, single presence policy tersebut bukan alasan yang bersifat mutlak hingga akuisisi tersebut wajib dilakukan. Terdapat opsi-opsi lain sehingga sebenarnya Bank BTN tetap bisa berdiri sendiri sebagai bank fokus. Kondisi yang tidak sejalan dengan pernyataan Wapres adalah juga tetap tidak penuhnya kekuatan instansi yang menangani bidang perumahan sebagai kebutuhan dasar dengan berpandangan cukup kementerian negara yang mengurusinya. Dengan kewenangan yang terbatas, gerakan untuk memacu pengadaan rumah bagi masyarakat menengah bawah tentu tidak lincah. Jadi, perlu kebijakan konkret agar pernyataan Wapres bukan sekadar angin segar tak berwujud. (Bisnis Indonesia)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130