Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Memulai Lembaran Baru

19/12/2006
 
New Page 1 Keputusan strategis itu akhirnya terbit juga. Para pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan, termasuk Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari, boleh sedikit tersenyum. Maklum, setelah 'diwacanakan' selama hampir separuh tahun, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya meneken Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, 9 Desember lalu. Dalam regulasi tersebut, Menpera duduk sebagai ketua harian merangkap anggota Tim Koordinasi. Posisi ketua tim tersebut dipegang Menko Perekonomian Boediono. Sedangkan anggota Tim Koordinasi meliputi menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, dan menteri sosial. Selain itu, masuk pula dalam anggota Tim Koordinasi menteri pertahanan, menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas, kepala Badan Pertanahan Nasional, dan direktur utama PT Bank Tabungan Negara (persero). Tim Koordinasi yang dipimpin Boediono ini akan merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk di atas 1,5 juta jiwa. Mereka akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Lantaran posisinya sebagai ketua harian di Tim tersebut, beban M Yusuf Asy'ari tentu kian berat. Apalagi, dia akan memulai lembaran baru dalam pengembangan perumahan di Tanah Air, yaitu menggarap skenario pemerintah yang akan membangun sedikitnya 1.000 menara (tower) rumah susun (rusun) di berbagai kota di Tanah Air. Setiap tower rusun rencananya berisi 600 unit dan masing-masing tower dirancang memiliki 20 lantai yang dilengkapi dengan minimal empat lift dan empat tangga darurat. Yusuf mengakui, skenario besar pemerintah lewat program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), butuh dukungan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan. Kerja besar ini bukan semata urusan pemerintah pusat, tapi juga kepentingan, perbankan, pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Apalagi, untuk membangun 1.000 menara rusun butuh dana yang tidak sedikit. "Untuk satu menara rusun saja butuh dana minimum Rp 60 miliar. Itu untuk pembangunannya, belum lagi untuk pembebasan tanah," ujar Yusuf. Kendati anggaran untuk pembangunan rusun dan terbentur kendala lahan, Menpera sangat optimistis pengembang swasta tertarik menggarap program besar tersebut. Karena itu, Yusuf berkali-kali mengatakan, skenario besar pemerintah membangun 1.000 menara rusun bakal sukses melalui konsep kemitraan (public private partnership). "Secara hitung-hitungan, membangun rusun akan masuk bagi swasta apabila ada bantuan untuk pengadaan lahannya," katanya. Terkait dengan pola kemitraan tersebut, Yusuf tak berpangku tangan. Hampir tiap hari dia selalu rapat, entah di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan instansi terkait, maupun dalam rapat bersama menteri lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian Boediono. Tak hanya itu, mantan direktur keuangan sebuah stasiun televisi terkemuka di Tanah Air tersebut, sangat aktif merespons usulan para pengembang, terutama Real Estat Indonesia (REI). Kendati usulan REI terkesan 'memaksa' pemerintah, Yusuf berupaya mengakomodasi dan menyampaikan kepada instansi terkait. Ia, misalnya, menampung aspirasi pengembang soal kemungkinan insentif yang didapat oleh pengembang swasta terkait pengembangan program 1.000 menara rusun. Tak hanya soal tanah, juga perizinan dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Yusuf optimistis, apabila pola public private partnership tersebut berjalan bukan tidak mungkin ada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek rusun sederhana 20 lantai. Apalagi, saat ini sudah ada dua institusi internasional yang menawarkan pembiayaan yakni Bank Dunia dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDE). Di sisi lain, Yusuf pun terbilang rajin "turba" (turun ke bawah). Sejak menduduki kursi Menpera Oktober 2004, lebih dari 20 kali dia mengikuti rapat koordinasi pembangunan di tingkat provinsi. Yusuf memanfaatkan momentum tersebut untuk menyosialisasikan skenario besar pemerintah lewat Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), salah satunya adalah.pengembangan rusun. Dalam kesempatan kunjungan ke daerah tersebut, berkali-kali Yusuf meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya tingkat dua, mendukung program GNPSR, dengan memudahkan berbagai urusan bagi pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan membeli rumah. Pertimbangkan Publik Sosiolog Universitas Indonesia Imam B Prasodjo menilai, rencana pemerintah membangun ribuan rusun, sangat bagus, mengingat kendala lahan menjadi faktor strategis di perkotaan. Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah jangan hanya melihat aspek fisik dalam pembangunan rusun, pemerintah juga diminta tidak mengabaikan persoalan sosial. Apabila pembangunan rusun hanya mempertimbangkan aspek fisik semata, lanjut Imam, dikhawatirkan dana Rp 60 miliar untuk membangun satu menara rusun akan mubazir karena tidak ada yang menghuni. "Harus dipertimbangkan kebiasaan masyarakat yang masih tinggal di rumah konvensional. Tentunya akan sulit memindahkan mereka ke hunian vertikal yang membutuhkan kehidupan sosial yang berbeda," jelas Imam. Dia mencontohkan masyarakat di kawasan kumuh belum tentu dapat langsung dipindahkan meskipun di lokasi tersebut telah dibangun rusun. Ini setidaknya butuh waktu yang cukup agar rusun yang dibangun pemerintah dapat dihuni oleh mereka yang berhak, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. . "Jadi, sebelum membangun fisik (rusun), harus ada perencanaan sosial, ada proses kajian kemasyarakatan, termasuk dilaksanakan berbagai pembahasan terlebih dahulu," katanya. Di sisi lain, Ketua Umum REI Lukman Purnomosidi menilai, Yusuf telah menyosialisasikan program GNPSR, termasuk pengembangan 1.000 menara rusun, sangat baik. Buktinya, lanjut Lukman, Menpera acap mendatangi acara dan kegaitan REI di daerah, saat musyawarah daerah atau peresmian rumah sederhana sehat (RSH) yang dibangun di daerah. "Ini menunjukkan komitmen beliau agar program pembangunan rusun ini sagat besar," jelas Lukman. Kebutuhan Hunian Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit menilai, kebutuhan masyarakat terhadap papan terus meningkat, sedangkan kebutuhan ketersediaan lahan semakin terbatas. "Ini membuat MBR kesulitan untuk mendapatkan rumah," katanya. Hal ini, kata dia, tidak bisa ditangani oleh Yusuf Asy'ari atau institusi Kemenpera semata. Panangian mengaku bahwa pemerintah (baca: Kemenpera) telah mengupayakan program GNPSR yang eksplisit di dalamnya soal pengembangan rusun."Tapi, pemerintah jangan alpa, bahwa pembangunan rumah itu tak hanya pengembangan formal, juga rumah swadaya," katanya. Karena itu, Panangian, yang juga staf khusus Menpera Yusuf Asy'ari, mengacungi jempol saat Kemenpera menjajaki pembangunan dan memperbaiki rumah swadaya yang berbasis corporate social responsibility (CSR). "Program in bagus, namun persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang adalah mereka belum memahami bagaimana konsep dan tahapan apa saja yang telah dicapai pemerintah," katanya. Saat ini, pembangunan rumah swadaya mencapai 80% dari jumlah rumah di Indonesia. Dari sisi jumlah memang amat mendominasi, dibanding kemampuan masyarakat mendapatkan rumah formal. Di tengah suku bunga kredit bank untuk kredit kepemilikan rumah yang masih tinggi, dukungan pemerintah untuk mengembangkan rumah swadaya berbasis CSR memang amat diperlukan. "Tiap orang membutuhkan rumah dan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang tidak banyak yang bisa mendapatkannya, terlebih bagi mereka yang ekonominya lemah," ujar Panangian. Yusuf mengakui bahwa rumah adalah dasar bagi pengembangan diri masyarakat. Hingga saat ini backlog rumah di Tanah Air hingga 2004 mencapai 5,8 juta unit. Backlog hunian ini didominasi 10 provinsi (4,2 juta), yaitu enam provinsi di Jawa, tiga provinsi di Sumatera, dan satu di Sulawesi. Belum lagi jumlah rumah yang tidak layak huni yang mencapai 14,5 juta unit dan permukiman kumuh yang mencapai 47-393 hektare. Realitas tersebut bukannya tidak terpikirkan oleh Yusuf. Dia mengakui, implementasi program GNPSR, termasuk pengembagan 1.000 menara rusun, terbentur banyak kendala. Contohnya yang paling sederhana, rencana pembangunan RSH yang rata-rata setahun 200.000 unit per tahun tak pernah mencapai target. Bank Tabungan Negara misalnya, menargetkan membiayai pembangunan 100.000 unit rumah sederhana sehat (RSH) pada tahun 2006, tetapi yang bisa dicapai tidak lebih dari 90.000 unit. Padahal, pemerintah telah memberi subsidi, dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 9 juta. Belum lagi persoalan lain seperti pungutan liar untuk pengurusan izin lokasi, ongkos pembebasan lahan, dan PPN yang bisa menembus 30% dari hargajual rumah. Padahal, harga rumah bersubsidi maksimum Rp 42 juta per unit. Yusuf-dan para pejebat di Kemenpera - tentu saja tak tutup mata dengan kenyataan itu. Menpera mengaku senang dengan berbagai kritik kepada institusinya, sepanjang kritik tersebut konstruktif. "Kritik adalah momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Ini tidak main-main," kata Yusuf Asy'ari suatu ketika. Tahun depan memang pemerintah tidak bisa main-main bila ingin sungguh-sungguh membantu MBR untuk memiliki rumah. Kalau tidak, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Kini saatnya lembaran baru itu dibuka, Pak Menteri!  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130